Pemberitaan mengenai penunjukan saya sebagai Ketua Harian Sekretariat Habungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sedang hangat di media. Banyak pertanyaan ditujukan kepada saya mengenai posisi ini. Melalui blog ini, saya akan menjelaskan mengenai Setgab Partai Koalisi dan apa yang akan dilakukan ke depan, serta menjawab berbagai isu yang beredar seputar forum ini.

Forum Setgab Partai Koalisi adalah format baru koalisi partai-partai pendukung pemerintahan SBY – Boediono. Format baru ini dibuat dengan mengambil pelajaran dari jalannya koalisi selama ini. Pelajaran kasus Century menunjukkan format koalisi yang lama, di mana partai-partai pendukung hanya membela kebijakan pemerintah, ternyata sulit. Karena itu, Presiden SBY sebagai ketua koalisi menetapkan format baru yakni Setgab Partai Koalisi.

Format forum ini, partai peserta koalisi akan mengetahui kebijakan dari awal dan bisa ikut memberikan masukan di dalamnya. Antar partai peserta koalisi juga bisa berdebat dan berbeda pendapat, namun tujuannya satu, mensukseskan pemerintahan dan pembangunan untuk rakyat.

Lalu muncul pertanyaan kepada saya, apakah ini artinya Golkar mengubah sikap dan akan ikut partai lain atau pemerintah? Jawabannya tentu tidak. Kesamaan pendapat hanya untuk masalah masalah prinsipil saja, di luar itu kita bisa berbeda pendapat. Golkar tetap memiliki pendapat sendiri.

Masalah prinsipil itu misalnya, APBN harus selesai tepat waktu. Itu prinsipil. Sehingga yang kita lakukan saat pembahasan RAPBN-P kemarin, kita berdebat dan berbeda pendapat mengenai apa isinya. Kita berbeda pendapat dan memperdebatkan mana yang mau diperbaiki, harusnya seperti apa, dan lain sebagainya. Namun masalah prinsipil bahwa APBN harus tepat waktu itu semua partai koalisi sepakat dan tidak berbeda pendapat.

Format koalisi yang sekarang, berbeda dengan format koalisi lama atau yang selama ini berjalan. Kalau dulu, partai peserta koalisi hanya diminta menjalankan kebijakan pemerintah tanpa mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil. Partai koalisi juga tidak mengetahui untuk apa kebijakan-kebijakan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dengan format yang baru, pemerintah akan menjelaskan terlebih dahulu format kebijakan pada partai koalisi, untuk kemudian mendapat masukan dari partai koalisi dan kemudian barulah dijalankan program-program itu.

Dalam Setgab Partai Koalisi ada tiga tingkatan rapat sebelum kebijakan diambil. Rapat tingkat pertama merupakan tingkatan tertinggi, dipimpin oleh presiden selaku Ketua Koalisi. Di tingkat ini, rapat dilakukan dengan pimpinan partai.

Di tingkat kedua, rapat dipimpin oleh Ketua Harian yang kebetulan saya jabat. Rapat ini membahas agenda yang telah dibahas dalam rapat tingkat pertama dengan presiden. Setelah itu, akan ada rapat di tingkat ketiga yang dipimpin oleh Sekretaris Setgab Partai Koalisi yang dijabat oleh Syarief Hasan dari Partai Demokrat. Rapat dilakukan dengan para pimpinan fraksi untuk membahas seperti apa teknisnya dan bagaimana cara melaksanakannya.

Dengan format seperti ini, partai koalisi memiliki hak dan kesempatan memberikan masukan pada pemerintah atas kebijakan yang akan diambil. Dengan begitu, partai koalisi akan tahu dari awal kebijakan itu untuk apa, dasarnya apa, dan budgetnya berapa. Setelah itu, barulah kita bisa melakukan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah itu.

Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk penyamarataan pedapat dan ide dari partai-partai koalisi. Karena penyamarataan dan penyeragaman pendapat akan memberangus demokrasi itu sendiri. Presiden sebagai ketua Setgab Partai Koalisi juga mengatakan demikian, dan menegaskan tidak ada penyeragaman pendapat.

Partai koalisi bisa menyuarakan pendapatnya masing-masing. Kita bisa berbeda pendapat satu sama lain. Kita berkelahi di dalam, tapi memastikan kebijakan dan pembangunan untuk rakyat jalan terus.

Rencana format ini akan mulai diterapkan efektif tahun 2011. Untuk kebijakan di tahun itu dan seterusnya sampai 2014, kita partai koalisi sepakat arah kebijakannya lebih nasionalistik. Itu yang akan kita ambil. Presiden juga mengatakan tidak boleh terlalu liberal, tapi juga tidak boleh terlalu sosialis. Dia berada di tengah. Yang penting kita desain pembangunan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Dengan demikian koalisi akan semakin solid dan tahu apa yang akan dibela. Partai-partai yang mewakili rakyat akan tahu arah pembangunan dan bisa menjelaskan ke akar rumput. Kita harapkan dengan format ini koalisi akan permanen terus dan kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Saya rasa format baru itu cukup baik dan itulah mengapa ketika saya diminta menjadi ketua harian saya menerima tugas ini. Semata-mata untuk kepentingan bangsa ke depan. Bergabung dan mendukung pemerintah bukan hal yang jelek.

Tidaklah terlalu tepat jika ada yang mengatakan hantam terus pemerintah agar kita populer. Atau mengatakan biarkan pemerintahnya jatuh, dan kita makin populer. Golkar tidak seperti itu, Golkar tidak ingin menang di atas kesengsaraan rakyat. Kalau pun akan mengejar kemenangan, kita yakin menang dengan kemampuan kita.

Dalam kesempatan ini saya juga perlu tegaskan dipilihnya saya jadi ketua harian juga tidak ada kaitannya dengan sikap Golkar atas masalah Century. Setgab koalisi partai tidak akan bisa mengubah sikap Golkar atas kasus Century. Masalah Century jalan terus dan kini sudah masuk ranah hukum. Proses hukum harus terus dilanjutkan. Tidak mungkin proses hukum itu kita stop karena ada Setgab Partai Koalisi. Forum ini juga tidak mempunyai kewenangan menghentikan proses hukum.

Karena itu, proses hukum dan hal yang melandasi kasus Century harus terus diawasi oleh Tim Pengawas Kasus Century agar semua rekomendasinya dijalankan. Banyak rekomendasi Pansus Century yang harus dilaksanakan pemerintah. Dalam pembicaraan saya dengan Presiden, beliau mengatakan akan melaksanakan rekomenadasi Pansus Century.

Semua itu perlu saya katakan dan jelaskan supaya jelas bagi kader Golkar dan masyarakat semua. Sebab beredar isu menyebutkan terpilihnya saya menjadi Ketua Harian Setgab Partai Koalisi adalah sebuah deal politik di mana Ibu Sri Mulyani pindah, kemudian direkrut Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian. Itu tidak benar dan tidak ada seperti itu.

Bahwa beliau pergi ke Washington menjabat sebagai Managing Director World Bank buat saya adalah suatu pilihan pribadi pada tempat yang menarik. Bagi saya juga, kalau ada orang Indonesia menempati tempat seperti itu, patut kita hargai.

Tapi tentu saja proses hukum harus jalan terus. Tidak bisa proses hukum dihentikan. Penempatan seseorang tidak bisa menyebabkan proses hukum itu berhenti. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjelaskan, di mana saja beliau berada tetap bisa diperiksa. Karena beliau tetap WNI. Hal yang sama juga saya harapkan pada proses hukum lainnya.

Sekali lagi semua penjelasan ini saya buat supaya semua jelas. Bagi kader Golkar, kita seperti biasa saja, tetap menyuarakan yang benar. Apapun yang terjadi, Partai Golkar tetap saja akan menyuarakan suara rakyat.