Hari ini saya melihat pernyataan saya kemarin menjadi headline di berbagai media massa nasional. Media mengutip pernyataan saya bahwa saya menyatakan tidak bisa diancam terkait sikap Partai Golkar di Pansus Bank Century. Pada umumnya, isi berita mengesankan seolah-olah rapat yang saya pimpin kemarin di kantor Fraksi Partai Golkar di DPR, bersama para menteri, gubernur dan anggota Dewan dari Golkar semata-mata hanya membahas soal kasus Century dan koalisi.

Padahal, rapat yang saya pimpin kemarin, Rabu, 10 Februari 2010, digelar untuk membahas topik yang lebih penting, yaitu membahas jalannya pemerintahan dan pembangunan. Agendanya adalah supaya Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dapat mendukung pembangunan yang sedang berlangsung.

Saya kemarin mengatakan kepada semua yang hadir bahwa Partai Golkar tidak boleh menjadi penyebab pemerintahan ini gagal, karena Golkar adalah partai pendukung pemerintah. Kalau pemerintah sampai gagal akan sangat berbahaya. Rakyat akan makin miskin dan pengangguran akan semakin bertambah. Karena itu pembangunan untuk rakyat harus dibuat lebih baik. Bersama para anggota lembaga eksekutif dan legislatif dari Golkar yang hadir saat itu kami bertukar informasi dan pikiran untuk mencari solusi dari persoalan yang sekarang muncul.

Gubernur Riau Rusli Zainal, misalnya, mengatakan sekarang ini jalan di Riau yang dilalui ribuan truk pengangkut sawit dan angkutan lainnya menuju pelabuhan rusak. Akibatnya, waktu tunggu menjadi panjang. Apalagi pelabuhan di sana tergolong kecil. Maka itu saya minta kepada Menteri Perindustrian Pak MS Hidayat supaya segera menginformasikan hal itu kepada Presiden. Supaya diusulkan pembuatan rel kereta api, pelebaran jalan, atau peluasan pelabuhan. Saya juga minta supaya Komisi V DPR ikut membantu memecahkan masalah itu.

Saya katakan juga kepada anggota Komisi V DPR dari Golkar untuk mendukung, agar menyepakati anggaran yang diajukan pemerintah untuk keperluan itu. Ini supaya program-program pembangunan itu berjalan lancar dan tidak terhambat pembangunannya, sehingga manfaatnya tentu akan dirasakan oleh rakyat banyak.

Selain itu, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin melaporkan rencana SEA Games yang pembukaannya akan dilangsungkan di Palembang. Berkait hal ini, saya meminta Menko Kesra Agung Laksono agar segera mengusulkan anggaran dan menjamin pelaksanaannya nanti berlangsung lancar. Saya juga bertanya kepada anggota Golkar di fraksi dan panitia anggaran, apakah hal itu dimungkinkan? Mereka jawab dimungkinkan. Karena itu saya minta Pak Agung Laksono untuk menambah anggaran sampai Rp1,2 triliun untuk kami perjuangkan di DPR.

Di rapat itu, juga hadir Pak Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Golkar. Pak Fadel mengungkapkan betapa pentingnya perekonomian rakyat pesisir. Sayangnya, saat ini masih dominan pandangan bahwa prioritas pembangunan di pesisir masih lebih rendah ketimbang di wilayah non-pesisir. Akibatnya, alokasi dana untuk pembangunan wilayah pesisir sangat kurang. Pak Fadel minta supaya dana bagi pembangunan kelautan dan masyarakat pesisir perlu diperjuangkan di DPR.

Jadi, sebenarnya, masalah-masalah itulah yang dibahas di rapat itu. Saya juga sudah menjelaskan kepada para wartawan sebelumnya bahwa agenda rapat itu adalah untuk membahas masalah-masalah pembangunan. Namun, sayangnya, yang kemudian diberitakan di koran-koran hanyalah topik “Jangan Ancam Saya”. Yang dibesarkan adalah pernyataan saya bahwa “saya tidak akan mengancam dan tidak bisa diancam.” Soal pembangunan yang merupakan agenda utama rapat nyaris tidak diberitakan. Karena itulah, untuk mengklarifikasi munculnya kesan yang keliru tentang agenda rapat itu, saya menulis di blog ini.

Selain itu, di sini saya perlu juga menyampaikan bahwa sikap Fraksi Golkar di Pansus Century tidak ada kaitannya dengan kasus pajak yang dituduhkan kepada saya. Isu yang berkembang di masyarakat, seolah-olah dua hal ini berkaitan dan dihubung-hubungkan.

Mengenai masalah pajak itu, saya ingin mengatakan bahwa di mana-mana di dunia ini selalu terdapat perbedaan pendapat dan tafsir tentang UU Pajak. Dan setiap perselisihan tentang masalah ini harus diselesaikan di pengadilan pajak, tidak boleh diselesaikan di ranah politik ataupun media. Saya minta supaya masalah ini didudukkan pada tempatnya. Janganlah masalah pajak dipolitisasi. Masalah itu harus diselesaikan di tempatnya, yaitu pengadilan pajak, bukan di kancah politik.