Akhir-akhir ini, kita banyak membaca dan menonton berita seputar maraknya gangguan keamanan dan terorisme. Para pelaku yang diduga teroris ini terang-terangan merampok bank di siang bolong dengan senjata berat. Mereka juga menyerang kantor polisi dan menewaskan beberapa petugas.

Pemberitaan juga diramaikan soal pengungkapan jaringan teroris yang terus menerus dilakukan Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) 88 Polri. Saya sangat mengapresiasi kerja mereka. Apalagi banyak teroris yang berhasil dibekuk dan diungkap jaringannya. Beberapa rencana teror berhasil digagalkan. Namun kerja mereka tampaknya masih panjang dan berat, karena masih ada jaringan teroris yang harus terus diburu demi menjaga keamanan negara.

Kerja mereka jelas perlu kita dukung. Karena itu, saat DPP Partai Golkar mengadakan rapat dengan rekan-rekan Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar, membicarakan RAPBN 2011, masalah keamanan ini mengemuka. Saya trenyuh mendengar info bahwa dana operasional Densus 88 sangat minim; dari RAPBN hanya Rp9 miliar per tahun. Ini tentu relatif sedikit untuk menyokong kinerja mereka satu tahun penuh. Sedangkan kebutuhan Densus 88 sendiri sebagaimana yang disampaikan Polri adalah Rp60 miliar per tahun. Hal ini tentu harus kita atasi. Karena kalau berbicara soal keamanan negara kita tidak bisa main-main. Jangan sampai pemberantasan terorisme terkendala masalah dana.

Karena itu saya perintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk memperjuangkan penambahan dana Densus 88 dalam APBN 2011. Kita tidak bisa menunggu sampai 2012. Sebab masalah keamanan nasional ini penting. Kalo bicara soal keamanan nasional kita bicara banyak hal–ada masalah ekonomi nasional, pariwisata, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya yang akan terganggu jika keamanan terganggu.

Selain masalah keamanan, akhir-akhir ini kita juga menghadapi masalah pertahanan. Kita sedang menghadapi masalah mempertahankan kedaulatan negara. Kita dengar kabar mengenai masalah Ambalat, masalah perbatasan, masalah pencurian ikan oleh asing, dan lain sebagainya. Sementara itu, dana pertahanan sering dikeluhkan karena dinilai relatif kecil. Saya belum tahu detailnya, namun memang masih kecil dibandingkan kebutuhan pertahanan kita.

Soal pertahanan ini penting karena terkait upaya menjaga kedaulatan. Kalau menyangkut masalah kedaulatan negara, kita tidak boleh ragu-ragu memberikan tambahan dana. Maka saya meminta anggota FPG untuk memperjuangkannya. Anggaran pertahanan harus ditambah baik untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun anggaran bagi personil. Jumlahnya tentu sesuai kebutuhan yang diminta oleh Kementerian Pertahanan atauMarkas Besar TNI.

Dalam membahas anggaran ini tentu tidak hanya masalah keamanan dan pertahanan saja. Juga ada masalah infrastruktur dan dana kesejahteraan rakyat. Hal itu juga pernah saya bahas dalam jumpa pers beberapa bulan lalu. Saya juga pernah menulis blog ini berjudul Politik Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat. Misalnya, pemerintah perlu menambah dana infrastruktur untuk membangun proyek infrastruktur yang tidak dikerjakan swasta tapi penting bagi rakyat dan perekonomian. Juga, pembangunan jalan tol Medan-Binjai yang penting tapi tidak diminati swasta karena dinilai tak menguntungkan, dan banyak hal serupa lainnya.

Anggaran tentang kesejahteraan rakyat itu perlu ditingkatkan, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kita tahu anggaran PNPM tahun ini kurang lebih Rp1,9 miliar per kecamatan. Kalau bisa itu ditingkatkan menjadi Rp2,3-2,4 miliar per kecamatan. Itu akan jadi besar dampaknya pada pembangunan desa. Inilah yang dimaksud Partai Golkar “Membangun Bangsa dari Desa”.

Selain itu, saya juga meminta Fraksi Partai Golkar melobi pemerintah dan memperjuangkan agar Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak naik tahun depan. Saya senang bahwa akhirnya perjuangan ini berhasil. Fraksi Partai Golkar akhirnya berhasil menyakinkan pemerintah bahwa tidak boleh ada kenaikan pada 2011. Saya baca berita bahwa Menteri ESDM telah mengatakan pada tahun 2011 tidak ada kenaikan.

Soal listrik ini, kami melihat apakah efisiensi di PLN bisa ditingkatkan. Saya kira Badan Anggaran ada Panitia Kerja PLN sedang mendalami soal ini. Jika efisiensi dilakukan, itu akan bisa menekan bahkan menghilangkan subsidi dari negara. Kita mengetahui bahwa sebagian besar subsidi itu karena PLN masih banyak memakai pembangkit dengan energi BBM. Ini harus diganti dengan tenaga terbarukan atau energi murah. Banyak sekali pilihannya, ada air, angin, dan sebagainya, yang sudah terbukti sukses digunakan di negara lain.

Partai Golkar melalui Fraksi di DPR akan terus memperjuangkan anggaran pro-rakyat. Kami juga akan mengajak fraksi-fraksi lainnya untuk memperjuangkan hal ini. Alhamdulillah seusai saya jumpa pers soal itu, dan lalu diberitakan secara luas di media massa, banyak fraksi yang menyatakansetuju. Pemerintah tidak perlu ragu menambah anggaran demi kesejahteraan rakyat. Karena, semua ini demi kepentingan rakyat, pemilik kedaulatan tertinggi di negara ini.