Salah satu persoalan yang menghambat kemajuan bangsa ini adalah tidak adanya grand design atau blue print perencanaan jangka panjang atas pembangunan yang bersifat strategis dan visioner. Akibatnya, pembangunan nasional berjalan tanpa roh dan panduan yang jelas, serta cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Kita semua tahu, di Era Reformasi sistem politik ketatanegaraan kita berubah secara mendasar. Salah satunya dihapusnya kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan tidak adanya GBHN ini maka pelaksanaan pembangunan nasional hanya didasarkan pada visi dan misi Presiden terpilih. Ini yang kemudian dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dalam suatu undang-undang.

Tentu saja itu semua daya ikat dan kekuatan hukumnya tidak sama dengan dasar hukum penetapan GBHN. Konsekuensinya, berganti pemimpin berganti pula kebijakannya, sehingga aspek kontinuitas pembangunan terabaikan. Lebih dari itu, pembangunan nasional kehilangan sisi visionernya, bahkan cenderung direduksi sekadar sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan politik jangka pendek.

Pembangunan nasional juga seakan hanya menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah dan elite kekuasaan dan dunia bisnis semata. Rakyat dan berbagai potensi masyarakat hanya sebagai objek atau sebagai penonton, jauh dari berpartisipasi apalagi menjadi subjek dan pelaku pembangunan nasional.

Karena itu tanpa bermaksud mengglorifikasikan masa lalu, dan tidak juga untuk kembali ke sistem pembangunan Orde Baru yang telah kita perbaharui dan koreksi, saat ini kita memerlukan Blue Print Pembangunan Nasional seperti GBHN yang memuat dasar, strategi, tujuan dan pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh, terpadu, sistematis, bertahap, berkesinambungan, serta menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Merespon hal tersebut, Partai Golkar kemudian menyusun Blue Print Pembangunan Nasional itu yang diberi nama: “Visi 2045: Negara Kesejahteraan”. Ini adalah visi pembangunan jangka panjang yang ditawarkan Partai Golkar dengan tujuan pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, negeri ini menjadi Negara Kesejahteraan, yang Bersatu, Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

Secara umum, Visi 2045 menekankan prioritas pembangunan pada sektor: Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Pertanian, Kelautan, Infrastruktur, UMKM dan Koperasi. Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi melalui Catur Sukses Pembangunan Nasional, yakni : Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas dan Nasionalisme Baru.

Pertumbuhan yang berkualitas bukanlah pertumbuhan yang dihasilkan oleh strategi yang growth oriented dan berbasis paham market fundamentalism. Sebab, selain akan mengabaikan prinsip dan dimensi pemerataan, juga akan berpihak kepada sekelompok kecil pelaku yang kuat. Karenanya, ia akan cenderung melakukan akumulasi modal untuk mengejar keuntungan ekonomis setinggi-tingginya.

Pemerataan adalah perspektif yang diorientasikan untuk mengatasi segala bentuk kesenjangan. Karenanya, pembangunan harus mengembangkan mekanisme dan strategi yang menjamin pemerataan antarwilayah, antardaerah, antarsektor, antarkota dan desa, maupun antarpusat dan daerah. Aktivitas ekonomi dan sumber daya pembangunan harus disebar merata di wilayah Jawa dan luar Jawa, di kawasan timur dan barat Indonesia, di daerah yang kaya maupun miskin sumber daya, di sektor produktif maupun tidak, di desa dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Rote.

Stabilitas adalah perspektif pembangunan nasional yang berorientasi pada terciptanya sistem politik nasional yang efektif, demokratis, stabil, berlandaskan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sukses stabilitas juga berarti kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, tegaknya kedaulatan negara dan integrasi nasional, terwujudnya pertahanan dan keamanan nasional sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kesanggupan negara dalam melindungi segenap bangsa.

Sementara nasionalisme baru, dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai perspektif pembangunan nasional yang berorientasi pada reinterpretasi dan reaktualisasi nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Tujuannya untuk menjawab dinamika tantangan dan perubahan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis baik secara nasional maupun internasional. Nasionalisme baru merupakan energi baru bangsa Indonesia untuk mengukir kembali peradaban-peradaban yang agung yang seakan terabaikan oleh keniscayaan globalisasi dan kecenderungan primordialisme sempit dan politik identitas. Dengan semangat nasionalisme baru, kita tidak perlu takut, menghindari atau memusuhi globalisasi, melainkan memampukan kita untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang globalisasi bagi pemenuhan kepentingan nasional di segenap aspek.

Sedangkan pokok-pokok strategi yang dikembangkan dalam Visi 2045 antara lain: (1) membangun Indonesia dari desa; (2) Penguatan peranan Negara; (3) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (4) pemerataan pendapatan di antara masyarakat; (5) pemerataan pembangunan antar daerah, antar wilayah; (6) pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; (7) penguatan komunitas dalam kerangka program pemberdayaan; (8) pembangunan berkelanjutan yang berbasis blue-economy dan green- ecocomy; (9) penegakkan hukum dan HAM; (10) pengembangan industri berbasis Iptek dan Inovasi berdaya saing tinggi; (11) revitalisasi pertanian pangan dan niaga.

Pembangunan menurut Visi 2045, ada tahapannya yang dirancang sebagai berikut: Dasawarsa Pertama, 2015-2025 : Menetapkan Fondasi Menuju Negara Maju. Dasawarsa Kedua, 2025-2035: Mempercepat Pembangunan di Segala Bidang Memasuki Negara Maju. Dasawarsa Ketiga, 2035-2045: Memantapkan Indonesia sebagai Negara Maju. Setiap dasawarsa memiliki skenario program dan target masing-masing, namun tetap merupakan suatu kesinambungan dari tahapan pertama hingga tahapan-tahapan selanjutnya.

Dasawarsa pertama sangat menentukan bagi arah dan tahapan pembangunan selanjutnya dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keterampilan tenaga kerja, revitalisasi industri dan pertanian, serta optimalisasi pembangunan daerah. Skenario pembangunan nasional pada dasawarsa ini untuk membangun fondasi yang kokoh bagi proses transisi Indonesia menjadi negara maju dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan pendapatan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Targetnya, antara lain: (1) Pertumbuhan ekonomi rata-rata 8-9 persen, (2) Pendapatan per kapita sekitar US$10.000-12.000, (3) Terciptanya lapangan kerja yang luas sehingga pengangguran sebesar 6 persen pada tahun 2020 dan menjadi 4 persen pada tahun 2025, (4) Pekerja di sektor informal ditargetkan 45 persen pada tahun 2020 dan 65 persen pada tahun 2025, dan (5) Tingkat kemiskinan absolut 8 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 5 persen pada tahun 2025.

Kedua, kebijakan fiskal yang akomodatif. Dirumuskan skenario dan target, di antaranya: (1) Defisit APBN terhadap PDB di bawah 2,8 persen, (2) Penerimaan pajak ditingkatkan melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, (3) Rasio pajak terhadap PDB ditargetkan 15 persen pada tahun 2020 dan menjadi 20 persen pada tahun 2025, (4) Tarif pajak Badan ditargetkan 20 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 18 persen pada tahun 2025, (5) Belanja modal diperbesar dan diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur dan revitalisasi sektor industri, (6) Rasio belanja modal terhadap APBN ditargetkan 20 persen pada tahun 2020 dan 25 persen pada tahun 2025, (7) Belanja subsidi diperjuangkan agar tidak lebih 10 persen dari keseluruhan pengeluaran, (8) Subsidi diberikan langsung pada kelompok sasaran, terutama golongan miskin.

Ketiga, pembangunan infrastruktur yang andal. Pembangunan infrastruktur harus dipercepat untuk memfasiltasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan jalan sangat mendesak untuk memfasilitasi transportasi barang dari tempat produksi ke pasar. Targetnya, antara lain: (1) Pembiayaan pembangunan infrastruktur mencapai 8 persen dari PDB, (2) Pembangunan jalan tol pantai utara Jawa sudah harus selesai pada tahun 2020 dan pembangunan trans Sumatera harus tuntas dan sudah berfungsi sebelum tahun 2020, (3) Peningkatan Trans Sumatera Railway, pembangunan Trans Kalimantan Railway, pembangunan Trans Sulawesi Railway, serta revitalisasi jalur Jawa, pembangunan kereta api berkecepatan tinggi, pembangunan MRT di kota-kota besar perlu dipercepat dan diwujudkan serta jalurs interkoneksi antarpulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya.

Keempat, revitalisasi industri manufaktur dengan target, di antaranya, pengembangan kebijakan yang terfokus dan sistematis dalam meningkatkan industri logam dasar dan industri kimia, pengembangan industri makanan dan minuman secara terintegrasi, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri otomotif di Asia Tenggar, revitalisasi dan pengembangan industri kayi, produk kayu dan rotan, serta pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan 9-11 persen per tahun.

Kelima, revitalisasi industri pertanian, kehutanan dan perikanan. Target pencapaiannya, di antaranya, mewujudkan ketahanan pangan dengan swasembada pangan pada tahun 2020, terutama untuk pemenuhan bahan pangan pokok. Pemberdayaan petani, termasuk menuntaskan reformasi agraria dengan upaya mendorong pertanian komersial berskala besar, terutama di luar Jawa. Pada tahun 2020, target luas lahan garapan petani mencapai 1,3 hektare per kepala keluarga dan meningkat menjadi 2 hektare per kepala keluarga. Pengembangan perikanan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor, dengan terus mengefektifkan pencegahan illegal fishing, sertra perikanan tangkap dikembangkan melalui pengembangan teknologi dan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana penangkapan.

Keenam, mineral, sumber daya alam, dan energi. Sumberdaya alam merupakan bagian strategis dari perekonomian. Di antaranya adalah minyak dan gas bumi yang merupakan sumber penerimaan penting negara dan perlu mendapat prioritas perhatian. Sebab, belakangan kebutuhan domestik meningkat sangat tajam. Menurunnya produksi minyak bumi dan tidak optimalnya produksi gas alam berakibat besar terhadap perekonomian. Kebutuhan migas dalam negeri yang terus meningkat tidak dapat dipenuhi, sementara pendapatan ekspor pun jauh dari optimal.

Ketujuh, perdagangan yang kompetitif di dalam dan luar negeri. Perdagangan mempunyai sumbangan cukup besar terhadap PDB dan penciptaan kesempatan kerja meski tidak sebesar industri manufaktur dan pertanian. Sektor perdagangan, termasuk hotel dan restoran, juga mempunyai keterkaitan yang besar dengan sektor-sektor lainnya. Target dari sektor ini, di antaranya, meningkatkan porsi perdagangan luar negeri terhadap PDB dengan target sumbangan ekspor sebesar 35 persen terhadap PDB pada tahun 2020 dan 40 persen pada tahun 2025. Komposisi produk ekspor diarahkan pada produk-produk manufaktur, termasuk produk olahan pertanian dan pertambangan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kedelapan, sektor keuangan yang mendukung sektor riil. Perbankan yang mendominasi sektor keuangan perlu dioptimalkan pengembangannya untuk mendukung perkembangan sektor riil melalui kebijakan bunga pinjaman dan NIM (net interest margin) yang kompetitif serta peningkatan rasio kredit terhadap PDB. Perlu upaya untuk mendorong peningkatan lembaga keuangan mikro agar memberikan akses lebih besar kepada golongan miskin dan golongan tertinggal lainnya dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Target rasio kredit terhadap PDB pada tahun 2020 sebesar 50 persen dan 65 persen pada tahun 2025. Sedangkan target akses orang dewas untuk memiliki rekening bannk sebesar 50 persen pada 2020 dan 65 persen pada 2025.

Kesembilan, meningkatkan kemampuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan inovasi. Target pertumbuhan TFP (total factor productivity) pada periode 2015-2020 adalah 3 persen dan pada 2020-2025 rata-rata 4 persen per tahun. Pada tahun 2025, kontribusi TFP pada pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 40 persen.

Dasawarsa kedua, yaitu 2025-2035, tahapan pembangunannya disebut “Mempercepat Pembangunan di Segala Bidang Memasuki Negara Maju”. Dasawarsa ini , Indonesia sudah siap menjadi negara maju. Skenario dan target-target yang ingin dicapai pada periode ini, di antaranya: (1) pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata 10-11 persen per tahun, (2) pendapatan per kapita pada tahun 2035 ditargetkan sebesar US$21.000-23.000, (3) investasi penelitian dan pengembangan ditingkatkan menjadi 2 persen dari PDB, (4) angka indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan 0,86, (5) defisit anggaran pemerintah tidak melebihi 2 persen dari PDB, tingkat inflasi 2-3 persen, utang pemerintah terhadap PDB pada kisaran 18 persen, (5) bahan mentah pertanian dan pertambangan telah dapat dikelola dalam negeri. Rata-rata penguasaan lahan garapan pertanian ditargetkan mencapai 3 hektare per kepala keluarga, (6) jaminan sosial yang bertumpu pada sistem kerja sama pemerintah, swasta dan keluarga sudah harus mampu memberikan jaminan yang memadai pada mereka yang tidak bekerja dan masa pensiun pada kondisi usia harapan hidup rata-rata mencapai 78 tahun.

Terakhir adalah dasawarsa 2035-2045 yang disebut “Memantapkan Indonesia sebagai Negara Maju. Pada masa ini, Indonesia sebagai negara maju melalukan konsolidasi untuk mempertahankan statusnya. Skenario dan targetnya, di antaranya: (1) pertumbuhan ekonomi melambat pada tingkat 6-7 persen, (2) target PDB per kapita pada tahun 2045 adalah US$41.000, (3) perekonomian semakin ditopang oleh inovasi dan produktivitas yang tinggi, dengan sumbangan TFP dalam pertumbuhan mencapai 70 persen, (3) investasi untuk penelitian dan pengembangan ditingkatkan menjadi 3 persen dari PDB, (4) angka indeks pembangunan manusia ditargetkan 0,91, (5) kesejahteraan masyarakat menjadi sangat tinggi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah, (6) rata-rata penguasaan lahan garapan mencapai 5 hektare per kepala keluarga, (7) pendaftaran pada pendidikan tinggi telah mencapai 45 persen. Rasio antara mahasiswa sains dan teknik dengan sosial adalah 65 berbanding 35. Jumlah saintis dan ahli teknik memadai bagi perkembangan inovasi yang menjadi andalan bagi perkembangan ekonomi, dan lain-lain.

Itulah secara garis besar gambaran atas Visi 2045. Ini baru rancangan dan belum final karena masih akan disempurnakan melalui diskusi dan masukan dari para akademisi dan ahli dari berbagai kalangan untuk penyempurnaannya. Visi 2045 bukan hanya milik Partai Golkar namun untuk negeri ini. Karena itu dalam penyusunannya tidak hanya disusun oleh Partai Golkar saja, tapi juga dirumuskan bersama para pakar atau ahli dari berbagai bidang. Pengujian terhadap Visi 2045 yang sementara telah dirangkum menjadi sebuah buku setebal 132 halaman ini terus dilakukan, termasuk melibatkan kalangan kampus.

Kampus yang pertama menguji adalah Universitas Indonesia (UI). Pada 20 Februari 2013 lalu, di Gedung Terapung Perpustakaan UI, di fasilitasi Center for Election and Political Party, FISIP UI, kita diskusikan dengan visi ini. Banyak sekali masukan dari para dosen atau pakar di sana, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, yang kita tamping untuk perbaikan. Hal yang sama juga kita lakukan di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada 27 Maret 2013 lalu. Dalam waktu dekat, rencananya 5 April 2013, kami akan kembali menguji konsep Visi 2045 ini di Universita Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Menyusul setelahnya kampus-kampus lain se-Indonesia.

Tak hanya dengan kalangan kampus atau akademisi. Diskusi serupa juga kita lakukan dengan pihak lainnya, misalnya pada 18 Februari lalu kita mendiskusikan mengenai pendidikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama jajarannya di Fraksi Partai Golkar DPR. Kita bahas ide Pendidikan Gratis 12 Tahun dan Kurikulum 2013. Setelah itu kita juga membahas mengenai konsep pembangunan dari desa dan RUU Desa di DPP Partai Golkar bersama para kepala desa dan pihak terkait.

Selain untuk merancang kemajuang bangsa dengan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan, dalam penyusunan Visi 2045 ini, Partai Golkar juga ingin mengenalkan tradisi baru. Tradisi baru yang ditawarkan Partai Golkar ini adalah: partai politik tidak hanya menawarkan calon presiden saja, tapi juga menyiapkan blueprint pembangunan nasional, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Ini merupakan salah satu bukti dari dari komitmen Partai Golkar yang menyatakan diri sebagai The Party of Ideas, sebuah partai yang meletakkan ide dan gagasan menjadi instrumen politik, bukan intrik atau fitnah politik. Karena itu, di tengah dinamika kehidupan nasional yang diwarnai oleh intrik-intrik, bahkan fitnah-fitnah politik, Partai Golkar tidak ikut larut ke sana, dan tetap konsisten sebagai The Party of Ideas untuk memberikan sumbangsih secara konseptual bagi terselenggaranya pembangunan nasional di segenap bidang kehidupan.

Hal ini penting tegaskan, sebab saya melihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan bangsa ini kurang maju, karena tradisi intelektual di kalangan elit bangsa kurang mengakar, bahkan sebaliknya sangat diwarnai oleh hal-hal yang bersifat pragmatis. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang pernah diteladankan oleh para pendiri negara, yang secara konsisten menjadikan ideologi dan intelektualitas sebagai landasan dan orientasi perjuangannya.

Akhir kata, meski Visi 2045 belum sempurna dan akan terus diuji dan disempurnakan, namun hal ini telah menjadi bukti komitmen kami bahwa berpolitik bukan untuk kepentingan jangka pendek semata, tetapi untuk kepentingan jangka panjang demi terciptanya bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera.