Akhir-akhir ini isu politik kembali memanas. Isu reshuffle kabinet kembali berhembus. Terkait isu ini, kerap muncul komentar kader partai yang terkadang keras dan memicu perang statemen di media massa. Lalu, pro kontra pendapat itu ditafsirkan sebagai keretakan hubungan.

Untuk meluruskan persepsi ini, Kamis, 25 November kemarin, saya bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Sdr. Anas Urbaningrum. Kami bertemu dalam acara makan siang di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Saya datang bersama Bendahara Umum yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Setyo Novanto, dan Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Sedangkan Sdr. Anas didampingi Jafar Hafsah dan Syarief Hassan. Saya tiba di lokasi lebih awal, baru disusul Sdr. Anas Urbaningrum.

Di sana rupanya para wartawan sudah banyak menunggu lalu bertanya mengenai pertemuan itu. Mereka menilai pertemuan ini menarik dan penting karena merupakan pertemuan dua partai besar. Kepada para wartawan, saya katakan bahwa hubungan Golkar dan Demokrat baik-baik saja. Tidak ada keretakan di antara dua partai. Kalau pun ada kader Demokrat yang mengeluarkan komentar miring soal Golkar, saya katakan saja bahwa Demokrat itu Ketua Umumnya Sdr. Anas Urbaningrum, bukan yang lain.

Pertemuan dengan Sdr. Anas tentu bukan yang pertama. Golkar dan Demokrat sebagai partai koalisi sering bertemu. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, tidak ada agenda khusus dalam pertemuan rutin. Pembicaraan rutin saja, soal koalisi. Tidak hanya ketua umum, kader kedua partai baik di lembaga legislatif maupun eksekutif juga sering bertemu.

Pertemuan semacam ini tidak hanya antara Golkar dan Demokrat saja, tapi juga anggota koalisi lain seperti PAN, PKS, PKB, PPP, dan sebagainya.

Dalam pertemuan itu, kami bicarakan bagaimana strategi untuk menjaga agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), kami harus memastikan hal itu. Kami harus menjaga kestabilan politik. Jika politik stabil, maka pemerintah akan tenang bekerja dan pembangunan untuk rakyat akan berjalan lancar.

Bagaimana dengan dinamika politik yang selama ini terjadi?

Hal itu wajar saja dalam relasi politik. Dinamika politik pasti ada. Dalam koalisi, beda pendapat itu biasa. Apalagi jika tidak menyangkut masalah strategis. Golkar pun kerap mengkritisi kebijakan pemerintah dan kritiknya tentu konstruktif.

Mengenai reshuffle kabinet, kami tidak membicarakan hal itu. Sebab masalah ini bukan wilayah partai, namun merupakan hak prerogratif presiden. Terkait isu bahwa Presiden SBY akan mengganti kader Golkar, sebagai Ketua Umum Partai Golkar saya tidak mempermasalahkannya. Jika Presiden menilai kader Golkar di kabinet saat ini kurang memuaskan, kami siap memberikan kader yang lebih baik lagi.

Lalu ada juga yang menanyakan bagaimana jika partai di luar koalisi seperti PDI Perjuangan masuk kabinet?

Saya katakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Presiden. Jika PDI Perjuangan masuk, silakan saja. Jika perlu, semua masuk koalisi. Yang terpenting, kabinet ini diisi orang-orang terbaik bagi Bangsa.

Pada prinsipnya, Partai Golkar ingin pemerintahan ini kuat dan berhasil. Kami juga ingin memastikan pemerintahan ini dapat menjalankan tugasnya sampai 2014 nanti. Jangan sampai pemerintah dihentikan di tengan jalan. Biarkan pemerintahan bekerja untuk rakyat. Golkar, Demokrat dan partai pendukung lainnya akan menjaga dan memastikan hal itu.