Untuk kali pertama dalam sejarah, Indonesia segera melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Pemungutan suara pilkada berlangsung pada 9 Desember 2015.

Namun, proses Pilkada sudah dimulai. Sejak 27 Agustus 2015 lalu, para kandidat yang berlaga sudah berkampanye untuk mendapatkan suara rakyat di bilik pencoblosan.

Perhelatan kali ini bisa dibilang istimewa. Betapa tidak, ratusan daerah secara serentak menggelar hajatan yang kerap disebut pesta demokrasi itu. Pilkada yang sebelum tahun 2015 digelar sendiri-sendiri masing-masing daerah, kini digelar serentak.

Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik, terutama pengurus tingkat pusat. Betapa tidak, bila pada pemilihan sebelumnya mereka bisa berkonsentrasi di satu daerah, kini harus membagi konsentrasinya ke seluruh daerah yang serentak berpesta.

Partai Golkar bisa dibilang partai yang paling sibuk jelang perhelatan Pilkada serentak ini. Penyebabnya, di saat harus menyiapkan pasangan calon di seluruh daerah yang menggelar Pilkada serentak, kemelut justru merundung partai berlambang beringin ini.

Banyak kalangan pesimistis apakah partai yang pada Pemilu 2014 menempati peringkat kedua perolehan suara terbanyak nasional itu dapat mengajukan calon atau tidak. Selain diterpa persoalan soliditas organisasi, partai ini harus menempuh ujian bersejarahnya di jalur hukum.

Bahkan, sampai saat ini setidaknya tiga proses hukum yang masih berjalan, yakni gugatan tata usaha negara yang di PTUN dan kini prosesnya sampai kasasi, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta proses hukum pidana yang ditangani Kepolisian.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mengatakan keberhasilan partai pimpinannya itu karena kehebatan Golkar secara institusi. Dia mengakui, banyak orang menyangka Golkar tidak mungkin bisa menjadi peserta pilkada secara bersama. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, Golkar bisa membuktikan ternyata bisa.

”Itulah hebatnya Golkar, partai lain yang berseteru tidak bisa mencalonkan,” kata Aburizal saat menerima tim redaksi VIVA.co.id di kantornya, Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, akhir September lalu.

Tak hanya soal Pilkada serentak, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden SBY-JK itu berkenan berbagi pandangan seputar permasalahan aktual nasional belakangan ini, seperti peta politik terbaru hingga soal keterpurukan nilai tukar rupiah.

Aburizal mengungkapkan, permasalahan seperti ini sebenarnya pernah dialami Indonesia pada masanya duduk di pemerintahan. Bedanya, ketika itu rupiah tidak sampai terpuruk terhadap dollar Amerika seperti saat ini yang nyaris jebol Rp15.000 per US$1. Berikut petikan wawancaranya:

Pilkada serentak sudah mulai panas. Jago andalan Golkar betarung di mana saja?

Kita mengharapkan jago andalan di semua daerah. Kita tidak membeda-bedakan. Ada 269 daerah menyelenggarakan pilkada. Golkar pokoknya cuma 20 daerah yang tidak maju. Kita tidak membeda-bedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di mana kita berani mencalonkan diri dan kita sudah terdaftar sebagai peserta pilkada maka kita tentu mengharapkan dia menang.

Sudah menjadwalkan hadir di kampanye terbuka daerah mana saja?

Saya akan hadir. Tapi, tidak mungkin hadir di seluruh kabupaten/kota, tidak mungkin. Nanti kita pilih-pilihlah, mana daerah yang akan dikunjungi Ketua Umum, mana daerah yang akan dikunjungi Ketua Pemenangan, dan juga Sekjen. Dengan begitu harapannya semua daerah bisa dikunjungi.

Golkar kan menargetkan semuanya menang. Tapi kalkulasi realistisnya bagaimana?

Realistis, dulu kan kita menang 59 persen seluruh Indonesia, Golkar menguasai 59 persen. Sekarang, kita mengharapkan paling tidak samalah, seperti pada tahun 2014 ke bawah kita menguasai 59 persen. Target saya tetap 50 persen, tapi kemudian mencapai 59 persen.

Melewati target berarti?

Melewati.

Banyak kalangan sempat memprediksi Golkar tidak akan ikut Pilkada serentak karena ada permasalahan internal, ternyata Golkar bisa mengajukan calon?

Saya kira memang banyak orang menyangka Golkar tidak mungkin bisa menjadi peserta pilkada secara bersama, ternyata bisa. Itulah hebatnya Golkar, yang partai lain berseteru tidak bisa mencalonkan. Jadi kalau kita melihat jumlah yang sebetulnya kita tidak bersepakat, ada delapan daerah kita tidak bersepakat. Tetapi kalau yang lain, karena jumlah suara Partai Golkar tidak cukup untuk mengajukan calon, dan ketika itu tidak berhasil mendapatkan paket, sehingga totalnya kira-kira 20 daerah Golkar tidak ikut, dari 269 pilkada. Tapi Golkar membuktikan, meski ada perseteruan, kenyataanya calon-calonnya bisa.

Soal perseteruan, apakah tidak berpengaruh di daerah?

Ada, bahkan ada yang menamakan kepengurusan tandingan, tapi kenyataannya tidak bergerak. Jadi, memang calon-calon yang kita ajukan itu, kesepakatan dari Tim 10 itu memang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu tetap bisa mencalonkan, dan itu mengagetkan banyak pihak.

Ikatan Koalisi Merah Putih (KMP) di beberapa daerah sepertinya sangat kuat?

Dulu, kalau pilkada itu kepala daerah dipilih oleh DPRD (Undang-undang tentang Pilkada diputuskan bahwa kepala daerah dipilih DPRD), maka KMP atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat) akan sangat berperan. Tetapi begitu diputuskan dipilih oleh rakyat, pemilih akan memilih orang-orang yang populer.

Kalau kita lihat pilkada (2009-2015), Partai Golkar itu memenangkan 59 persen, tetapi kalau kita lihat Pileg-nya hanya memenangkan 14 persen. Artinya, tidak ada hubungan langsung antara partai dengan orang. Jadi yang dipilih dalam pilkada adalah orang, bukan partai. Kita lihat, jauh sekali, kan. Kalau 59 persen dengan 50 persen masih dekat, atau 59 persen dengan 60 persen dekat, tapi 59 persen dengan 14 itu tidak ada koneksitas, tidak ada hubungan. Artinya apa, yang dipilih itu adalah orang, personal, rakyat memilih siapa yang dia sukai.

Karena itu, di beberapa daerah ada yang sama-sama Partai A dari Koalisi Merah Putih, Partai B dari Koalisi Merah Putih, Partai C Koalisi Merah Putih, berhadapan. Karena yang dipilih bukan partai, tapi orang. Juga ada, misalnya, Golkar dengan PDIP melawan partai lainnya. Mereka ada pendukungnya. Jadi yang berkompetisi di dalam pilkada bukan partai, yang berkompetisi di dalam pilkada adalah orang. Karena itu, kalau melihat pengaruh Koalisi Merah Putih di dalam Pilkada itu berbeda-beda di setiap daerah. Bali, Koalisi Bali Mandara, itu dasarnya partai dari Koalisi Merah Putih ditambah beberapa partai dari KIH. Kalau kita lihat di Kepulauan Riau, Ketua Partai Golkar maju calon wakil gubernur dan calon gubernurnya PDIP melawan yang lain.

Ada daerah yang terjadi penggumpalan (menyatu sangat kuat) KMP, di Surabaya, misalnya?

Bali Mandara juga sangat kuat, tidak semua daerah tidak seperti itu. Di Surabaya juga, PAN berada bersama Partai Demokrat. Kan, tidak juga. Karena, sekali lagi, banyak orang menyangka bahwa pilkada itu adalah persaingan antarpartai. Padahal tidak. Pilkada itu persaingan antarorang, bukan partai. Partai adalah pendukungnya yang menarik orang, pribadinya.

Perkembangan sejauh ini, ada laporan permasalahan atau kendala dari daerah?

Tidak. Sampai sekarang tidak ada laporan tentang kendala. Teman-teman dari pusat sudah ke daerah, mendampingi calon-calon di daerah, semuanya penuh semangat. Tidak ada hambatan apa-apa dalam pilkada.

Kalau tadi dibilang bahwa koalisi di daerah tidak terbatas hanya KMP, hal itu berimbas pada kesolidan koalisi di pusat?

Makanya mesti mengerti, sekali lagi saya katakan, persaingan dalam pilkada bukan persaingan partai karena yang dipilih rakyat. Persaingan bukan partai. Mau dia dari partai apa, mau dia dari independen bisa, bukan partai apa. Jadi, apakah KMP ataukah KIH, tidak relevan lagi di situ. Di pusat itu, KMP bicara policy-policy strategis.

Apa saja kebijakan strategis yang menjadi kesepakatan dan diperjuangkan KMP?

KMP berkemauan di dalam deklarasinya adalah untuk menegakkan kembali Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, itu maunya KMP. UUD kita sudah diubah empat kali, dan kita lihat batang tubuh UUD kita sudah tidak lagi sesuai Mukadimah UUD yang edisi Pancasila. Dia tercabut dari akarnya karena saat itu ada desakan dari asing untuk mengganti UUD kita, tapi tidak berani kita mengubah Mukadimah.

Mukadimah tetap, batang tubuh berbeda, sehingga undang-undangnya sekarang sarat dengan undang-undang yang di dalamnya tidak sesuai prinsip daripada Pancasila. Bagaimana mengubahnya? Pertama, kita lakukan perubahan undang-undangnya dulu, kita mulai dari perubahan Undang-Undang Perbankan. Perbankan Indonesia sangat liberal. Di mana-mana orang asing hanya boleh 49 persen, di Indonesia boleh 100 persen. Kedua, mereka boleh mengambil uang dari Indonesia dari cabangnya di daerah-daerah, dan mengirim uangnya, karena sistem devisa bebas, ke negaranya.

Jadi, itu bertentangan. Karena itu, kita mau mengubah dan sudah kita buat Rancangan Undang-Undang Perbankan yang sudah kita periksa dalam Badan (Partai Golkar mempunyai badan pengkajian ideologi dan legislasi). Kedua, dalam jangka yang lebih panjang kita mendesak MPR untuk bersama-sama mengembalikan batang tubuh UUD agar sesuai Mukadimah-nya. Kita lihat sudah mulai ada gerakan ke arah situ.

Itulah satu kepentingan strategis dari pada KMP. Itu yang kepentingan strategis, bukan pilkada. Kepentingan strategis KMP mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Tapi, pilkada ini sudah benar atau salah?

Benar bagaimana?

Idealnya, partai politik itu pilar demokrasi, tetapi dalam pilkada ini hanya menjadi kendaraan (hanya pengusung kandidat kepala daerah)?

Sistemnya. Makanya, saya sebetulnya tadinya pemilihannya mengharapkan melalui DPRD. Terlalu banyak politik uang yang terjadi akibat pilkada langsung. Tapi akhirnya kita sepakati karena sebagian besar mau, kita sepakati pilkada langsung. Itu tidak sesuai prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Kalau ditanya bagus atau enggak. Menurut saya, tidak bagus, karena tidak sesuai yang terkandung dalam azas permusyawaratan dan perwakilan.

Berarti ini kompromi?

Terpaksa kompromi. Rakyat masih mau begitu, semua orang masih mau begitu. Tetapi, begitu kita berhasil mengubah UUD dan masuk ke dalam undang-undangnya -UUD yang diubah batang tubuhnya dikembalikan lagi- sekarang batang tubuhnya sudah bertentangan dengan Mukadimah UUD 1945. Itu prinsip.

Sampai kapan kompromi itu?

Sampai mungkin. Namanya politik.

Tapi kita sama-sama tahu itu enggak benar?

Iya. Tapi, misal, apakah semua setuju Pancasila? Apakah mengubah UU Perbankan ini bisa berhasil? Kalau seluruh (partai dalam) KMP dalam perubahan UU Perbankan itu solid, UU Perbankan bernafaskan Pancasila akan lahir.

Sedihnya, kalau lihat di daerah sekarang, dengan pemilihan seperti ini, masyarakat sangat pragmatis. Ada masyarakat yang pasang spanduk ‘Menerima dalam bentuk rupiah atau dolar atau euro’. Sangat pragmatis. Jadi, menurut saya, rasanya, mesti dipikirkan kembali sistem pemilu yang baik, meski Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu.

Meski demikian, kita mesti mencari sistem yang cocok untuk Indonesia. Apakah kita cocok bayar-bayar begini, apalagi keadaan seperti sekarang, keadaan yang sangat sulit.

Saat KMP mewacanakan kepala daerah dipilih DPRD, sebenarnya banyak yang menyambut positif, dan mereka kecewa setelah adanya kompromi seperti itu. Bagaimana pandangan Anda?

Memang, tapi itulah politik. You mau dihujat masyarakat atau tidak dihujat masyarakat. Kalau kita sudah pasti, kita bisa menang, kita lakukan terus.

Ada satu kalimat yang membuat kita gamang, soal UU Perbankan, ”kalau KMP solid”. Berarti belum tentu goal?

Belum tentu. Kekuatan uang. Itu bisa memengaruhi segalanya. Jabatan bisa memengaruhi segalanya. Saya tidak akan heran, dalam upaya mengubah undang-undang menjadi sesuai dengan batang tubuh UUD 1945, tiba-tiba nanti yang mendukung bisa berbeda, bukan KMP atau KIH, tapi gabungan di sini dengan gabungan di sana (sebagian partai politik dalam KMP mendukung dan sebagian yang lain menolak, atau sebaliknya pada KIH).

Ada yang masuk angin, berubah sikap politik?

Ada yang masuk angin, ada yang pindah.

Ada yang belok?

Itu kemungkinan sangat besar. Bicara Pancasila, PDIP akan sama dengan KMP. Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawawati Soekarnoputri, mewacanakan/mengusulkan) mengembalikan GBHN, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian semua sistem ketatanegaraan kita ubah, itu sama antara KMP dengan Bu Mega.

Sekarang perjuangannya mengembalikan sistem ketatanegaraan sesuai Pancasila. Ketua timnya di MPR itu Golkar. Tim pengkajiannya itu dari Golkar, saudara Rully Chairul Azwar. Golkar punya Visi Indonesia 2045, yang tidak ada partai lain punya, cuma Golkar yang punya.

Kita harapkan di dalam pengkajian itu nanti berakhir pada satu perubahan UUD yang mengarah pada penyesuaian terhadap Mukadimah-nya, sesuai Pancasila. Nanti, bisa saja sebagian yang setuju anggota KIH dan KMP.

Target amandemen terlaksana kapan?

Perubahan UUD 1945 kembali kepada Mukadimah-nya harus selesai sebelum 2019. Kita punya waktu empat tahun untuk melakukan hal itu. Kita punya kuncinya. Sebab, kita dalam era globalisasi seperti sekarang, kita akan berhadapan lebih banyak dengan kepentingan-kepentingan pemilik modal. Apakah mudah mengubah UU Perbankan. Apakah mudah mengubah UU Migas. Sementara sudah telanjur, asing dengan kekuatan luar biasa menguasai 90 persen atau 85 persen aset perbankan Indonesia. Sekarang mau kita kembalikan, bisakah kita mengembalikan itu. Itu perjuangannya.

Jadi, kalau pilkada bukan strategis, yang strategis di pileg. Kenapa pileg strategis, karena dia menentukan parlemen. Di situlah strategisnya pileg. Pilkada tidak. Meski begitu, support tetap kita berikan kepada daerah.

Tapi, kan, ada strategisnya juga pilkada langsung, karena bisa saja nanti hasilnya kepala daerah yang kurang baik. Kalau kepala daerah kurang baik, berbahaya juga buat kepentingan bangsa?

Kepala daerah atau kepala negara? Kepala negara enggak? Sama saja. Ke depan saya mengharapkan UU Pileg nanti menjadi sistem proporsional tertutup, sehingga kewenangan dari partai besar, karena partai tahu siapa yang sudah mempunyai kapasitas atau belum. Apakah itu tidak bisa terjadi dalam skala nasional, bisa saja terjadi.

Persoalan lain di penghitungan suara. Sistem yang sekarang cenderung tidak adil. Banyak orang, calon legislator/caleg, yang misal mendapat suara lebih besar tetapi tidak terpilih. Ada yang dapat suara seratus ribu, karena suara sisanya dibagi dengan caleg yang lain, itu yang dapat yang lain. Padahal dia seratus ribu, yang terpilih justru caleg yang 70 ribu suara.

Usulan untuk sistem proporsional tertutup itu pileg. Pilkada ini nanti kita lihat. Meski tadi saya katakan, menurut MK, pilkada tidak masuk rezim pemilu, pada dasarnya sama, yaitu pemilihan langsung. Supaya rakyat tahu, apakah pemilihan itu hanya berdasarkan senang atau pragmatisme.

Semangat merevisi UU Pilkada sempat mengemuka lagi saat muncul calon tunggal di sejumlah daerah. Golkar akan menyuarakan revisi dalam waktu dekat?

Dimatiin kan, dimatiin partai-partai lain.

Tapi, dari banyaknya lubang atau kelemahan itu, usulan revisi bisa didorong lagi?

Iya, tapi tidak sekarang, sudah tidak ada waktunya.

Bisa saja nanti buat Pilkada 2017 dan selanjutnya?

Itu bisa saja, tergantung partai-partai mau ke mana. Sikap KMP jelas. Sebetulnya gampang mengubah UU Pilkada, termasuk soal Pemilu. Kalau kita melihat Amerika Serikat misalnya, itu tidak murni pemilihan langsung?

Masalahnya, dan tentu banyak lagi berpikir bahwa UU seperti sekarang, sangat menguntungkan pemilik modal. Jadi, pemilik modal yang sangat berkepentingan itu akan melakukan terobosan-terobosan dengan modalnya untuk memenangkan pilkada. Itu bahaya.

Soal situasi aktual nasional belakangan ini, Indonesia kepayahan menghadapi terus terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, bahkan sudah mendekati level Rp15.000 US$1. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebetulnya, kalau kita perbandingkan antara tahun 1998, tahun 2008, dengan sekarang, fundamental ekonominya jauh lebih baik. Kita punya defisit cuma 2,3 persen, jauh lebih baik dari negara-negara di mana pun di dunia. Kenapa? Pertama, ada satu anggapan asing bahwa ada satu ketidakpercayaan kepada pemerintah. Anggapan ini yang mesti kita perbaiki.

Kedua, kita (KMP dengan KIH) bisa berbeda pendapat. Misalnya, KMP saat mau membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, kita katakan bahwa harus ada perimbangan tentang tujuan pembangunan: growth dengan pemerataan. Tidak boleh juga berat pada pemerataan. Kita lihat sekarang ada satu ruang untuk pemerataan, tapi lebih banyak untuk infrastruktur.

Dengan meng-create menggalakkan program-program infrastruktur, apa yang sebenarnya di-create pemerintah? Domestic economy. Kita tidak bisa mengandalkan ekspor karena harga-harga produk ekspor kita, harganya turun, dan pasar terbesar produk ekspor kita, China, mengalami perlambatan ekonomi. Maka kebutuhan-kebutuhan batu bara, sawit, turun semua.

Indonesia dengan penduduk 250 juta orang adalah pasar. Jangan terlalu tergantung dengan ekspor. Jepang, Korea, Singapura, Malaysia iya, karena mereka enggak ada domestic economy, kita punya domestic economy. Nah, ini sadar atau tidak sadar, dikerjakan pembangunan infrastruktur, yang akan membuat Indonesia lebih bagus pada empat tahun mendatang. Problemnya, what happen with this four years, empat tahun ini.

Sebenarnya kan resep pertumbuhan ekonomi dari sejumlah lembaga ekonomi dunia sudah dijalankan pemerintah Jokowi, misalnya, memangkas subsidi BBM lalu dialihkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur?

Ya, itu bagus. Saya sudah mengawali. Saya maunya memang begitu. Pada waktu saya jadi Menko, BBM saya naikkan 113 persen. Sekarang sudah bagus. Sekarang bahkan subsidinya sudah tidak ada. Sudah bagus. Dengan membuat infrastruktur itu maka ekonomi berkembang.

Sekarang tiga tahun-empat tahun mendatang ini bagaimana. Kenapa rupiah begitu. Enggak ada yang bisa menjelaskan kenapa, termasuk saya. Pada waktu era SBY turun 2,4 persen sampai 2,5 persen, tidak apa-apa.

Saya pada waktu itu minta ada semacam pusat krisis. Tidak harus namanya krisis, tapi bisa saja namanya pusat pengendalian dampak negatif, atau apalah namanya. Pusat krisis itu harus satu komando, yang diberikan wewenang penuh oleh Presiden untuk memutuskan.

Dasarnya adalah yang paling penting ada satu komando. Komandannya ini yang membuat matriks (merumuskan tugas dan wewenang): misalnya, Rizal Ramli kerjakan apa, Menteri ESDM kerjakan apa, dan lain-lain, bikin matriksnya seperti dulu saya kerjakan tahun 2005.

Dulu saya bikin matriksnya, waktu itu ada 27 atau 28 item yang mesti dikerjakan oleh menteri-menteri. Menteri Keuangan kerjakan apa, menteri lain kerjakan apa, detail, satu bulan selesai. Lalu kita ambil keputusan menaikkan harga BBM 113 persen.

Sekarang yang mesti kita minta adalah adanya satu kesatuan tindak dari pemerintah. Kesatuan tindak ini hanya bisa terjadi apabila ada seorang kepercayaan Presiden yang diberikan wewenang penuh untuk mengkoordinasikan semua gerak ekonomi. Itu yang sekarang enggak ada, seperti bekerja sendiri-sendiri.

Tadi Anda bilang kalau dengan pembangunan infrastruktur ini, empat tahun lagi Indonesia jadi bagus?

Pasti bagus, karena syarat negara maju itu infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Karena itulah, dulu saya 2005 itu menggerakkan Infrastruktur Summit.

Tapi dalam jangka pendek ini, bagaimana?

Makanya saya bilang, yang mesti dilakukan adalah adanya satu kesatuan langkah, ada satu komandan. Mereka suruh berpikir, tapi satu hal yang ini kerja ini, kalau ini ke kanan dan itu ke kiri, enggak akan jadi.

Komisi XI DPR kan sudah membahas RUU JPSK yang tampaknya mengakomodasi soal Pusat Krisis tadi. Fraksi Golkar mendukung?

Komisi XI, ketuanya Golkar (Fadel Muhammad). Ya, kadang ada perbaikan-perbaikannya.

Artinya, Golkar mendukung RUU itu disahkan menjadi UU?

Kalau kita pasti golkan itu. Karena waktu pertama dibikin, JPSK, kan, ide pertamanya ARB. Kita pasti golkan, bentuk detail seperti apa, saya tidak tahu.

Hubungan PAN dengan KMP sekarang bagaimana?

Ya, tanyakan PAN. Dia (Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN) bilang sama kita, kalau bicara program pemerintah, mereka bersama Pemerintah, kalau bicara program kepartaian bicara sama-sama dengan KMP.

Waktu bertemu di sini (di gedung Bakrie Tower) apa yang diobrolkan, pamitan?

Enggak pamit. Kalau pamit, kan, keluar dari KMP. “Saya tetap berada di dalam KMP,” begitu katanya. Setelah itu pergi ke (kantor pusat) PKS, silaturahmi dengan pimpinan KMP. Pak Zulkifli Hasan datang, dan dia bilang tetap berada di dalam KMP.

Komposisi Parlemen berubah kalau PAN bergabung dengan KIH, selisih sedikit jumlah total kursi KMP dengan KIH. Apa pendapat Anda?

Pindah bagaimana, enggak ada. Hanya kalau ngomong APBN, mereka bersama Pemerintah.

Sumber: VIVA.co.id

surat Menkumham (atas), keputusan Mahkamah Partai (bawah)

Kami menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) yang memenangkan kubu Agung Laksono adalah keputusan politik. Kenapa keputusan politik? Karena secara hukum belum ada keputusan, dan gugatan kami di Pengadilan Jakarta Barat masih berproses.

Argumen Menkumham bahwa keputusannya berdasarkan keputusan Mahkamah Partai juga mengada-ada. Karena Mahkamah Partai tidak pernah memenangkan kubu Agung Laksono. Mahkamah Partai sendiri tidak bisa menghasilkan keputusan karena beda pendapat.

Dari empat hakim yang ada, dua hakim (Muladi dan Natabaya) cenderung ke kubu Bali, sementara dua lainnya (Djasri Marin dan Andi Mattalatta) ke kubu Ancol. Karena itu keputusan Mahkamah Partai tersebut kami anggap draw atau imbang dan akan kembali diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan (lihat foto).

Dari fakta tersebut, timbul pertanyaan; jadi keputusan Mahkamah Partai mana yang diacu Menkumham?

Selain itu, dari surat Menkumham juga timbul pertanyaan; kepada siapa surat Menkumham itu diajukan? Bukankah berdasarkan surat Menkumham sendiri, yang terdaftar sampai sekarang adalah DPP hasil munas Riau, jadi harusnya ditujukan ke saya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar hasil Munas tersebut.

Lalu juga timbul juga pertanyaan dari surat tersebut: apakah boleh Menkumham memerintahkan partai menyusun kepengurusan?

Jadi sekali lagi keputusan Menkumham itu bersifat politis dan bukan hukum. Ini mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Karena itu DPP Partai Golkar tidak akan tinggal diam dan akan segera menggugat keputusan cacat hukum itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan gugatan hukum di Pengadilan Jakarta Barat, juga akan terus berjalan.

Mudah-mudahan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan politik tersebut bisa diluruskan oleh pengadilan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dulur-dulurku kabeh, Arek-arek Suroboyo,

Saudara-saudaraku sesama anak bangsa yang saya banggakan !

Perkenankan saya memulai pidato kampanye ini dengan mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmatnya-Nya, kita semua dapat bersama-sama hadir dalam kampanye terbuka pamungkas Partai GOLKAR di Suroboyo ini, yang dikenal sebagai KOTA PAHLAWAN, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta,

Untuk menghangatkan suasana, terlebih dahulu saya ingin menyapa dulur-dulurku kabeh Arek-arek Suroboyo, warga Jawa Timur yang ada di sini: YAK OPO KABARE REK? (Terimakasih).

Alhamdulillah, saya sangat bangga sekaligus bahagia berada di tengah-tengah arek-arek Suroboyo, warga Jawa Timur, yang semangat kepahlawanannya tak pernah padam, tetap berkobar hingga saat ini. Masih terngiang-ngiang dalam ingatan kita, ketika Bung Tomo, Pahlawan Nasional berpidato dengan berapi-api memekikkan Takbir Allahu Akbar, yang mampu membangkitkan semangat arek-arek Suroboyo dalam mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia! Mari kita pekikkan bersama Takbir : Allahu Akbar… Allahu Akbar…. Allahu Aakbar…! Terima kasih.

Dengan semangat kepahlawanan itulah, kita songsong kebangkitan Indonesia melalui Partai GOLKAR! Kemenangan Partai GOLKAR merupakan kemenangan bangsa Indonesia, kemenangan kita semua. Dengan kemenangan Partai GOLKAR, kita songsong masa depan bangsa Indonesia yang bersatu, lebih maju, lebih mandiri, lebih adil dan sejahtera.

Apakah saudara-saudara sanggup memenangkan Partai GOLKAR? (Dijawab: sanggup!) Sekali lagi, apa sanggup ? Terimakasih.

Dulur-dulurku kabeh, Arek-arek Suroboyo dan saudara-saudaraku sesama anak bangsa yang saya banggakan !

Selama kampanye terbuka dilakukan, dan bahkan jauh sebelum itu, sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Saya telah melakukan perjalanan panjang, saya melakukan road show ke berbagai daerah di Indonesia. Saya blusukan dari desa ke desa di pelosok-pelosok Nusantara, saya menyapa dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat, saya mendengar pikiran dan kata hati mereka.

Saya tahu para petani kita di desa-desa dihadapkan pada banyak kendala, pupuk yang langka, kredit pertanian yang sulit didapatkan, gagal panen, hingga anjloknya harga-harga hasil pertanian, bahkan adanya “lintah darat” yang mempermainkan mereka.

Saya juga tahu apa yang dirasakan para nelayan; para buruh dan pekerja; para pedagang di pasar-pasar tradisional; para guru di pelosok-pelosok tanah air, dan berbagai profesi sehari-hari masyarakat lainnya. Saya mencatat di mana-mana rakyat masih hidup dalam keterbatasan. Dan itu mereka rasakan bertahun-tahun, seolah nasib mereka tak bisa berubah, dan tidak punya masa depan!

AKU NGERTI SING DIRASAKNO PETANI, DIRASAKNO BURUH! PEKERJA! NELAYAN! GURU! SOPIR! TUKANG OJEK! PEDAGANG DI PASAR-PASAR TRADISIONAL! PEDAGANG KAKI LIMA! DAN BERBAGAI JENIS PEKERJAAN LAIN. AKU NGERTI KABEH!

Itulah yang menggugah Saya bersama Partai GOLKAR tampil berjuang melakukan perubahan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia. Partai GOLKAR punya konsep untuk itu! Partai GOLKAR juga punya SDM yang mumpuni! Kita punya tekad dan semangat untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk kemajuan kita bersama sebagai bangsa yang besar!

Saudara-saudara sekalian yang saya cintai,

Karena itulah, pemilu merupakan momentum kita semua untuk mengubah nasib bangsa; mengembalikan takdir kita sebagai negara sejahtera, maju, mandiri, kuat, adil dan makmur dalam lindungan Allah SWT, GEMAH RIPA LOH JINAWI! BALDATUN THAYIBATUN WARABBUN GHAFUR!. Maka, marilah arek-arek Suroboyo dan seluruh masyarakat Indonesia, kita manfaatkan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. OJO DADI GOLPUT REK, GOLKAR WAE ! Jangan Golput, GOLKAR SAJA! Suara kita adalah penentu masa depan Indonesia.

Melalui momentum Pemilu 2014 ini, saya mengajak untuk menetapkan pilihan yang tepat. Karena dengan menetapkan pilihan yang tepat, kita semua turut berpartisipasi dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Kita lah yang akan menemukan hari depan yang gemilang, kalau mau berihtiar dengan sungguh-sungguh! Firman Allah dalam Al Qur’an, Surat Ar-Ra’d Ayat 11 : INNALLAHA LA YUGAYYIRU MABI-QAUMIN, HATTA YUGAYYIRU MA BI-ANFUSIHIM. Artinya: Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, kecuali mereka berihtiar merubah nasibnya sendiri.

Apakah Arek-arek Suroboyo dan kita semua sebagai bangsa siap untuk mengubah nasib rakyat dan bangsa kita ? (Dijawab siap, terima kasih).

Saudara-saudara sekalian yang saya cintai,

Untuk itu, kita jangan salah pilih. Partai GOLKAR adalah pilihan yang tepat. Mengapa? Karena, kemenangan Partai GOLKAR dipersembahkan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Partai GOLKAR lahir sebagai benteng Pancasila, pengawal NKRI, pelaksana UUD 1945, dan perekat Bhinneka Tunggal Ika.

Partai GOLKAR adalah motor pembangunan, sekaligus anak kandung semangat pembaruan Indonesia. Itulah karakter utama Partai GOLKAR sebagai partai karya kekaryaan, partai programatik, partai yang mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen politiknya! Jika Partai GOLKAR kuat, Indonesia juga akan semakin kuat. Apabila Partai GOLKAR semakin besar, Insya Allah rakyat Indonesia akan semakin maju, damai, bersatu dan sejahtera.

Apakah Saudara yakin? (Dijawab: yakin, terimakasih). Sekali lagi, apakah saudara-saudara yakin? (Dijawab: yakin, terimakasih).

Dulur-dulurku kabeh, Arek-arek Suroboyo dan Saudara-saudaraku sesama anak bangsa yang saya banggakan !

Partai GOLKAR juga, memiliki sejarah yang sarat dengan prestasi pembangunan! Partai GOLKAR memiliki rekam jejak yang jelas dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat. Itu semua tidak dapat dipungkiri! PANTES REK GOLKAR PILIHAN AWA’E DEWE KABEH! Betul? (Dijawab: betul! Terimakasih).

Dalam berbagai kesempatan, saya menangkap perasaan sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka. Mereka menginginkan rasa aman dan damai, kebutuhan pokok tersedia dengan murah dan terjangkau harganya. Mereka juga menginginkan kembalinya posyandu, penyuluh pertanian dan swasembada pangan. Sebab itu, wajar, apabila belakangan ini muncul kalimat yang seolah disampaikan Pak Harto, “PIYE LE, ENAK JAMANKU THO?” Atau dalam dialek Jawa Timuran, “YOK OPO REK, ISEK ENAK JAMANKU TOH?”

Namun, secara jujur harus diakui bahwa masa lalu juga pasti ada kekurangan dan menjadi sorotan berbagai kalangan, terutama aspek pembangunan politik yang dinilai tidak demokratis. Namun, hal itu pun telah dikoreksi langsung oleh B.J. Habibie sebagai Ketua Harian Dewan Pembina GOLKAR, yang pada saat menjadi Presiden dengan mengambil kebijakan yang meletakkan dasar-dasar demokratisasi melalui percepatan pemilu, kebijakan pembentukan partai-partai politik, pembebasan para tahanan politik, dan membuka ruang kebebasan pers. Ini semua menunjukkan GOLKAR telah mengambil kepeloporan dalam meletakkan dasar-dasar demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia, yang melengkapi prestasi pembangunan pada masa Orde Baru.

Lebih dari itu semua, komitemen Partai GOLKAR bagi terwujudnya masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik. Partai GOLKAR sudah memiliki konsep pembangunan Indonesia ke depan yang dirumuskan dalam Visi Negara Kesejahteraan, yakni visi untuk mewujudkan negara kesejahteraan, yaitu Indonesia yang bersatu, bermartabat, maju, mandiri, adil dan sejahtera.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Salah satu prinsip dasar dalam visi tersebut, Partai GOLKAR mengedepankan paradigma : MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA sebagai sebuah strategi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan bangsa.

Sejak tahun 2010, Partai GOLKAR secara jelas dan tegas mengambil kepeloporaan bagi terwujudnya Undang-undang tentang Desa, dan dana desa sebesar 1,2 miliar rupiah per desa.

MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA dilakukan untuk membangun dan memperkuat sentra-sentra ekonomi rakyat di desa-desa. Partai GOLKAR mendorong setiap daerah memiliki produk unggulan yang dapat dibanggakan, disertai dengan pembentukan dan pembangunan Pusat Informasi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKMK) harus didukung sepenuhnya untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan, sejalan dengan itu, ekonomi kreatif dan “home industry” tumbuh di desa-desa disertai lahirnya pengusaha-pengusaha di daerah secara merata dan mandiri.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Partai GOLKAR mendorong terwujudnya reformasi birokrasi, sehingga keberadaan dan kiprah aparatur birokrasi dari tingkat pusat hingga ke desa-desa dapat melakukan pengabdiannya secara profesional, bersih, dan efektif dalam melayani masyarakat. Sehingga, tidak ada lagi hambatan birokrasi dalam berinvestasi maupun dalam pelayanan sosial masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan secara sistematis, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih, rakyat Indonesia, apapun status dan posisinya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga harus diberikan perlakuan hukum secara adil.

Pendidikan menjadi perhatian utama Partai GOLKAR. Karena itulah, Partai GOLKAR mendorong peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, mempepolori terwujudnya pendidikan gratis dua belas tahun, sehingga tidak ada lagi anak petani, anak nelayan, anak buruh dan pekerja, anak orang tidak mampu yang tidak dapat sekolah karena alasan biaya.

Partai GOLKAR juga mempelopori terwujudnya program kesehatan yang berkualitas, sekaligus dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga tidak mampu. Sehingga, akses bagi kesehatan tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang kaya, dan tidak ada lagi warga miskin yang ditolak di rumah sakit-rumah sakit. Bila masih ada rumah sakit yang menolak, harus diberikan tindakan yang tegas! Apa semua setuju ? (dijawab : Setuju). Sekali lagi, apa setuju ? Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Partai GOLKAR mendorong pengembangan industri dalam kerangka membangun Indonesia dari Desa, guna menyerap lapangan kerja dan mendorong percepatan serta pemerataan pembangunan. Pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri transportasi, industri pertambangan, industri perikanan, industri perkebunan, dan industri-industri strategis lainnya diarahkan untuk memberi sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan ekonomi bangsa dan meningkatkan daya saing nasional.

Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan sekitar 65 persen dari penduduk miskin tinggal di desa-desa. Karena itu, Partai GOLKAR mempelopori terpenuhinya kebutuhan para petani, baik kebutuhan pupuk, bibit yang tepat waktu, kemudahan fasilitas kredit pertanian, pembangunan irigasi, maupun kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, sehingga para petani dapat melakukan kegiatan pertaniannya dengan baik, dan tentu secara otomatis kesejahteraan petani meningkat. Partai GOLKAR mendorong terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan, sehingga kita tidak lagi bergantung pada impor produk-produk pertanian, seperti yang terjadi selama ini.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 70 persen wilayahnya terdiri dari laut, lebih dari 81.000 km garis pantai dengan semua sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung dalam laut tropis. Karena itu, Partai GOLKAR mendorong “blue economy” yakni pembangunan kelautan dan perikanan. “Blue economy” ditandai oleh penguatan peran para pengusaha di sektor kelautan dan perikanan; memelihara kelestarian lingkungan, dan memerangi pencurian hasil laut secara ilegal atau “ilegal fishing”; dan yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian para nelayan yang ditunjang oleh fasilitas usaha dalam meningkatkan produktivitas, taraf hidup dan kesejahteraanya.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Partai GOLKAR mempelopori pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas antar-desa, antar-kecamatan, antar-kabupaten/kota, antar-provinsi dan antar-pulau yang dinamis dan produktif. Karena itu, harus ada pembangunan jalan-jalan desa dan lintas daerah, pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, terminal-terminal dan pusat-pusat penting antar-daerah harus terus dilakukan. Sehingga, semua itu menjamin distribusi barang dan jasa, antar-desa, antar-kota, antar-provinsi, antar-pulau, sehingga mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat di pedesaan, Partai GOLKAR mengambil kepeloporan melalui inovasi-inovasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, misalnya melalui PNPM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maaf, secara jujur saya ingin sampaikan apa adanya, bahwa PNPM dan KUR adalah program yang saya cetuskan ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Ke depan Partai GOLKAR secara konsisten mengambil kepeloporan dalam menggulirkan program-program semacam itu, bahkan anggarannya harus semakin ditingkatkan. (Kalau anggarannya ditambah, apa setuju ? Sekali lagi, setuju ? Terima kasih).

Dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Partai GOLKAR juga mengambil kepeloporan dalam menentukan kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional sebagai implementasi dari konsep nasionalisme di dalam era globalisasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Izin-izin kontrak karya pihak asing yang akan berakhir harus tidak boleh diperpanjang lagi, melainkan dikelola oleh bangsa sendiri. Anak bangsa cukup banyak yang memiliki kemampuan untuk itu, sehingga alangkah naifnya kalau masih ada orang berpikiran bahwa anak bangsa kita ini belum memiliki kemampuan!

Kesemuanya itu merupakan program-program yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan, guna memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat bagi kemajuan bangsa!.

Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan,

Dalam kesempatan ini, saya kembali mengajak, mari kita menangkan Partai GOLKAR! Percayakan kepada Partai GOLKAR, Partai GOLKAR tidak akan membiarkan kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar! Partai GOLKAR tidak akan membiarkan pengangguran dan kemiskinan tersebar di mana-mana!

Partai GOLKAR tidak akan membiarkan anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak buruh, anak-anak tukang ojek, anak-anak sopir angkot dan sebagainya tidak bersekolah karena terkendala biaya! Partai GOLKAR tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak mampu ditolak di rumah sakit-rumah sakit, karena ketiadaan biaya!

Partai GOLKAR tidak akan membiarkan desa-desa dan daerah-daerah statis dan tidak berkembang karena ketiadaan pembangunan! Partai GOLKAR juga tidak akan membiarkan potensi kekayaan alam Indonesia diambil dan dikuasai pihak asing! Partai GOLKAR juga tidak akan membiarkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa terjadi! Partai GOLKAR menang, semua itu dapat kita tangani dan selesaikan dengan pelaksanaan program yang jelas.

Sekali lagi, dengan semangat kepahlawanan arek-arek Suroboyo, semangat kebersamaan bangsa Indonesia, mari kita menangkan Partai GOLKAR! Karena padi sudah menguning, maka mari kita adakan panen raya sebagai simbol swasembada pangan bagi kesejahteraan rakyat pada: Hari Rabu, tanggal 9 April 2014 , dengan cara mencoblos PARTAI GOLKAR, Nomor 5 !

Apakah arek-arek suroboyo dan kita semuanya siap memenangkan Partai GOLKAR ? (Dijawab Siap ! ). Sekali lagi, apakah siap ? Terima kasih.

Alhamdulillan, seluruh rangkaian kampanye terbuka Partai GOLKAR sudah dilakukan dengan sukses. Atas nama Keluarga Besar Partai GOLKAR, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Polisi dan Aparat Keamanan lainnya. Juga, Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bila kampanye Partai GOLKAR selama ini menimbulkan kemacetan, akibat massa yang melimpah ruah.

Sebagai akhir, mari kita menyanyi bersama :

KITA SEMUA BERSODARA…

SATU NUSA… SATU BANGSA… SATU BAHASA…

INDONESIA MANISE…!

Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan…!

MAJU GOLONGAN KARYA, MAJU BANGSA INDONESIA,

PARTAI GOLKAR MENANG, RAKYAT SEJAHTERA

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thoriq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Saya ke Jerman untuk menjenguk cucu saya Tadeo, putra anak saya Anindhita dan Taufan, yang tengah dirawat di sana. Menjelang lebaran lalu, saya juga terbang ke sana untuk menjenguk Tadeo. Makanya saat Idul Fitri tahun ini, saya tidak bisa mengadakan open house seperti tahun-tahun sebelumnya.

Rupanya saat saya pergi ke Jerman, beredar isu saya yang dirawat di rumah sakit di sana. Isu ini sudah lama beredar bahkan sejak puasa lalu. Namun isu seperti itu akhirnya mereda dengan sendirinya setelah mengetahui saya ke sana untuk menjenguk cucu saya yang sedang sakit.

Bahkan banyak yang ikut mendoakan kesembuhan cucu saya melalui media sosial saya. Untuk semua yang telah mendoakan kesembuhan Tadeo, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatiannya. Salam dari kami sekeluarga.

Banyak orang datang menyampaikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Dari Senin sore semenjak jenazah tiba, sampai Rabu siang saat jenazah dikebumikan, rumah duka di Jl Terusan Hang Lekir IV, No 32 Simprug, Jakarta Selatan menerima kehadiran para pelayat. Mereka mulai dari para pemimpin negara seperti Presiden SBY, Wapres Boediono, para menteri dan tokoh rakyat lainnya, sampai warga masyarakat. Semua berbaur.

Untuk itu, atas nama keluarga besar, saya menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Ibu saya meninggal dunia di usia 85 tahun. Beliau lahir pada 17 Juni 1926 di Pangkalan Berandan, Sumatra Utara. Ibu lahir dari pasangan H. Achmad Nasution dan H. Halimatusa’diah. Pada 17 November 1945, Beliau menikah dengan pemuda asal Lampung, yaitu Achmad Bakrie. Dari pernikahan itulah lahir saya, Odi (Roosmania), Nirwan, dan Indra.

Lobster yang saya penen itu hasil budidaya Kelompok Tani Mina Karya. Kelompok tani ini berjumlah sekitar 20 orang yang sukses membudidayakan lobster. Kelompok Tani Mina Karya selama ini dibina oleh Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957, sebuah organisasi di bawah Partai Golkar.

Acara panen tersebut cukup meriah. Saya datang bersama tokoh Partai Golkar lainnya seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 Emil Abeng, Anggota Fraksi Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan beberapa pengurus Golkar lainnya.

Saya dan undangan lainnya ikut langsung memanen lobster di area tambak seluas 600 meter persegi.Panen perdana ini menghasilkan sekitar 6.000 lobster. Lobster-lobster ini telah dibudidayakan sejak Oktober 2010 silam. Setelah memanen, saya juga ikut menebar 4.800 benih udang lobster air tawar di tempat yang sama.

Senang sekali rasanya bisa turut memanen sekaligus menebarkan benih lobster. Tapi yang lebih membuat saya senang adalah bahwa keluarga besar Partai Golkar, melalui Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957, telah menunjukkan karya nyata untuk memberdayakan masyarakat. Ini sejalan dengan cita-cita Golkar untuk memberdayakan masyarakat dan melakukan pembangunan dari desa.

Budidaya lobster ini membuktikan bahwa langkah pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan dengan sukses. Dengan lahan yang tidak luas, warga desa bisa menghasilkan lobster yang merupakan komoditas dengan nilai jual cukup tinggi, yakni berkisar Rp100 ribu per kilo. Satu kilo itu biasanya terdiri dari sepuluh sampai lima belas ekor lobster. Dari jumlah itu bisa dibayangkan keuntungannya jika dalam panen perdana tersebut dihasilkan 6.000 ekor.

Kelompok Tani Mina Karya mengaku tidak ada kendala teknis dalam pembudidayaan lobster ini. Kendala yang mereka keluhkan adalah masalah permodalan. Hal yang sama juga dikeluhkan petani tambak lain di luar kelompok tani di desa tersebut. Sebab, benihnya yang telah berukuran sekitar dua inci seharga Rp1.750. Biaya pemeliharaan lobster-lobster tersebut hingga mencapai masa panen, membutuhkan dana tidak sedikit. Demikian juga lahan yang mereka pakai untuk tambak itu pun masih berstatus sewa, yakni Rp8 juta per tahun.

Tetapi, masalah-masalah tersebut sudah cukup teratasi. Sebab, dalam kesempatan itu, Pak Fadel telah mengucurkan dana Rp1 miliar kepada sepuluh kelompok tani yang dianggap potensial. Pemerintah membantu Rp100 juta untuk satu kelompok tani yang dianggap punya potensi bagus. Pemerintah, kata Pak Fadel, sangat antusias membantu pengembangan usaha perikanan darat. Menurut Pak Fadel, program Minapolitan (wilayah perikanan) menuntut kerja ekstra keras dengan turun langsung ke daerah perdesaan.

Dalam acara itu, Pak Fadel menyampaikan informasi menarik bahwa pengembangan usaha perikanan darat juga merupakan bagian dari upaya melindungi nelayan atau petambak lokal. Sebab, kasus masuknya 200 kontainer ikan kembung ilegal dari Cina dan 5.000 ton dari Thailand beberapa waktu lalu sungguh menyengsarakan rakyat, terutama nelayan atau petambak lokal. Harga ikan kembung impor hanya Rp5.000 per kilo, sedangkan ikan dari nelayan lokal dijual Rp15.000. Sudah pasti, nelayan lokal bakal kalah bersaing.

Mengenai masalah permodalan ini, saya juga telah berkomunikasi dengan pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mempermudah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani lobster di desa tersebut. Alhamdulillah, Pak Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, merespons dengan baik. Saya akan bertemu Beliau untuk membicarakan masalah penyaluran KUR itu.

Kepada masyarakat petani tambak yang hadir, saya tekankan betul agar dana bantuan pemerintah dan KUR tersebut nantinya bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar bisnis perikanan ini. Saya katakan, dengan bercanda, bahwa satu lobster jantan bisa dikawinkan dengan lima betina, tapi, bapak-bapak para petambak di desa itu jangan menikah dengan lima wanita lagi. Dana bantuan pemerintah dan KUR tersebut juga jangan dipakai untuk kebutuhan yang tidak produktif. Misalnya beli mobil, rumah atau yang lainnya, melainkan hanya untuk mengembangkan budidaya lobster atau kegiatan usaha produktif lainnya.

Selain dukungan permodalan dari pemerintah atau pun lembaga perbankan, penting juga dilakukan adalah upaya meningkatkan kapasitas keterampilan para petambak tersebut. Mereka perlu dilatih menata-kelola organisasi kelompok tani yang baik sehingga benar-benar bisa menghasilkan manfaat yang maksimal. Misalnya pelatihan penyuluhan pemeliharaan lobster hingga pelatihan manajemen keuangan organisasi, atau manajemen pemasaran.

Usaha bersama seperti kelompok tani itu sesungguhnya sudah cukup untuk proses pemberdayaan. Tetapi, pengetahuan dan keterampilan tiap-tiap anggotanya tentu harus terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan. Sebab, permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari tentu tidak sama dengan sekarang atau di masa lalu.

Saya senang Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 telah menyiapkan rencana kerja sama dengan Farm Lobster Johanes Wijaya sebagai plasma dan inti. Kita harapkan kerja sama ini dapat terus berlangsung dan saling menguntungkan. Ini baru satu program. Banyak program pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang selama ini juga dilakukan Partai Golkar. Jika semua elemen bangsa juga melakukan hal yang sama, saya yakin kesejahteraan masyarakat di negeri ini akan cepat meningkat.

Setiba di ponpes itu, saya langsung di sambut oleh ribuan santri dan anggota Tarbiyah yang sudah datang sejak pagi. Ponpes Al Badriyah ini sederhana layaknya pesantren tradisional lain yang ada di Pulau Jawa. Namun di sana ada hal yang mengesankan saya. Saya terkesan oleh sebuah baliho besar di sana yang berbunyi: “Membangun Generasi Mutaqin”. Sepintas slogan ini tampak sederhana, namun maknanya sangat dalam. Membangun generasi mutaqin atau bertakwa inilah yang seharusnya jadi tujuan pendidikan kita.

Pendidikan yang bertujuan membangun generasi bertaqwa artinya tidak hanya mengajarkan ilmu formal yang mencerdaskan, tetapi juga mengajarkan ilmu agama atau aspek spiritual kepada anak didik. Jadi selain pendidikan, juga ada pengajian.

Jika dua hal ini berjalan secara baik dan seimbang, maka akan lahir generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas, namun juga bertaqwa kepada Allah. Orang pintar banyak, namun orang pintar yang bermoral tidak banyak. Padahal dengan orang pintar yang bermoral dan bertaqwa ini, ilmu akan lebih bermanfaat karena digunakan untuk jalan yang benar.

Karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan ponpes seperti Al Badriyah dan jaringan pesantren Tarbiyah lainnya. Itu juga yang membuat saya jauh-jauh datang untuk menghadiri acaranya. Apalagi Tarbiyah adalah organisasi yang menyalurkan aspirasinya ke Partai Golkar.

Tarbiyah adalah organisasi Islam yang tua di Indonesia setelah Muhammadiyah dan NU. Pernah menjadi partai, lalu bergabung ke NU, saat NU masih jadi partai politik, dan akhirnya mendukung Golkar. Menurut Tokoh Tarbiyah NTB yang juga Pimpinan Ponpes Al Badriyah NTB, Tuan Guru Haji Lalu Tahir Badri, organisasinya belum pernah berpindah dukungan.

Tarbiyah memilih mendukung Golkar karena peduli kepada umat Islam, khususnya di daerah, dan melakukan upaya konkret dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga berjanji akan mensukseskan Partai Golkar di Pemilu 2014 nanti.

Terus terang saya merasa gembira bahwa Tarbiyah tetap mendukung Golkar. Saat ini tujuan baik Golkar maupun Tarbiyah sama yaitu untuk membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakat dengan cara masing-masing. Golkar dengan berpolitik, Tarbiyah dengan pendidikan dan aksi sosialnya. Kepada mereka saya katakan bahwa kader Golkar baik yang di eksekutif maupun legislatif akan membantu memperjuangkan aspirasi mereka.

Misalnya saja membantu Tarbiyah dan jaringan pondok pesantrennya dalam menyediakan fasilitas pendidikan untuk mencetak generasi mutaqin. Juga bantuan lain yang dibutuhkan oleh mereka, yang kita lihat bukan hanya sebagai kader atau pendukung, tetapi sebagai elemen penting yang ikut berperan membangun bangsa.

Selain Tarbiyah, Golkar juga peduli dan mewadahi aspirasi ulama atau kiai lainnya dalam wadah Satuan Karya (Satkar) Ulama yang dibentuk Partai Golkar. Setelah acara pelantikan pengurus Tarbiyah, saya juga melantik pengurus Satkar Ulama NTB di tempat berbeda. Satkar Ulama NTB ini beranggotakan ulama atau tuan guru yang ada di NTB.

Nantinya lewat Satkar Ulama ini akan ditampung dan disalurkan apa yang menjadi aspirasi para ulama NTB ini. Para ulama ini penting bagi Golkar, karena para ulama dan ponpesnya itulah yang akan membangun generasi mutaqin. Sebuah generasi yang akan memajukan bangsa dengan ilmu dan taqwa.

Saya diundang ke acara panen raya padi di Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Serang, Banten, sebagai pelaku industri pertanian atau agrobisnis. Acara penen raya ini bukan panen biasa. Yang akan kami panen kali ini padi istimewa, yaitu padi dengan pupuk organik biodekomposer. Pupuk organik biodekomposer merupakan pupuk yang dibuat dari jerami atau pohon padi. Pasca panen, jerami yang melimpah diolah dan dijadikan pupuk untuk masa tanam berikutnya.

Jerami memang baik digunakan menjadi pupuk. Seperti diketahui bahwa dalam jerami terdapat banyak bahan yang dibutuhkan untuk kesuburan tanah dan sebagai penangkal hama padi. misalnya saja ada kandungan silika yang bisa melawan hama wereng. Selain itu, bahan organik sebagai pupuk juga akan membantu mempertahankan kesuburan tanah dan kandungan air. Juga mengurangi pencemaran dan kerusakan tanah akibat pemakaian pupuk kimia.

Bila dilihat harganya, pupuk organik biodekomposer juga lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia atau anorganik. Biasanya, jerami hanya dibakar saja seusai panen atau menjadi makanan ternak. Namun, kini jerami bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Hasilnya sudah terlihat, tanaman padi yang subur dan hasil lebih banyak. Karena itu, saat ini program biodekomposer telah diterapkan di delapan propinsi termasuk Banten.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, tahun 2010 pihaknya mentargetkan produksi padi sebanyak dua juta ton. Hasilnya jauh lebih banyak dari target tersebut. Dia mengatakan bahwa produksi padi mengalamai surplus 87 ribu ton. Karena itu, mulai tahun 2011 ini pihaknya menargetkan 10 juta ton produksi padi. Semua target itu, akan dicapai dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan teknologi pertanian.

Dari acara panen raya di Banten ini, saya melihat ada solusi yang bisa diterapkan untuk dunia pertanian. Penggunaan pupuk organik bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan dan harga pupuk. Selain itu, pupuk yang baik dan menghasilkan banyak gabah juga akan menjadi solusi atas pendapatan para petani.

Namun masalah para petani ini bukan hanya sampai di situ saja. Banyak masalah lain yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah kesejahteraan petani ini. Misalnya masalah regulasi soal harga hasil tanaman mereka dan masalah infrastruktur untuk menunjang aktivitas tanam mereka. Karena itu saya gembira sekali ada perwakilan Komisi IV dan V DPR yang kemudian berdialog langsung dengan kelompok tani di sana untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi di lapangan. Misalnya saja, menyangkut soal irigasi dan harga beli.

Saya sendiri ketika diberi kesempatan memberikan sambutan di acara panen raya ini menyatakan komitmen saya untuk membantu para petani dan dunia pertanian melalui partai yang saya pimpin, yaitu Partai Golkar. Kebetulan Golkar berkomitmen “Membangun dari Desa”, dan tentu saja para petani akan menjadi perhatian. Saya akan menginstruksikan anggota partai yang ada baik di legislatif (DPR) maupun di eksekutif (pemerintahan) untuk mendorong berbagai kebijakan yang pro petani.

Saya berharap pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani dalam rangka menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP). Saya juga meminta pemerintah tidak mengimpor beras dan agar membeli beras dari petani. Impor bisa dilakukan jika stok beras nasional memang kurang.

Saat saya bertanya kepada Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot S. Irianto, dia mengatakan produksi padi petani kita cukup. Maka, alangkah lebih baik jika kita tidak mengimpor beras. Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Firman Soebagyo yang hadir juga menyatakan Fraksi Partai Golkar akan mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/2010 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor serta PMK Nomor 13/2011 tentang Perubahan 57 Pos Tarif Bahan Pangan.

Jika selama ini beras impor lebih murah, dengan potensi yang ada seharusnya kita juga bisa memproduksi sendiri beras murah. Caranya, kita perbaiki semua kekurangan di sektor pertanian. Perlu banyak terobosan untuk pertanian dan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bisa juga bekerjasama dengan kalangan swasta. Ini terbukti dari panen yang baru saja kita lakukan itu.

Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur pertanian dan membuat kebijakan pro petani. Saya dan Partai Golkar akan berusaha memperjuangkan hal itu. Kebijakan pro petani adalah pro rakyat. Mensejahterakan petani adalah mensejahterakan rakyat.