Teman-teman blogger, Kamis 14 April 2010 lalu, saya memimpin rapat khusus membahas RAPBN-P yang diajukan pemerintah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Rapat dihadiri pengurus DPP Golkar dan 16 anggota Panitia Anggaran Fraksi Partai Golkar DPR. Kami menyusun pandangan, komentar, dan usulan atas RAPBN-P pemerintah tersebut.

Inti usulan Partai Golkar adalah menginginkan politik anggaran ke depan harus sebanyak mungkin digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui tulisan ini, saya akan menjelaskan poin-poin pandangan Partai Golkar atas APBN-P yang kami rumuskan dalam rapat itu.

Partai Golkar berpandangan dalam APBN-P harus kita pikirkan masalah yang dihadapi rakyat. Dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini, perlu diambil langkah bijak dan tepat yang tidak memberatkan rakyat dan perekonomian secara keseluruhan.

Persoalan yang memberatkan rakyat misalnya pengurangan subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, Partai Golkar meminta agar pemerintah tidak mengurangi subsidi atas dua hal tersebut. Kenaikan tarif BBM dan tarif dasar listrik (TDL) tidak perlu dilakukan tahun ini. Jika dinaikkan hal itu bisa menjadi beban bagi masyarakat, utamanya masyarakat kecil.

Selain memberatkan masyarakat, kenaikan BBM dan TDL juga memberatkan Industri. Kenaikan BBM dan TDL bisa membuat biaya produksi makin mahal. Apalagi kita baru saja menjalani China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang membuat industri kita perlu berjuang lebih keras lagi untuk bersaing. Maka dengan CAFTA yang baru berjalan ini, tidak pada tempatnya diberlakukan kenaikan atas dua tarif itu.

Dalam APBN-P juga perlu diperhatikan masalah infrastruktur. Banyak pihak mengatakan problem paling besar atas masuknya investasi ke Indonesia bukanlah problem politik, melainkan problem infrastruktur. Masalah infrastruktur ini memang sangat penting. Maka saya mengusulkan agar proyek-proyek infrastruktur yang tidak dikerjakan oleh swasta, harus dikerjakan oleh pemerintah.

Banyak pembangunan infrastruktur di negara kita tidak diminati kalangan dunia usaha. Misalnya, jalan tol Medan-Binjai, atau jalan di daerah Papua untuk menembus daerah terisolasi di pegunungan, dan lain sebagainya. Proyek ini tidak menarik bagi kalangan swasta, padahal jika dilakukan bisa mensejahterakan masyarakat.

Di Papua, sekitar 70% penduduknya tinggal di pegunungan. Mereka perlu infrastruktur jalan untuk membuka daerah mereka yang terisolasi. Dengan membuka isolasi itu, akan menambah kesejahteraan rayat di pegunungan dan bisa menyelesaikan persoalan separatisme di sana.

Atau di Jambi yang jalannya dilalui 130 ribu truk tiap hari. Di sana perlu ada jalur kereta api. Tentu pembangunan ini tidak mungkin dilakukan swasta. Karena itu pemerintah perlu membangunnya, dan menambah dana untuk keperluan ini.

Selanjutnya soal perumahan bagi rakyat. Masalah perumahan atau papan adalah masalah yang patut kita perhatikan. Anggaran untuk membangun perumahan bagi rakyat kecil seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa) perlu ditambah lagi. Hal ini agar semakin banyak lagi rakyat yang bisa mendapatkan rumah dengan harga sewa murah.

Masalah infrastruktur di pedesaan dan daerah tertinggal juga penting. Masalah utama yang dihadapi di desa-desa adalah masalah infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah selama ini dilakukan melalui program PNPM Mandiri. Kita tahu PNPM Mandiri memberikan dana sekitar Rp2 miliar kepada satu Kecamatan per tahun. Partai Golkar mengharapkan ada penambahan dana untuk PNPM Mandiri sehingga per tahun menjadi Rp2,5 miliar untuk tiap kecamatan.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur di pedesaan bisa dilakukan dengan baik. Saluran irigasi, jalan desa, dan lain sebagainya bisa segera diwujudkan. Perekonomian masyarakat desa pun akan membaik dengan itu.

Anggaran pendidikan yang cukup besar, 20%, juga perlu dapat sorotan. Saya harap sebagian dana pendidikan itu dilakukan untuk mengirim siswa-siswa Indonesia ke luar negeri. Sekarang yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri hanyalah orang-orang kaya.

Dengan mengalokasikan dana khusus untuk biaya pendidikan ke luar negeri, pemerintah bisa memberikan beasiswa ke luar negeri sekitar 2.000 atau 3.000 siswa per tahun. Masyarakat Indonesia yang tidak mampu tapi pandai dengan demikian juga bisa bersekolah di luar negeri. Hal ini penting bagi pendidikan kita, agar bisa menambah wawasan anak Bangsa dan nantinya mereka akan mengamalkan ilmunya pada masyarakat.

Di bidang kesehatan, saya minta diberikan perhatian bagi pemberantasan tuberkolosa. Kita tahu Indonesia masih mempunyai masalah dan kesulitan dalam pemberantasan tuberkolosa. Jumlah kematian karena tuberkolosa masih berkisar di angka 120 ribuan per tahun. Ini saya rasa perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah dalam mengalokasikan anggaran.

Di samping itu, penanggulangan AIDS juga perlu diperhatikan. Selama ini masalah penanggulangan AIDS yang penderitanya diperkirakan mencapai 280 ribu, pendanaannya dibantu lembaga donor. Sekarang lembaga-lembaga donor itu mengurangi bantuannya untuk Indonesia. Nah, karema itu saya kira hal ini perlu dibantu penanganannya oleh pemerintah.

Dari mana penambahan dana untuk semua itu? Penambahan dana itu bisa dari berbagai cara. Bisa dilakukan dengan menambah defisit dari 2,1% menjadi 2,4%. Setiap penambahan 0,1% defisit berarti ada tambahan anggaran bagi pembangunan kita sebesar Rp 6,2 triliun. Maka, jika dilakukan, kita bisa menambah anggaran Rp12,4 triliun sampai Rp18 triliun di tahun 2010 ini. Dengan itu, maka akan banyak infrastruktur yang bisa dikerjakan pemerintah dan peningkatan kesejahteran rakyat secara umum juga bisa dilaksanakan.

Selain itu, bisa dilakukan penambahan dana dari tax ratio. Partai Golkar berpendapat tax ratio harus pada kisaran 13%-13,5%. Dengan penambahan tax ratio diharapkan bisa dilakukan ekstensifikasi pemungutan pajak. Sehingga tax base, dasar pungutan pajak, bisa lebih luas. Pemerintah jangan hanya intensifikasi saja, karena dalam perumpamaan awam, ini jadi seperti berburu di kebun binatang.

Seluruh poin-poin di atas telah saya sampaikan ke rekan-rekan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Golkar untuk diperjuangkan. Mereka akan membicarakan semua itu dengan komisi terkait. Semoga poin-poin usulan itu mendapat persetujuan pemerintah dan fraksi-fraksi lain, sehingga pembangunan bagi kesejahteraan rakyat bisa segera dilakukan.