Rabu sore, 12 Oktober 2011, saya menghadiri rapat Fraksi Partai Golkar DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ini adalah rapat rutin saya selaku ketua umum dengan para anggota fraksi. Dalam rapat internal ini agendanya selain silaturahmi, saya juga menyampaikan arahan-arahan.

Seusai rapat, para wartawan sudah menanti untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan tadi di dalam. Kepada mereka saya mengatakan ini adalah rapat rutin yang membicarakan berbagai hal terkait kebijakan yang akan diperjuangkan fraksi melalui komisi-komisi yang ada. Misalnya saja, kami membicarakan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saya mendengarkan laporan perkembangannya, dan saya meminta supaya BPJS segera diselesaikan. Saya juga minta anggota yang ada di dalam Pansus melaporkan perkembangannya kepada publik.

Ada juga yang menanyakan masalah Badan Anggaran DPR. Memang isu Banggar akhir-akhir ini ramai di media, terkait sikapnya yang akan mogok membahas anggaran. Dalam rapat, masalah ini kami bicarakan juga. Sikap dari Partai Golkar adalah Banggar harus terus melakukan pembahasan APBN sampai selesai karena ini menyangkut pembangunan dan nasib rakyat.

Soal masalah calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi juga ada yang menanyakan. Saya jawab, bahwa mengenai masalah ini, petunjuk saya kepada anggota FPG yang ada di Komisi III adalah agar memilih pimpinan KPK yang lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, bukan penindakan atau hukuman. Ini bukan berarti penindakan atau hukuman tidak penting, namun bagi kami pencegahan terhadap tindakan korupsi perlu diperkuat lagi ke depan. Ini juga merupakan tugas KPK yang dirasa masih kurang.

Dalam kesempatan itu, pertanyaan yang lebih banyak diajukan kepada saya justru adalah masalah reshuffle kabinet. Maklum, masalah reshuffle akhir-akhir ini paling ramai diberitakan media kita terkait isu politik dan pemerintahan. Para wartawan menanyakan, apakah di dalam rapat dibicarakan mengenai masalah reshuffle itu? Saya kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa soal reshuffle tidak dibicarakan sama sekali dalam rapat dengan fraksi.

Lalu ada yang bertanya, apakah saya selalu diajak bicara oleh Presiden SBY dalam soal reshuffle. Jujur saya katakan, saya selalu diajak bicara, tapi penentuan masalah nama, itu hak prerogratif presiden. Kepada Presiden, saya hanya mengatakan bahwa alangkah baiknya bila dalam melakukan reshuffle nanti memilih menteri yang berprestasi dan mempunyai track record yang bagus pada bidang yang akan dikerjakannya.

Jadi pertimbangan yang baik dalam memilih, menurut saya, bukan dilihat dari asal partainya. Asal partainya itu nomor dua, yang pertama adalah yang bersangkutan harus mampu untuk menjalankan tugas sampai 2014 mendatang.

Kemudian para wartawan menanyakan juga apakah di internal Golkar ada evaluasi terhadap menteri dari Golkar dan mengajukan pergantian pada Presiden? Untuk hal ini saya mengatakan bahwa mengenai masalah siapa menteri yang akan diganti, itu tentu diputuskan oleh Presiden. Parameternya tentu berdasarkan rapor yang bersangkutan. Bila rapor yang bersangkutan merah, kami mau bilang apa? Saya sendiri tidak tahu apakah ada menteri-menteri Golkar yang masuk dalam kategori merah atau tidak.

Mengenai menteri yang sebaiknya dari kalangan profesional, saya katakan bahwa Partai Golkar setuju dengan hal ini. Sebab di Partai Golkar sendiri banyak kalangan profesional. Sebagai contoh, bekas ketua umum HIPMI saja ada sembilan orang yang ada di Partai Golkar. Belum lagi profesional lainnya. Jadi profesional di Golkar banyak. Kalau Beliau menghendaki, maka kami siap menyediakan profesional untuk mengganti, bila ada anggota Partai Golkar di kabinet yang akan diganti.

Lalu bagaimana jika kader Golkar di kabinet diganti, namun gantinya tidak diambil dari Golkar, dengan kata lain jatah Golkar akan berkurang? Saya dengan tegas menjawab tidak jadi masalah. Bagi Partai Golkar: “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Kami berani mengatakan tersebut karena kami ingin melaksanakan apa yang dimaui rakyat. Kami tahu rakyat menghendaki pembangunan berjalan dengan baik. Jika pembangunan jalan, maka rakyat akan makin sejahtera. Menteri yang kerjanya baik, tentu akan membuat pembangunan jalan, dan ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar.

Karena itu, kalau menteri-menteri beasal dari kalangan profesional, why not?! Bagi Golkar yang utama adalah itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

Ada pula yang menanyakan apa benar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Cicip Syarif Sutardjo diajukan Golkar sebagai salah satu kandidat menteri? Saya katakan benar, bahwa Sdr. Cicip merupakan salah satu calon yang diajukan bilamana ada pergantian dari Partai Golkar.

Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kepada Presiden karena ini memang hak prerogratif Presiden. Yang terpenting bagi Partai Golkar adalah bagaimana mendukung pemerintahan ini agar berjalan baik. Jika pemerintahan berjalan baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik, dan rakyat akan sejahtera.