Hari Sabtu 9 Oktober lalu, saya mengumpulkan para kader Partai Golkar yang menjadi kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta. Dalam acara bertajuk “Forum Konsultasi Kader Partai Golkar di Eksekutif dengan DPP Partai Golkar” itu, hadir gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, atau wakil bupati dan walikota dari seluruh Indonesia.

Banyak kepala daerah yang hadir. Ini karena kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada di seluruh Indonesia sejauh ini lebih dari 50 persen. Jika dirinci ada 11 orang gubernur, sembilan orang wakil gubernur, 155 orang bupati/walikota, sedangkan wakil bupati/walikota ada 105 orang. Mereka ini adalah kader-kader militan Golkar di daerah yang akhirnya berhasil menjadi kepala daerah. Kepada mereka saya menyatakan rasa bangga atas capaian yang juga menjadi prestasi Partai Golkar tersebut–tentunya dengan tidak menutup mata atas kegagalan di beberapa wilayah yang harus dijadikan pembelajaran dan perbaikan ke depan.

Saya sengaja mengumpulkan mereka untuk memberikan arahan dan sosialisasi kebijakan DPP. Intinya, Golkar ingin menekankan bahwa para kepala daerah atau eksekutifnya harus bekerja menjadi pejabat yang pro rakyat, pejabat yang melayani rakyat. Terkait hal itu, saya sengaja mengadakan acara tersebut pada akhir pekan, hari Sabtu, hari libur.

Tadinya acara ini akan diadakan pada hari Jumat malam. Namun saya khawatir tugas pemerintahan para kepala daerah ini akan terganggu. Sebab bagi yang tempatnya jauh dari Jakarta pasti akan berangkat lebih awal, dan dengan demikian pasti akan meninggalkan tugas pelayanan kepada rakyat. Akhirnya saya putuskan diadakan Sabtu pagi saja, sehingga relatif tidak akan mengganggu tugas pemerintahan mereka.

Hal ini penting. Rakyat harus diutamakan. Apalagi mereka menjadi pejabat atas pilihan rakyat. Karena itu, mereka harus memegang teguh amanat rakyat. Politik dan pemerintahan sendiri sejatinya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu semboyan Partai Golkar adalah: “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Saya tekankan sekali hal itu kepada para kepala daerah yang hadir. Bahkan saya tegas mengatakan: bila ada kepentingan partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka mereka harus mendahulukan kepentingan rakyat. Karena partai ini ada untuk melayani rakyat, sang pemilik kedaulatan tertinggi.

Dalam pertemuan tersebut tentu saja kami juga membahas isu-isu politik, arah kebijakan partai dan sebagainya. Kita harapkan, kepemimpinan mereka di daerah akan sejalan dengan nafas perjuangan partai. Dengan demikian kebijakan pro rakyat yang diusung Golkar bisa juga terealisasi di bawah dan bukan hanya sekedar wacana elit semata. Misalnya saja mengenai pembangunan desa. Saya meminta para kepala daerah memperjuangkan pembangunan di pedesaan.

Pembangunan desa ini penting karena sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan, namun selama ini agak kurang diperhatikan. Maka, Partai Golkar sekarang juga mengangkat slogan “Membangun Bangsa dari Desa”. Jika desa sejahtera, maka bangsa juga akan sejahtera. Karena itu para kepala derah ini harus bisa membangun desa di daerahnya masing-masing.

Pembangunan desa ini bisa dilakukan dengan cara memperjuangkan anggaran untuk pembangunan desa. Tak hanya para kepala daerah saja, anggota Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar dan Badan Anggaran juga memperjuangkan hal itu masuk APBN. Saat ini masih banyak rakyat di daerah masih mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi desa masih banyak sekali.

Soal infrastruktur, di desa juga belum memadahi, sehingga perlu dilakukan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga masalah pekerjaan. Banyak penduduk desa yang tidak mendapatkan pekerjaan karena minimnya lapangan kerja. Akibatnya mereka pergi ke kota. Ini juga harus diatasi dan dicarikan program yang tepat dan bisa menjadi solusi.

Dalam pertemuan itu, saya juga mendengarkan masukan dari mereka. Saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertukar pengalaman tentang pengelolaan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek. Tujuannya, supaya keberhasilan di satu daerah akan mengilhami daerah lain yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Dengan demikian tak ada masalah daerah yang tak bisa diatasi. Maka pemerintahan dan pembangunan di daerah pun akan terlaksana dengan lancar, dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Insya Allah!