Belakangan ini saya selalu dicecar berbagai macam pertanyaan seputar kasus Bank Century. Pertanyaan paling banyak, mencari tahu sikap Partai Golkar, partai yang saya pimpin. Saya tegaskan lagi, sikap Partai Golkar tidak pernah berubah. Golkar akan tetap berada dalam posisi membela kepentingan rakyat. Karena itu, dalam masalah Bank Century Golkar secara aktif melakukan koreksi terhadap fakta dan data yang kita anggap salah. Komitmen kami, Golkar melalui wakilnya di Panitia Khusus Century di DPR akan konsisten menuntaskan kasus ini.

Saat saya bertemu Tim Sembilan Century, Selasa 23 Februari 2010 lalu, ada yang bertanya apakah sebagai pemimpin partai peserta koalisi saya pernah diajak bertemu SBY untuk diminta mengubah sikap. Saya katakan, saya sebagai pemimpin partai peserta koalisi tentu saja beberapa kali bertemu dengan Beliau. Saat bertemu, kami juga tentu saja selalu berdiskusi. Namun, perlu saya tegaskan di sini, tidak pernah ada tekanan apapun dari Presiden untuk mengubah sikap Partai Golkar. Saya juga ingin menjelaskan di sini bahwa sikap Partai Golkar tentang kasus Century tidak pernah berubah.

Lalu ada juga yang bertanya apakah ada deal tertentu antara saya dan Presiden. Saya jawab: deal itu adalah deal untuk berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara.

Pertanyaan berikutnya lalu muncul: apakah Golkar masih nyaman berada di dalam koalisi pemerintahan? Saya tegaskan, sebagaimana sering saya tekankan dalam berbagai kesempatan, Golkar masih nyaman berada di dalamnya. Golkar belum berpikir untuk keluar dari koalisi, dan tetap akan bersama dalam koalisi untuk mengawal pemerintahan supaya solid.

Meski demikian, berada dalam koalisi bukanlah berarti tidak boleh berbeda pendapat. Dalam masalah Century Golkar mungkin berbeda pendapat, tapi sikap Golkar ini semata berlandaskan pada fakta dan data yang kami temukan dan dalami. Golkar tidak akan melakukan fitnah dan akan tetap berpegang pada data dan fakta. Rekan-rekan Golkar di Pansus juga tidak bisa memvonis seorang bersalah. Ini semata dugaan yang didasarkan pada data dan fakta semata. Untuk penyelesaiannya, kami minta dituntaskan melalui proses hukum. Biarkan hukum yang menyelesaikannya. Kami sadar bahwa proses hukum tidak bisa dilakukan partai politik. Tempatnya bukan di ranah politik, namun di pengadilan.

Keteguhan kepada prinsip ini sering ditafsirkan macam-macam. Partai Golkar dituduh ingin melakukan pemakzulan, misalnya memakzulkan Wakil Presiden Boediono. Saya tegaskan di sini, tidak ada sedikit pun niat Partai Golkar untuk melengserkan Wakil Presiden. Selain itu, Golkar juga sering dituduh memiliki kepentingan politik lain di balik kasus Century. Saya tegaskan lagi, tuduhan itu tidak benar. Kami berpendapat masalah Century ini harus dituntaskan. Alasannya jelas, negara menanggung kerugian cukup besar dan rasa keadilan masyarakat terkoyak. Saya yakin semua pihak sepakat kasus ini harus dituntaskan. Karena itu, tidaklah benar jika dikatakan kasus ini digelindingkan untuk kepentingan Pemilu 2014, bahkan berkait pencalonan presiden. Tentang hal itu, terpikir saja belum.

Saat bertemu Tim Sembilan ada juga wartawan yang menanyakan soal kasus pajak dan hubungannya dengan sikap Golkar. Saya katakan, semua warga negara wajib membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Tapi, pemungut pajak juga harus memungut sesuai peraturan yang berlaku. Bila pembayar dan pemungut memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan peraturan, selesaikanlah di pengadilan pajak, bukan di ranah politik. Karena itu, apa pun keputusan terkait masalah pajak ini, tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Pemilahannya harus jelas dan clear. Ada soal pribadi, ada soal perusahaan, ada soal partai politik. Apa pun keputusan pengadilan nanti, apakah dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, itu urusan perusahaan. Sikap Partai Golkar tidak akan berubah: kami bertekad menuntaskan kasus Century.

Itu jawaban saya. Semoga semuanya menjadi jelas dan jernih.