Mendorong Kebijakan Pro Petani

Hamparan sawah dengan tanaman padi itu mengapit di kiri dan kanan jalan yang saya lalui. Sejauh mata memandang terlihat padi menguning. Dari dekat, batang padi terlihat gemuk-gemuk dengan bulir tampak berisi dan berlimpah. Inilah padi yang saya penen bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan DPR, perwakilan perusahaan pupuk, dan undangan lainnya, Rabu, 23 Februari lalu.

Saya diundang ke acara panen raya padi di Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Serang, Banten, sebagai pelaku industri pertanian atau agrobisnis. Acara penen raya ini bukan panen biasa. Yang akan kami panen kali ini padi istimewa, yaitu padi dengan pupuk organik biodekomposer. Pupuk organik biodekomposer merupakan pupuk yang dibuat dari jerami atau pohon padi. Pasca panen, jerami yang melimpah diolah dan dijadikan pupuk untuk masa tanam berikutnya.

Jerami memang baik digunakan menjadi pupuk. Seperti diketahui bahwa dalam jerami terdapat banyak bahan yang dibutuhkan untuk kesuburan tanah dan sebagai penangkal hama padi. misalnya saja ada kandungan silika yang bisa melawan hama wereng. Selain itu, bahan organik sebagai pupuk juga akan membantu mempertahankan kesuburan tanah dan kandungan air. Juga mengurangi pencemaran dan kerusakan tanah akibat pemakaian pupuk kimia.

Bila dilihat harganya, pupuk organik biodekomposer juga lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia atau anorganik. Biasanya, jerami hanya dibakar saja seusai panen atau menjadi makanan ternak. Namun, kini jerami bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Hasilnya sudah terlihat, tanaman padi yang subur dan hasil lebih banyak. Karena itu, saat ini program biodekomposer telah diterapkan di delapan propinsi termasuk Banten.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, tahun 2010 pihaknya mentargetkan produksi padi sebanyak dua juta ton. Hasilnya jauh lebih banyak dari target tersebut. Dia mengatakan bahwa produksi padi mengalamai surplus 87 ribu ton. Karena itu, mulai tahun 2011 ini pihaknya menargetkan 10 juta ton produksi padi. Semua target itu, akan dicapai dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan teknologi pertanian.

Dari acara panen raya di Banten ini, saya melihat ada solusi yang bisa diterapkan untuk dunia pertanian. Penggunaan pupuk organik bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan dan harga pupuk. Selain itu, pupuk yang baik dan menghasilkan banyak gabah juga akan menjadi solusi atas pendapatan para petani.

Namun masalah para petani ini bukan hanya sampai di situ saja. Banyak masalah lain yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah kesejahteraan petani ini. Misalnya masalah regulasi soal harga hasil tanaman mereka dan masalah infrastruktur untuk menunjang aktivitas tanam mereka. Karena itu saya gembira sekali ada perwakilan Komisi IV dan V DPR yang kemudian berdialog langsung dengan kelompok tani di sana untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi di lapangan. Misalnya saja, menyangkut soal irigasi dan harga beli.

Saya sendiri ketika diberi kesempatan memberikan sambutan di acara panen raya ini menyatakan komitmen saya untuk membantu para petani dan dunia pertanian melalui partai yang saya pimpin, yaitu Partai Golkar. Kebetulan Golkar berkomitmen “Membangun dari Desa”, dan tentu saja para petani akan menjadi perhatian. Saya akan menginstruksikan anggota partai yang ada baik di legislatif (DPR) maupun di eksekutif (pemerintahan) untuk mendorong berbagai kebijakan yang pro petani.

Saya berharap pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani dalam rangka menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP). Saya juga meminta pemerintah tidak mengimpor beras dan agar membeli beras dari petani. Impor bisa dilakukan jika stok beras nasional memang kurang.

Saat saya bertanya kepada Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot S. Irianto, dia mengatakan produksi padi petani kita cukup. Maka, alangkah lebih baik jika kita tidak mengimpor beras. Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Firman Soebagyo yang hadir juga menyatakan Fraksi Partai Golkar akan mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/2010 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor serta PMK Nomor 13/2011 tentang Perubahan 57 Pos Tarif Bahan Pangan.

Jika selama ini beras impor lebih murah, dengan potensi yang ada seharusnya kita juga bisa memproduksi sendiri beras murah. Caranya, kita perbaiki semua kekurangan di sektor pertanian. Perlu banyak terobosan untuk pertanian dan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bisa juga bekerjasama dengan kalangan swasta. Ini terbukti dari panen yang baru saja kita lakukan itu.

Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur pertanian dan membuat kebijakan pro petani. Saya dan Partai Golkar akan berusaha memperjuangkan hal itu. Kebijakan pro petani adalah pro rakyat. Mensejahterakan petani adalah mensejahterakan rakyat.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.