Pidato Renungan Awal Tahun 2012. Fraksi Partai Golkar, Senayan, 18 Januari 2012.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadapan Allah SWT. Atas izin dan rahmatnya, kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari yang berbahagia ini.

Saya juga ingin memberikan apresiasi dan penghargaan saya kepada semua anggota dan pengurus Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya bangga terhadap Fraksi Partai Golkar. Saudara-saudara adalah ujung tombak partai kita dan terlibat aktif sebagai instrumen dalam perjuangan politik sehari-hari untuk mewujudkan suara dan kepentingan rakyat.

Kita semua tahu bahwa upaya mulia tersebut bukanlah hal yang mudah dan sekali jadi. Tetapi sepanjang tahun 2011 yang baru saja lewat, disamping berbagai kritik dan berbagai kelemahan yang memang masih perlu diperbaiki, Fraksi Partai Golkar telah melangkah cukup jauh dan memberikan kontribusi yang membesarkan hati.

Sebelum mulai, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu bahwa pada awal Desember kemarin, saya dan beberapa pengurus DPP Partai Golkar sempat berkunjung ke Washington DC dan New York untuk menyampaikan pidato di Usindo dan menjadi narasumber di Council of Foreign Relations, sebuah lembaga diplomasi dunia yang sangat bergengsi.

Tetapi yang paling berkesan adalah, di sela-sela kunjungan tersebut, saya sempat berkunjung ke Kongres AS di Capitol Hill. Saya ingin melihat serta mempelajari bagaimana lembaga legislatif yang tersohor itu (salah satu lembaga demokrasi modern paling awal, dengan usia lebih dari dua abad) mengelola perbedaan politik serta merumuskan langkah bersama dalam kebijakan anggaran, asuransi sosial, stimulus fiskal, dan semacamnya.

Singkatnya, saya ingin menggunakan waktu yang tidak terlalu banyak di Washington DC untuk belajar tentang keampuhan Kongres AS dalam merajut kebersamaan dan mendorong kebijakan yang kongret.

Tapi ternyata, justru pada saat itu Kongres sedang terlanda demosclerosis dan kebuntuan politik. Masalah polarisasi antara kaum Demokrat dan kaum Republikan semakin tajam. Di tengah situasi perekonomian nasional AS yang masih belum menentu, belum ada kebijakan besar yang berhasil dicapai bersama. Akibatnya, publik AS menjadi sangat kritis terhadap para politisi kedua partai (barangkali sedikit lebih tajam dibandingkan dengan kritik publik Jakarta terhadap politisi di Senayan).

Dari pengalaman ini, saya justru menjadi lebih apresiatif terhadap DPR Republik Indonesia. Kongres AS, dengan dua partai saja, tetapi sudah mengalami kebuntuan dalam mendorong kebijakan nasional. DPR RI berisi 9 partai, bisa dibayangkan dinamikanya yang begitu tinggi, tetapi dari waktu ke waktu, manakala ada kebijakan penting yang harus dilahirkan, kaum politisi kita masih sanggup mengelola perbedaan dan melahirkan kebersamaan yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.

Semua ini saya ceritakan bukan untuk mendorong kita menepuk dada. Kita masih harus mengejar ketertinggalan dalam tingkat kesejahteraan, industri, teknologi, pendidikan, dan sebagainya. DPR RI dan Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan besar di dalamnya, harus menjadi instrumen politik Indonesia dalam mempercepat kemajuan bangsa. Lembaga terhormat ini harus menjadi contoh, memimpin di garis terdepan, agar perjuangan bersama mencapai kesejahteraan umum dapat tercapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya banggakan

Pada awal tahun seperti ini, selalu terasa bahwa perputaran waktu berjalan begitu cepat. 2009, 2010, 2011, dan kini tahun 2012. Semuanya terasa seperti kemarin, meninggalkan begitu banyak potret peristiwa yang datang dan pergi. Dalam saat-saat seperti inilah kita diingatkan sekali lagi bahwa waktu adalah elemen yang temporer. Tidak ada yang kekal dan abadi, kecuali Sang Khalik dan kebesarannya.

Karena itulah, saya ingin mengajak semua pihak untuk memberikan yang terbaik, mengukir kenangan positif dan karya nyata, sejauh kita masih memiliki waktu serta kesempatan untuk melakukannya.

Saya tahu bahwa masih sangat panjang daftar isu dan kebijakan kongkret yang perlu dibahas. Tetapi perkenankanlah saya pada hari ini, pada awal tahun yang penuh harapan ini, untuk mengajak saudara-saudara melihat jauh ke depan, bukan hanya 2014 atau 2019, tetapi lebih jauh lagi, membayangkan seabad atau seratus tahun Indonesia, 1945-2045. Pandangan jauh ke depan inilah yang saya harapkan menjadi conceptual guidance, arah konseptual bagi Partai Golkar di tahun-tahun mendatang. Dengan visi yang jauh ke depan, langkah yang kita lakukan hari ini akan lebih pasti dan kokoh, serta memiliki tujuan yang jelas.

Walaupun masih terasa jauh saat ini, masih tiga dekade lagi, tetapi saat itu pasti akan tiba, sewaktu bangsa Indonesia merayakan proklamasi 17 Agustus untuk keseratus kalinya. Adalah sebuah tragedi jika perayaan tersebut diperingati dengan kondisi Indonesia yang tidak beranjak jauh dari kondisi kita saat ini.

Kita justru berharap bahwa seluruh bangsa Indonesia yang memperingati hari bersejarah tersebut (jumlah mereka saat itu mencapai 300 juta jiwa), akan merasa bersyukur dan berterimakasih kepada generasi-generasi yang telah lewat, termasuk kita sekarang ini, yang telah mewariskan kepada mereka bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera dan sudah masuk dalam kategori negara maju, dengan pencapaian yang membanggakan dan reputasi yang terhormat.

Karena itu, kita yang hidup dan memimpin saat ini harus berani bermimpi, harus berani membayangkan bahwa di tahun-tahun mendatang, prestasi Indonesia dalam pembangunan di segala bidang akan lebih baik dan lebih progresif lagi.

Saat ini, kalau kita memakai ukuran ekonomi yang baku, tingkat pendapatan per kapita Indonesia kurang lebih $3,500, hampir sama dengan Cina serta cukup jauh di atas India, tetapi masih sangat jauh di bawah rata-rata pendapatan minimal negara yang makmur, yaitu sekitar $25,000 per kapita, seperti Korea Selatan saat ini.

Kalau perekonomian kita bisa tumbuh konsisten 7% setiap tahun, maka dalam satu dekade tingkat pendapatan kita akan berlipat dua, menjadi $7,000, dan satu dekade setelahnya akan berlipat dua lagi. Jadi pada tahun 2032, Indonesia sudah di ambang batas negara yang makmur, dengan rata pendapatan $14,000 per kapita. Pada saat itu, kalau terus tumbuh dan berupaya lebih keras lagi, maka bahkan sebelum berusia seabad, Indonesia sudah akan menembus batas pendapatan sebagai negara maju.

Semua itu mampu kita capai “hanya” dengan pertumbuhan 7% per tahun. Harus kita ingat, Cina mampu tumbuh 9% per tahun selama 25 tahun terus menerus, dan melipatduakan pendapatannya setiap 7 hingga 8 tahun. Kalau kita mampu menyatukan langkah dan berusaha lebih keras lagi dan mendekati prestasi Cina, maka Indonesia tidak perlu menunggu 30 tahun untuk menjadi negara maju yang makmur. Dengan pertumbuhan 9% per tahun, prestasi besar tersebut akan tercapai insya Allah dalam masa hidup kita, yaitu sekitar dua dekade ke depan.

Dalam sejarah dunia, hanya ada segelintir negara yang berhasil tumbuh secepat itu serta dalam dua generasi mampu mengubah status dari negara miskin menjadi negara maju. Negara tersebut adalah Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Prestasi dalam percepatan kemajuan yang berhasil mereka raih belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia.

Indonesia sejauh ini cukup memuaskan. Dari proklamasi 1945 hingga prahara 1965, perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan rakyat tidak beranjak jauh. Tetapi setelah itu, dengan Pak Harto sebagai pimpinan, di mana Golkar turut serta mengambil peranan sentral, pembangunan ekonomi kita mengalami percepatan yang cukup mengagumkan.

Konsep dasarnya adalah trilogi pembangunan (stabilitas, pertumbuhan, pemerataan) yang dijabarkan dalam banyak hal, seperti pendidikan dasar, irigasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, puskesmas, program KB, program pengentasan kemiskinan, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga satelit Palapa dan tahap awal industri jasa dan manufaktur, serta masih banyak lagi.

Semua itu terjadi berkelanjutan selama tiga dekade. Dalam periode tersebut, dari 180 negara sedang berkembang, Indonesia termasuk satu dari 13 negara yang berhasil tumbuh di atas 5 persen per tahun selama lebih dari 25 tahun berturut-turut. Hal ini adalah suatu pencapaian yang patut dibanggakan.

Partai Golkar tidak boleh melihat semua itu hanya sebagai bagian dari masa lalu, apalagi mengecilkannya atau menyembunyikan dibalik sejumlah apologia. Ia harus menjadi sumber legitimasi, serta sumber motivasi dan landasan dari tekad baru Partai Golkar untuk merebut kemenangan dalam Pemilu 2014. Kemenangan dan kekuasaan akan kita pergunakan untuk memimpin Indonesia dalam mengukir prestasi yang lebih baik lagi.

Kita harus membuktikan bahwa justru di alam demokrasi, kepemimpinan Partai Golkar, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, akan semakin berhasil dalam mendorong kemajuan Indonesia.

Kalau menang pada Pemilu 2014, maka Golkar adalah partai dengan sebuah tugas historis, sebuah mission sacre, sebuah misi suci: yaitu untuk mengawal Indonesia, menyiapkan fondasinya, sedemikian rupa sehingga sebelum berusia seabad, Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara maju — sebuah negara yang kuat dan terhormat; adil dan sejahtera; modern dan toleran; dengan kesempatan yang sama dan terbuka buat semua.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Perjuangan Indonesia untuk menjadi negara maju juga sangat ditentukan oleh kondisi dunia. Memang, dalam soal ini, kita harus menyimak dengan seksama perkembangan perekonomian global, dengan situasi krisis di Eropa serta masih belum pulihnya dinamo ekonomi AS sejak badai finansial 2008-2009. Tetapi saya yakin, kondisi ini tidak akan membawa dunia ke dalam Depresi Besar seperti tahun 1930an.

Malah sebaliknya, setelah dua atau tiga tahun ke depan, kondisi dunia akan pulih dan perekonomian global akan tumbuh lebih cepat lagi dari sebelumnya. Sekarang saja, walaupun Eropa dan AS mengalami kesulitan, perekonomian global masih terus tumbuh – Cina, India, Rusia, Brazil, Chile, Turki, Indonesia, dan masih banyak lagi negeri lainnya tidak merasakan dampak yang terlalu negatif.

Hal ini terjadi karena dunia sekarang sudah berbeda, sebuah dunia yang digambarkan oleh Michael Spence, seorang ekonom peraih hadiah Nobel dari Stanford University, sebagai a multispeed world. Hingga dua dekade silam, Eropa dan AS (plus Jepang) adalah satu-satunya dinamo perekonomian dunia, dengan 15 persen total penduduk dunia. Sekarang, mereka masih penting, tetapi bukan lagi satu-satunya pusat pertumbuhan.

Dengan bangkitnya Cina dan India, plus Rusia dan negara-negara pasca-komunis, serta pesatnya pertumbuhan di Amerika Latin dan Asia Timur, termasuk Indonesia, dengan total penduduk lebih dari separuh penduduk dunia (penduduk Cina dan India saja sudah berjumlah hampir tiga miliar jiwa, sekitar 40 persen penduduk dunia), perekonomian global memasuki era baru. Belum lagi kecenderungan beberapa tahun terakhir di mana negeri-negeri besar di Afrika yang selama puluhan tahun stagnan kini mulai berubah dan membuka diri.

Semua itu berujung pada sebuah kecenderungan yang akhir-akhir ini sering disebut sebagai a great convergence, sebuah konvergensi besar dalam perekonomian global di mana partisipan yang terlibat di dalamnya bertambah berlipat kali, dengan lokasi geografis yang semakin tersebar di berbagai belahan dunia, market scale yang dengan sendirinya bertambah secara fantastis, dan semuanya menerima rules of the game yang sama serta sistem perekonomian dengan dasar-dasar yang tidak jauh berbeda.

Saya menjelaskan semua ini untuk mengatakan satu hal: bahwa Indonesia, dalam kondisi dunia yang baru, justru memiliki kesempatan yang lebih terbuka lagi untuk semakin maju dan berkembang. Kemungkinan baru ini harus dimanfaatkan maksimal demi kepentingan kita, sekarang dan di masa depan.

Pada hemat saya, untuk mencapai semua itu, berbagai hal perlu disiapkan dan dipikirkan secara serius sejak sekarang, terutama oleh kaum pimpinan nasional, termasuk kita di Partai Golkar. Salah satu isu terpenting di antaranya adalah kualitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Sejauh ini, sejak zaman Pak Harto, Indonesia relatif sudah berhasil meningkatkan literasi dengan jaringan pendidikan dasar dan menengah yang ekstensif. Sekarang, kita harus mendorong kemajuan setingkat lebih jauh lagi dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita, agar seirama dengan tuntutan perkembangan dunia.

Dengan keberhasilan anak-anak Indonesia dalam berbagai olimpiade internasional bidang ilmu fisika, matematika dan biologi, serta dengan perkembangan terakhir di mana kaum remaja kita di berbagai kota memperlihatkan kemampuan rekayasa yang kreatif dengan merakit dan membuat mobil nasional, atau pesawat ringan, dan sebagainya, maka sebenarnya potensi manusia kita bisa diandalkan. Adalah tugas mulia bagi kita untuk memberikan mereka lebih banyak kesempatan serta tempat untuk tumbuh dan berkembang. Semua ini dapat dicapai dengan mendorong sistem universitas yang semakin maju dan semakin luas jangkauannya.

Selain itu, perkembangan infrastruktur juga harus terus menjadi perhatian kita. Dengan kondisi sekarang, sulit dibayangkan bahwa jaringan jalan, listrik, pelabuhan, air bersih, dan semacamnya, akan sanggup memungkinkan pertumbuhan cepat dalam 10 tahun mendatang. Sekarang pun sudah terlihat tanda-tanda bahwa perkembangan kondisi infrastuktur kita tidak sanggup berpacu dengan kecepatan pertumbuhan 6 hingga 7 persen per tahun. Jika tidak dilakukan langkah-langkah drastis, maka ia akan menciptakan bottlenecks di mana-mana, yang tentu saja akan memperlambat langkah-langkah kita.

Perkembangan infrastruktur tidak hanya mencakup persoalan di Jawa saja, tetapi mungkin lebih mendesak lagi di daerah-daerah kita di luar Jawa. Selama ini, sebuah silent revolution terjadi tanpa banyak kita sadari: justru perkembangan ekonomi di daerah sangat pesat dan mengejutkan, rata-rata melampaui pertumbuhan di Jawa, dan dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi salah satu motor pertumbuhan perekonomian nasional. Bukan lagi hanya Jakarta, Surabaya dan Bandung, tetapi Medan, Palembang, Balikpapan, Makasar, Manado, Monokwari dan Jayapura kini muncul menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang sangat dinamis.

Sekarang, daerah-daerah kita sudah mencapai titik yang penting, di mana tanpa pembangunan cepat infrastruktur yang lebih baik dan modern lagi (jalan, pelabuhan, airport, listrik, dan fasilitas umum lainnya), potensi mereka tidak akan bisa berkembang lebih maksimal. Selain di Jawa, kita harus membangun dengan pesat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua dan Nusa Tenggara. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah ini adalah salah satu kata kunci pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Untuk semua itu, tentu saja dibutuhkan dana yang besar. Sebenarnya, dana bukan persoalan buat kita. Tetapi di situlah ironi terbesar kebijakan publik Indonesia. Tahun ini saja hampir Rp300 triliun kita keluarkan buat subsidi BBM dan subsidi lainnya, yang merupakan pengeluaran terbesar kita. Tahun lalu anggaran seperti ini adalah Rp 140 triliun, dan tahun sebelumnya sekitar Rp 100 triliun. Jadi dalam tiga tahun terakhir ini saja sudah sekitar Rp 500 triliun kita gunakan buat subsidi, sebuah jumlah yang sebenarnya cukup memadai untuk mengawali percepatan pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Partai Golkar harus menjadi pelopor dalam mencari jalan keluar dari permasalahan pelik ini, dengan melahirkan strategi anggaran yang lebih baik, lebih tepat sasaran, lebih pro-rakyat, tetapi sekaligus lebih mencerminkan asas-asas ekonomi yang produktif.

Selain itu, masih banyak lagi hal lainnya yang perlu kita lakukan. Penguatan ekonomi daerah, penciptaan kebijakan energi dan sumber daya alam yang menjamin kemandirian sekaligus pertumbuhan, sinergi segala kebijakan dan jaminan sosial dalam konsep negara kesejahteraan, fasilitas bagi UKM dan microfinance, program pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Rencana besar menuju seabad Indonesia serta percepatan kemajuan yang kita inginkan tidak mungkin tercapai hanya dengan langkah dan kebijakan ekonomi. Bahkan bisa dikatakan bahwa langkah dan kebijakan ini adalah subordinat atau bergantung pada perjuangan kita dalam mempertahankan serta mengembangkan beberapa hal dengan lebih baik lagi.

Pada zaman Pak Harto, salah satu komponen terpenting dalam konsep trilogi pembangunan adalah stabilitas. Memang kita tidak bisa dan tidak perlu memutar jarum jam kembali. Sekarang, konsep stabilitas ini harus kita lihat sebagai konsep yang dinamis di alam demokrasi.

Tetapi esensinya hampir sama, yaitu bahwa untuk maju dan berkembang, sebuah bangsa membutuhkan ruang yang damai, kooperatif, dan harmonis, di mana rencana dan berbagai kegiatan dapat dilakukan tanpa konflik yang tajam. Anarki adalah resep bagi kehancuran, bukan jalan bagi kemajuan. Karena itu, Partai Golkar harus berdiri di garis terdepan untuk mengajak semua pihak agar menghindari anarki dan lawlessness.

Konsep yang menjadi dasar perjuangkan kita adalah konsep pemerintahan yang kuat tetapi terbuka dan bertanggung jawab, a strong but open and responsible government. Demokrasi tidak identik dengan pemerintahan yang lemah dan tanpa wibawa. Justru sebaliknya, demokrasi bersandar pada kebebasan dan penegakan hukum serta aturan bersama, dan karena itu ia hanya akan berkembang kokoh jika diiringi dengan pemerintahan dan negara yang kuat.

Kekuatan semacam itu tercermin dari berbagai hal. Kuat dalam institusi dan pelaksanaan penegakan hukum. Kuat dalam menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Kuat dalam membela keadilan dan kebenaran.

Selain itu, pemerintah dan negara juga harus kuat dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayahnya. Karena itu, Indonesia harus memperhatikan dan membangun institusi pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan luasnya wilayah kita, yang sesuai dengan kompleksnya masyarakat kita, serta dengan visi kita untuk memainkan peran aktif dalam pergaulan bangsa-bangsa. Tanpa menjadi negara yang ekspansif, Indonesia harus memiliki kelengkapan yang memadai sehingga kita menjadi negara terhormat yang disegani oleh kawan dan lawan.

Singkatnya, semua itulah yang perlu kita wujudkan dalam mempersiapkan seabad Indonesia: ekonomi yang maju dan berkembang pesat, yang dimungkinkan oleh pemerintahan dan negara demokratis yang kuat dan berwibawa. Inilah esensi dari formula perjuangan kita. Kembangannya banyak dan rincian teknisnya bisa diurai dalam berbagai formula kebijakan yang kompleks. Tetapi itulah intinya, sebuah kristalisasi pemikiran sebagai landasan perjuangan kita ke depan.

Itulah yang harus menjadi pegangan Partai Golkar, sekarang dan di tahun-tahun mendatang. Kita harus menjadi partai yang menawarkan alternatif kepemimpinan yang berani karena benar, serta berani karena memiliki landasan konseptual yang visioner dan menjangkau jauh ke depan. Sikap dan prinsip ini harus tercemin dalam perjuangan politik kita, baik di DPR RI oleh fraksi partai kita, maupun oleh segenap kader dan pengurus partai di seluruh penjuru Tanah Air.

Akhirnya, sekali lagi saya ingin ingatkan, waktu berlalu begitu cepat, dan seabad Indonesia akan tiba dalam satu generasi lagi. Kita jangan membuang-buang waktu. Marilah kita berikan yang terbaik, sehingga kita semua akan dikenang sebagai the best generation, generasi kepemimpinan yang memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita.

Insya Allah, atas izin Tuhan yang Mahabesar, semua cita-cita mulia ini akan tercapai dan bangsa Indonesia akan diberi rahmat dan berkah yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

Maju terus Partai Golkar

Maju terus Indonesia yang tercinta

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan pada Perayaan Natal Nasional Partai Golkar. Kupang, 17 Januari 2012

Assalamu’alaikum Wr Wb

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Syaloom,

Yang saya hormati

Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR,

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai GOLKAR,

Bapak Sultan Hamengku Buwono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Tokoh Partai GOLKAR, beserta Ibu Ratu Hemas,

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Para Bupati, Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Para Tokoh Agama, khususnya Monsinyur Petrus Turang (Uskup Agung Kupang, Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor Bapak Pendeta Robert Litelnoni, Ketua Majelis Ulama NTT H. Abdul Kadir Makarim, Ketua Parisdha Hindu Dharma NTT Pinandita Gusti Putra Kusuma.

Segenap Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dan Ketua FPG DPR-RI serta segenap anggota FPG DPR-RI dan DPRD

Pimpinan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ketua DPD Partai GOLKAR Prov. Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajaran,

Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajaran,

Hadirin sekalian yang berbahagia

Sebagai umat beragama, pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan perkenanNya, kita dapat menghadiri acara Perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 secara nasional yang diselenggarakan oleh Partai GOLKAR hari ini.

Dalam suasana hati yang penuh sukacita ini, secara resmi saya ingin mengucapkan “Selamat Natal 2011 bagi saudara semua, umat kristiani, dengan senantiasa berharap semoga perayaan natal ini dapat menjadi modal dan berkat bagi ummat Kristiani, dan kita semua sebagai bangsa, untuk berjuang dan mengabdi bagi bangsa dan negera yang kita cintai ini.

Selaku Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Saya menyambut gembira Perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 Tingkat Nasional Partai GOLKAR yang diselenggarakan di Bumi Flobamora Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kupang yang dikenal sebagai Kota Kasih, dan oleh Novanto Center disebut sebagai Gerbang Pintu Masuk Asia Pasifik, the Key of Asia Pacific. Hal ini perlu saya tekankan, bahwa apa yang dikedepankan Novanto Center menunjukan sebuah visi yang jauh ke depan, menempatkan NTT sebagai daerah yang memiliki prospek yang luar biasa yang berskalan regional, bahkan internasional.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Berbahagialah kita bangsa Indonesia karena dikaruniakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang mejemuk. Realitas tersebut harus kita syukuri, bukan kita pungkiri. Karenanya, sejak awal Partai GOLKAR menegaskan komitmen nyata dalam mewadahi realitas Keindonesiaan kita yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

The Founding Fathers kita sepakat, Indonesia bukan negara agama, melaikan Negara Pancasila. Dalam Negara Pancasila, agama memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting, mendasar, dan istimewa. Pasal 29 UUD 1945 disebutkan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Saya yakin, tidak berlebihan kiranya apabila masyarakat Nusa Tenggara Timur disebut sebagai masyarakat yang religius, sekaligus sangat-toleran, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, serta mampu mengaktualisasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya. Saya mengenal dengan baik beberapa tokoh bangsa dari NTT, sebutlah misalnya : Bapak El Tari, Frans Seda, Ben Boi, Ben Mang Reng Say, Umbu Mehang Kunda, John Tapatap, Adrianus Moy, Piet A Tallo, dan tentu masih banyak lagi yang belum saya sebut namanya. Mereka itu telah tampil sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kepada bangsa yang majemuk.Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Tema natal tahun 2011 ini amat menarik untuk direnungkan, yakni Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Tema ini mengandung makna yang sangat penting bagi kaum beriman, khususnya umat Kristiani, dan kita semua, bahwa pada sejatinya kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan, karena ajaran-ajaran Tuhan senantiasa menyinari dan membuka jalan yang terang.

Dalam tema tersebut, ada 2 kata kunci yaitu GELAP dan TERANG. Dalam beberapa kesempatan, saya sering mengungkapkan bahwa, bila kita berada pada kegelapan, jangankan teman bayanganpun tidak kelihatan. Tetapi, kalau kita berada pada kehidupan yang terang, maka semua pasti kelihatan termasuk bayangan kita. Bila konsep “terang” tersebut kita kaitkan dengan tema perayaan natal ini, setidaknya dalam konsep tersebut terdapat tiga pengertian yang relevan untuk kita renungkan bersama, sehingga kegelapan berubah menjadi terang dalam kehidupan sosial kita sebagai bangsa, yakni : CINTA KASIH, SUKA CITA, dan DAMAI SEJAHTERA.

Cinta Kasih terjelma pada perilaku sesama anak bangsa, yang satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling percaya secara tulus dan ikhlas, sehingga ikatan kebangsaan kita semakin erat dan kokoh. Konsep CINTA KASIH sejatinya menjadi perekat yang memperkokoh soliditas kebangsaan kita. Suka Cita akan tercapai apabila segala kebutuhan rakyat terpenuhi, semua masalah rakyat terselesaikan dengan baik, disertai dengan adanya harapan hidup yang lebih baik di masa depan. Damai Sejahtera dapat tercipta, apabila sesama anak bangsa hidup dalam suasana yang harmonis, tidak ada kerusuhan, tidak diwarnai oleh rasa saling curiga, tidak ada saling fitnah, dan bahkan tidak saling mendzalimi satu sama lain.

Dengan demikian, konsep CINTA KASIH, SUKA CITA, dan DAMAI SEJAHTERA, menjadi landasan bagi terciptanya KEHIDUPAN YANG TERANG dalam kehidupan kebangsaan, sebagaimana yang menjadi substansi pokok dari tema Perayaan Natal ini.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Partai GOLKAR adalah partai politik yang sejak berdirinya merupakan kekuatan sosial politik kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan doktrin karya kekaryaan, menghimpun segenap kekuatan bangsa, menolak sekat-sekat primordialisme dan ideologi-aliran, namun menjadikan agama sebagai basis nilai, landasan moral dan etika dalam pembangunan bangsa.

Bagi Partai GOLKAR, agama merupakan sesuatu yang mendasar, dan juga merupakan faktor motivasi yang mendorong kita semua untuk berbuat dan berkarya nyata bagi bangsa dan rakyat.

Oleh karena begitu penting dan strategisnya agama, maka setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Partai GOLKAR, termasuk perayaan natal di NTT ini, tidak hanya dimaksudkan sekedar menciptakan kesemarakan secara lahiriah, melainkan juga memperkaya khasanah batiniah, dan juga diarahkan untuk memperkuat kerukunan antar ummat beragama.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Perayaan Natal Partai Golkar tahun ini kita selenggarakan di tengah suasana meluasnya keprihatinan kita sebagai bangsa, karena berbagai persoalan yang datang silih berganti di berbagai bidang kehidupan.

Pembangunan yang dilaksanakan belum merata, bahkan belum menyentuh sebagian besar lapisan bawah masyarakat di pedesaan, sehingga masih sangat terasa adanya ketimpangan dan kesenjangan kehidupan sosial-ekonomi rakyat, yang tentu saja sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

Persoalan kemiskinan, meski telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa angka kemiskinan telah berhasil diturunkan, namun secara numerikal masih sangat besar (31,5 juta). Hal yang masih sangat memprihatinkan kita sebagai bangsa, karena sebagian dari bangsa ini masih menjalani hari-harinya di tengah kesesakan, ketidakpastian, dan kegetiran.

Minimnya peluang kerja dan kesempatan berusaha merupakan persoalan serius yang harus menjadi kepedulian semua pihak. Kemiskinan membuat banyak anak bangsa sulit mendapatkan pendidikan dan kesehatan, termasuk di Provinsi NTT ini. Berbagai laporan mengungkap bahwa angka kematian ibu dan anak di daerah ini termasuk yang tertinggi. Begitu pula masalah kelaparan dan gizi buruk terus menghantui kehidupan rakyat miskin, sehingga sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua.

Kondisi rakyat di pedesaan lebih memprihatinkan lagi. Kepemilikan lahan para petani terus merosot. Sementara sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk dan bibit, terasa semakin sulit dan mahal dijangkau daya beli rakyat petani. Hasil panen seringkali tidak menentu karena perubahan iklim, bencana, dan rusaknya daya dukung ekologis. Kondisi ini diperburuk oleh infrstruktur, sarana dan prasarana transportasi yang lemah, sehingga banyak daerah yang tetap terisolasi secara ekonomi.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Catatan-catatan tersebut, merupakan kecenderungan umum yang tidak dapat kita abaikan, melainkan harus kita pecahkan bersama-sama. Kita tidak mungkin mampu memecahkan segenap permasalahan bangsa tersebut secara sendiri-sendiri. Kita harus solid dan kompak, sebagaimana pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.

Solidaritas kebangsaan tersebut antara lain dapat hadir dan mengemuka atas peran proaktif kita semua sebagai umat beragama. Para tokoh dan umat beragama akan selalu memiliki kontribusi positif, apabila mengedepankan watak toleran, dialogis, terbuka atau inklusif. Sebaliknya, kita jangan terjebak pada sikap keagamaan yang eksklusif atau tertutup, anti-dialog, memaknai agama secara sempit, dan hanya mengedepankan fanatisme buta.

Sebagai sesama anak bangsa, apapun agama dan keyakinan yang dianut, apapun latarbelakang suku, etnik, ras, bahasa, adat-istiadat dan segenap perbedaan primoardial lainnya, tidaklah semua itu menjadi penghambat untuk bersatu, memperkokoh sinergisitas dalam menghimpun segenap potensi yang ada, dalam membangun bangsa guna mewujudkan cita-cita nasional. Sejak awal sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR, saya sudah menyatakan bahwa bila menyangkut kepentingan bangsa, maka tidak ada merah, biru, hijau, putih dan kuning, tapi yang ada hanya satu : MERAH PUTIH.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Bagi Partai Golkar, sesanti Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar utama negara kita, di samping Pancasila dan UUD1945. Kebhinekaan bukanlah kelemahan, apalagi titik lemah dari bangsa ini, bahkan sebaliknya kebhinekaan kita pandang sebagai potensi dan sekaligus kekuatan. Jika kita mampu mengelola kebhinekaan ini dengan sebaik-baiknya maka niscaya akan terbentuk sebuah mozaik keindonesiaan yang indah mempesona. Tetapi sebaliknya jika kita gagal dalam mengelola kebhinekaan maka justru akan rawan terhadap perpecahan dan permusuhan.

Dalam konteks dan perspektif ini maka kebhinekaan dan kemajemukan haruslah kita pandang sebagai sesuatu yang given, dan karena itu kita sebagai bangsa harus secara terus menerus mengembangkan pandangan-pandangan yang multikulturalis dan pluralis di negera kita yang memang sangat majemuk dalam berbagai dimensinya ini.

Partai Golkar sebagai partai yang berwawasan kebangsaan akan terus berada di barisan paling depan dalam mengembangkan pandangan-pandangan kemajemukan tersebut dengan melaksanakan program-program pengkaderan dalam rangka nation and character building untuk memperkokoh nasionalisme dan patriotisme. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian apalagi pada akhir-akhir ini sering benar disinyalir adanya kemerosotan nasionalisme dan cinta tanah air yang ditunjukkan dalam menipisnya semangat kebersamaan dalam diri bangsa.

Padahal Ernest Renan dalam karya klasiknya What is A Nation? mengingatkan kita bahwa hidup sebagai bangsa hanya bisa kuat dan kokoh jika didukung oleh semangat kerelaan untuk menerima sesama warga bangsa yang majemuk sambil terus menerus dengan giat merajut mimpi bersama.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Kelahiran Pancasila merupakan buah dari penggalian tiada henti yang dilakukan oleh Bung Karno, termasuk pada saat beliau diasingkan di Ende, Flores, oleh pemerintah kolonial Belanda. Soekarno belajar banyak dari kehidupan rakyat di daerah ini yang menunjukkan kesederhanaan dan kerelaan untuk menerima sesama anak bangsa meskipun berbeda suku, adat, dan keyakinan keagamaannya. Hidup rakyat yang memantulkan semangat toleransi menjadi inspirasi bagi Soekarno untuk merumuskan Pancasila. Pada titik ini, pengasingan ke Ende, Flores, ternyata menjadi saat penuh berkat bagi bangsa Indonesia, sebab di daerah yang sedikit gersang namun damai ini Soekarno merumuskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kandungan nilai luhur Pancasila, kita harus angkat kembali pada perayaan Natal ini sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai persoalan kebangsaan yang dirasakan semakin berat ini. Nilai-nilai Pancasila yang juga bersumber dari kearifan lokal (local wisdom, local genius), perlu terus-menerus dimasyarakatkan kepada berbagai elemen bangsa, khususnya para penyelenggara negara dan pemerintahan, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan secara nyata, baik dan benar, menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan secara konsekuen. Bagi Partai Golkar, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila adalah harga mati, dan untuk itu bagi Partai Golkar tidak ada kata kompromi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Di tengah meluasnya berbagai keprihatinan sosial akibat kemiskinan dan penderitaan yang semakin berat ini, Partai Golkar bertekad untuk tampil sebagai bagian dari solusi (part of the solution). Dalam kaitan ini saya dan Partai Golkar maju ke depan dengan program GERAKAN AYO BANGKIT untuk bersama-sama membangkitkan usaha kecil dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan usaha kecil dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote. Demikian juga, pada Rapimnas II Partai GOLKAR 2011 yang lalu, saya telah mencanangkan Tahun 2012 sebagai Tahun Gerakan Karya Kekaryaan. Berkarya untuk Rakyat. Tiada hari tanpa karya untuk rakyat. Gerakan ini berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, penyelesaian masalah rakyat, dan memastikan adanya harapan kehidupan masa depan rakyat yang lebih baik.

Sementara itu, kehidupan politik yang dikembangkan setelah reformasi semakin banyak dipertanyakan oleh rakyat, terutama dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat menginginkan keterkaitan langsung antara kehidupan politik yang demokratis dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Terbuktilah sekarang bahwa rakyat bukan hanya menghendaki kebebasan politik dan kemerdekaan berbicara, melainkan juga, dan ini yang jauh lebih penting, rakyat menghendaki kesejahteran social dan ekonomi.

Untuk itu, pemberdayaan partai politik menjadi agenda penting dan mendesak. Partai Golkar bertekad untuk mewujudkan diri sebagai partai modern, yakni partai yang digerakkan oleh ide-ide kreatif (the party of ideas). Secara teoritik, partai modern bertumpu pada tersedianya kader-kader yang mampu melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan inovasi untuk mendinamisasi kehidupan bersama sekaligus memastikan demokrasi bisa tumbuh secara sehat dan wajar, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kaitan ini, kapasitas intelektual, integritas dan totalitas pengabdian menjadi modal utama. Nelson Mandela mengingatkan bahwa ”perjuangan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan, bukan hanya masalah mengucapkan pidato, menyusun resolusi dan menggelar aneka pertemuan, melainkan memerlukan organisasi yang kuat dan solid, tindakan massa yang militant, dan di atas segalanya kesediaan untuk menderita dan berkorban”.

Saya sangat yakin, persyaratan kualitatif tersebut bisa diraih. Sehingga kader-kader Partai GOLKAR bisa diharapkan sebagai lokomotif perubahan. Dengan demikian, kita keluarga Besar Partai Golkar secara efektif mengambil peran merubah yang gelap menjadi terang, menerangi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana tema natal ini.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebelum saya akhiri pesan natal ini, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada Menteri KIB II dari Partai GOLKAR yang hadir untuk tampil memberikan komitmennya untuk rakyat, khususnya rakyat NTT. Saya persilahkan Menteri KKP (Sdr. Sharif Cicip Sutardjo).

Sebagai bagian akhir, saya ingin memberikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR, Bapak Sultan Hamengku Buwono dan Ratu Hemas, Segenap jajaran Keluarga Besar Partai GOLKAR (khususnya Bidang Keagaamaan, Panitia, Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajaran dan Novanto Center), para tokoh agama dan masyarakat pada umumnya, yang telah memberikan do’a dan dukungan atas terselenggaranya acara ini.

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengutip kata-kata Stephen Hawking, fisikawan terbesar abad ini: “Tataplah bintang-bintang, bukan kakimu. Be Corious. Betapapun sukar kehidupan itu kelihatannya, akan selalu ada yang bisa engkau lakukan dan berhasil. Penting, engkau tidak menyerah”.

Akhirnya, sekali lagi, Selamat Natal dan sambutlah Terang yang senantiaa setia menyinari perjalanan kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Selamat Sore,

Syaloom.

Disampaikan pada Acara “Membangun Demokrasi, Melahirkan Negarawan”, di JCC, Jakarta, 21 Desember 2011.

Hadirin yang saya muliakan

Saudara-saudara yang saya hormati

Pertama-tama saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memanjatkan puji dan syukur kehadapan Allah SWT. Hanya atas izinnya kita semua dapat bersama-sama mengikuti acara Renungan di penghujung tahun 2011 ini.

Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Sdr-sdr panitia penyelenggara, serta kepada Sdr. Ponco Sutowo. Acara ini penting untuk kita lakukan agar dari waktu ke waktu, terutama di saat-saat menjelang peralihan tahun seperti ini agar kita mampu memberi makna kepada masa lalu serta melihat harapan di masa-masa mendatang.

Terlebih dahulu, dalam saat-saat renungan seperti ini, saya ingin mengingatkan semua pihak, juga diri saya sendiri dan seluruh elemen Partai Golkar, bahwa sejarah adalah pelajaran, tetapi bukan tujuan perjalanan. Marilah kita petik pelajaran dan hikmah yang berharga dari perjalanan waktu yang baru saja lewat, atau akan segera lewat. Tetapi kita tidak hidup di masa lalu. Kita tidak boleh hidup dalam penjara masa lalu atau menjadikan masa lalu sebagai beban yang harus dipikul terus-menerus.

Kita hidup di masa kini dan di masa depan. Masa lalu kita jadikan pelajaran untuk hidup lebih baik di masa kini, serta untuk membuka harapan dan peluang di masa mendatang.

Itulah sikap terbaik dalam menyambut peralihan tahun seperti ini. Let us rejoice and embrace the coming sunrise – do not cry for the passing wind. Bersikaplah dengan optimistis, jangan melankolik. Sambutlah dengan tangan terbuka, dan rayakan datangnya tahun yang baru, bukan menyesali, apalagi mengutuk waktu yang sudah lewat.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Dengan semangat seperti itu, Partai Golkar ingin mengajak semua pihak untuk melihat tahun 2011 ini bukan sebagai tahun yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu rangkaian waktu, suatu episode dari perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang lebih sejahtera, lebih kuat, lebih adil dan terbuka, serta lebih membanggakan kita semua.

Untuk itu, kita harus memahami tahun 2011 sebagai bagian dari potret besar perjalanan kita sejak 13 tahun yang silam, yaitu pada saat Indonesia beralih menjadi negara yang lebih demokratis dan lebih terbuka. Dalam potret besar ini kita melihat arus naik dan turun, suka dan duka, dari upaya bersama kita untuk mengembangkan negeri yang kita cintai ini menuju arah yang lebih baik. Ada keberhasilan, tetapi ada juga persoalan-persoalan yang masih harus kita hadapi. Ada kekuatan dan potensi besar, tetapi masih cukup banyak kelemahan yang menghambat dan perlu segera kita atasi.

Dalam menguraikan berbagai hal tersebut, saya ingin mengawali dengan uraian tentang keberhasilan dan kekuatan kita sejauh ini. Dalam hal ini, saya mencatat ada beberapa keberhasilan yang patut kita syukuri dan kita banggakan:

Pertama, semakin menguatnya konsensus di masyarakat bahwa kita tidak mungkin lagi kembali ke masa lalu. Demokrasi, kebebasan, perlindungan hak-hak asasi, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab: semua ini sudah menjadi bagian dari the Indonesian grand narrative yang akan terus kita pertahankan serta kita wariskan kepada generasi penerus.

Yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri sedalam-dalamnya adalah, pada saat kita melakukan demokratisasi (menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia!) serta memperluas wilayah kebebasan publik, Indonesia tetap bertahan sebagai sebuah bangsa yang relatif moderat dan harmonis, terutama dari segi hubungan antargolongan, suku, serta agama.

Memang pernah terjadi berbagai kasus yang menyedihkan, mulai dari bom Bali, konflik di Poso dan Ambon – residu persoalan ini beberapa kali juga masih terjadi di tahun 2011. Namun semua ini secara bertahap berhasil kita atasi tanpa meruntuhkan komitmen kita pada filosofi Bhineka Tunggal Ika. Bahkan saya melihat, bahwa terjadinya berbagai persoalan tersebut justru memperkuat lagi komitmen dan kesepakatan kita akan perlunya menjaga persatuan, kemajemukan dan pertalian kebangsaan di antara kita.

Selain semua itu, Indonesia juga telah semakin membuktikan bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan demokrasi dan modernitas. Partai-partai Islam telah memainkan peran produktif di parlemen dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan sistem demokrasi yang universal. Yang lebih penting lagi, segenap elemen dan organisasi ke-Islam-an telah menjadi kekuatan yang menjaga agar Indonesia terhindar dari ekstremisme dan fanatisme beragama.

Keberhasilan lainnya lagi adalah menyangkut suatu hal yang jarang disadari, sebuah silent revolution, revolusi diam-diam yang dampaknya sangat besar dalam kehidupan kebangsaan kita. Desentralisasi kekuasaan dari Jakarta ke daerah-daerah, terutama di unit kota dan kabupaten, telah berjalan dengan semakin intensif. Pimpinan dan pemerintahan lokal yang dipilih langsung kini memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan ke masyarakat. Indonesia kini bukan hanya Jakarta, Surabaya dan Bandung, tetapi terdiri dari ratusan kota dan daerah yang sedang bergerak, tumbuh dan berubah secara dinamis menjadi pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

Kecenderungan progresif seperti ini adalah faktor penyebab dari pertumbuhan daerah yang relatif selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan di Jawa. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi sebuah transformasi besar di mana beberapa kota dan daerah seperti Balik Papan, Pekanbaru, Palembang, Medan, Makassar, Manado, Jayapura dan Monokwari akan menyaingi, bahkan mungkin lebih besar dan lebih dinamis, dibandingkan dengan beberapa kota besar di Jawa.

Tumbuh dan berkembangnya kekuatan serta potensi kita di daerah adalah juga sebuah faktor penentu dari keberhasilan kita dalam memacu pembangunan ekonomi di tengah suasana dan transformasi demokrasi.

Demokratisasi dan pembangunan ekonomi yang dilakukan secara simultan bukanlah hal yang mudah. Cina bertumbuh cepat, tetapi memakai jalan otoriter. Sebaliknya, banyak negara di Afrika dan Timur Tengah sekarang mencoba mengambil jalan demokratis, tetapi dengan ekonomi yang terus terpuruk.

Indonesia mampu mencegah hal tersebut. Pada saat dunia politik mengalami transformasi besar, kita juga mampu tumbuh relatif cepat secara ekonomi, di sekitar atau bahkan di atas 6 persen setahun, mendekati pencapaian negara-negara yang selama ini di dunia dianggap sebagai high-achiever, yaitu Cina, India, Brazil, Chile dan Rusia.

Jika pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut dapat terus dijaga dan dikembangkan, maka dalam waktu satu dekade lagi Indonesia akan naik kelas, menjadi bagian dari kelompok menengah, upper middle-income country.

Semua itu akan membawa akibat positif berantai, sebuah virtuous circle: kelas menengah Indonesia akan bertambah dan akan semakin tersebar secara geografis, angka kemiskinan akan menurun drastis, tingkat pendidikan akan naik, dan seterusnya, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi dan negara kebangsaan kita.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Dengan mengatakan semua itu dan menguraikan keberhasilan-keberhasilan yang telah kita capai, kita tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kelemahan dan persoalan yang ada.

Dalam soal ekonomi, pertumbuhan di sekitar 6 persen sebenarnya belum mencerminkan segenap potensi dan kekuatan kita. Masih ada berbagai persoalan struktural yang besar, yang umumnya terkait dengan persoalan infrastruktur.

Dalam hal ini saya ingin memberikan beberapa ilustrasi sederhana. Jalan Tol Jagorawi yang diresmikan lebih 30 tahun lalu adalah salah satu jalan tol pertama yang dibuat di negara sedang berkembang di Asia-Afrika. Indonesia saat itu dianggap melakukan breakthrough dan luncatan jauh ke depan. Banyak negara, seperti Cina dan Malaysia, datang ke Indonesia untuk melihat dan mempelajari Jalan Tol Jagorawi. Kita dianggap berani dan berpikiran sangat maju, dalam konteks waktu itu.

Sekarang, setelah 30 tahun, perkembangan jalan di negeri kita ternyata terseok. Cina sudah membangun ratusan ribu kilometer jalan tol, dan Malaysia sudah membangun 6.000 km. Indonesia sampai hari ini masih kurang dari 1.000 kilometer!

Kelemahan kita dalam mengikuti irama dan kecepatan pembangunan sangat terasa di Jakarta, saat setiap hari kita berada dalam kemacetan yang semakin menyesakkan. Tetapi bukan cuma di Jakarta, dan bukan hanya dalam soal pembangunan jalan. Listrik, air bersih, pelabuhan, bandara, irigasi, rumah sakit umum dan fasilitas umum lainnya: semua ini adalah fondasi ekonomi dan infrastruktur yang sangat kita perlu, yang sayangnya sampai hari ini masih terus berkembang dengan sangat lamban.

Ironi terbesar pada kita adalah sebenarnya kita memiliki cukup dana untuk membangun infrastruktur yang memadai. Kegagalan kita selama ini bukan karena faktor kekurangan anggaran.

Pada tahun 2011 ini saja kita mengeluarkan sekitar Rp 250 triliun untuk subsidi BBM, listrik dan subsidi lainnya. Tahun lalu anggaran untuk subsidi Rp 150 triliun, dan tahun sebelumnya tidak jauh berbeda. Pada tahun 2011 anggaran subsidi semacam itu sudah menjadi pos pengeluaran terbesar pemerintah, melampaui jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan. Hal ini adalah pemborosan dan misalokasi sumber daya yang menyedihkan (jika setengah atau sepertiga saja dari akumulasi subsidi ini dipakai untuk membangun sekolah, universitas, rumah sakit umum, jalan raya, pembangkit listrik, sarana air bersih, dan semacamnya, maka Indonesia persoalan kita akan jauh lebih ringan).

Walaupun semua pihak mengerti bahwa hal tersebut adalah pemborosan yang luar biasa, tetapi dari tahun ke tahun kita “terpaksa” melakukannya, tanpa alternatif yang kelihatannya masuk akal. Inilah salah satu persoalan terbesar dari kebijakan publik kita, suatu hal yang barangkali sudah bisa dikatakan sebagai tragedi kebijakan publik Indonesia.

Jika kita mampu mengatasi masalah infrastruktur dan masalah subsidi tersebut, dan juga mampu mengkombinasikannya dengan pengatasan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, sambil menciptakan insentif usaha yang memadai bagi jutaan pengusaha kecil kita di berbagai daerah, memperbaiki iklim usaha dan investasi swasta serta menjaga stabilitas ekonomi makro, maka saya yakin bahwa Indonesia akan bertumbuh lebih cepat lagi.

Singkatnya, jika kita berani menghapi persoalan kita serta dengan tangkas dan cepat mengimplementasikan kebijakan yang tepat, maka sebenarnya ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 8 atau bahkan 10 persen per tahun, menyamai Cina dan India yang dianggap sebagai the stars of economic development dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Di luar wilayah ekonomi, persoalan yang kita hadapi berhubungan dengan dengan masalah konsistensi penerapan hukum dan kualitas institusi penegak hukum yang ada (lembaga kehakiman, kejaksaan dan polisi). Kelemahan ini adalah faktor utama dari gejala korupsi yang tidak kunjung berhasil kita atasi dengan memuaskan. Dalam hal ini kita memang sudah memiliki KPK, tetapi lembaga ini tidak bisa melakukannya sendiri.

Tanpa memperkuat dan memperbaiki lembaga formal penegakan hukum yang ada, serta tanpa keberanian kita dalam mengubah cara kita mengelola economic governance, maka perang melawan korupsi hanya menyentuh permukaan masalah saja, bukan pada akar dan persoalan dasarnya.

Selain itu, kita juga masih harus memperbaiki kualitas demokrasi dan meningkatkan komitmen para politisi dan partai politik kita dalam membangun kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai survei, harus kita akui bahwa, karena fragmentasi yang berlebihan, partai politik dan para politisi masih dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang menyebabkan persoalan, bukan pihak yang menyelesaiakan persoalan. Para politisi masih banyak yang dianggap terlalu mementingkan cita, mencari panggung dan popularitas, dan membela kepentingan diri sendiri saja.

Kita harus mencari jalan keluar yang praktis dari persoalan ini, kalau tidak publik Indonesia akan semakin skeptis terhadap dunia politik, yang pada akhirnya akan mengikis legitimasi sistem demokrasi yang sudah kita bangun selama ini.

Selain semua itu, masih ada beberapa lagi persoalan mendasar, tetapi yang terpenting di antaranya adalah berhubungan dengan stabilitas dan integritas NKRI. Persoalan Aceh telah kita selesaikan, dan Aceh sekarang sedang tumbuh dan berkembang dengan memadai. Proses perdamaian dan pembangunan di Aceh memang belum sempurna, tetapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

Setelah Aceh, isu yang merebak sekarang, terutama di tahun 2011 ini, adalah isu Papua. Kita harus menyelesaikan persoalan Papua ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh simpati serta respek pada saudara-saudara kita di sana.

Kepada semua pihak, kita harus menegaskan bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah harga mati. Tidak sejengkal tanah pun di negeri kita, dari Sabang sampai Merauke, yang boleh dipisahkan atau dipecahkan oleh siapa pun. Kita akan mempertaruhkan segalanya untuk menjaga integritas negara kebangsaan kita.

Solusi pada persoalan Papua bukanlah pemisahan diri, tetapi perdamaian, penghormatan pada hukum, serta yang paling penting adalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum. Dalam hal ini harus kita akui bahwa sebagian saudara-saudara kita di Papua memang masih sangat tertinggal.

Kota dan daerah pesisir Papua, seperti Jayapura, Monokwari, Sorong, Bintuni, Merauke, Nabire, dan sebagainya sebenarnya berkembang pesat, sama dengan kota-kota lainnya di daerah lain. Tetapi warga 12 kabupaten di pegunungan Jayawijaya (Wamena, Puncak Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, dsb), di mana 70% warga Papua asli bermukim, memang masih sangat tertinggal. Belum ada jalan tembus, dan semua masih diangkut dengan pesawat (minyak, telur, besi, semen hingga truk dan mobil harus diangkut pakai pesawat).

Mereka sangat terisolasi, dan menghadapi sebuah persoalan yang oleh kaum ekonom disebut sebagai classic land-locked problem. Kita harus segera memecahkan persoalan ini dan membangun Papua dengan sungguh-sungguh.

Kebetulan saya memiliki pengalaman pribadi dalam mengatasi masalah Papua. Sewaktu menjadi Menko Kesra, 2005-2009, wilayah Papua adalah salah satu wilayah yang paling intesif saya tangani. Bahkan saya dan tim pusat interdep masuk hingga ke puncak-puncak gunung dengan tebing dan jurang yang terjal. Kami menyediakan ratusan dokter dari barbagai penjuru tanah air, guru, membangun sekolah, menyediakan listrik lewat tenaga solar dan mikro hidro, membangun honai sehat, dan banyak lagi.

Dalam proses itu semua, tidak sekalipun saya atau tim interdep mengalami persoalan dengan masyarakat, atau diprotes dan didemo, padahal wilayah kerja kami termasuk pusat-pusat kekuatan kaum OPM.

Yang terjadi malah sebaliknya. Berkali-kali saya menerima penyerahan senjata serta menerima delegasi-delegasi pemberontak yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Puncak dari semua ini adalah kembalinya Sdr. Nicholas Youwe, salah satu pendiri OPM yang paling senior, dari Belanda untuk tinggal kembali di Jayapura.

Semua itu memberikan pelajaran pribadi buat saya bahwa warga Papua sebenarnya cinta damai dan sangat membutuhkan uluran tangan kita. Jika kesejahteraan mereka memang sungguh-sungguh kita perhatikan, maka mereka akan bersikap sangat bersahabat dan merangkul kita.

Saya yakin, jika hal semacam itu memang kita lakukan, maka Papua dalam waktu singkat akan menjadi bintang yang paling cemerlang di timur Indonesia.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Itulah beberapa hal yang dapat saya uraikan dalam kesempatan ini, dalam rangka melepaskan tahun 2011 serta menyambut datangnya tahun 2012.

Marilah kita bertekad untuk meneruskan prestasi yang sudah berhasil kita capai sejauh ini, serta membantu mengatasi berbagai kelemahan dan persoalan yang masih tersisa. Partai Golkar, sebagai partai karya dan kekaryaan, tidak boleh menjadi sebuah partai yang menambah persoalan, tetapi harus menjadi sebuah partai yang turut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi.

Partai Golkar harus mengajak semua elemen bangsa untuk melangkah ke maju, menyambut masa depan dengan tangan terbuka dan penuh harapan.

Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepada panitia penyelenggara acara ini. Selamat tahun baru 2012.

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

USINDO Forum. Washington DC., December 7, 2011.

USINDO’s President, David Merrill

Your excellencies Mr. and Mrs. Dino Djalal

Professor Paul Wolfowitz,

Honorable guests

Ladies and Gentlemen:

Let me begin by expressing my sincere appreciation to USINDO for making possible such a wonderful gathering of people. It is a great honor to be with you to discuss the future and the promise of Indonesia.

I know that many of you who are here today love Indonesia deeply. The US-Indonesia relationship is strong and warm because it has been cultivated and promoted by friends like you.

You have educated the American public and persuaded the American leaders that our two countries have much common ground and many common interests. Rooted in deep friendship, both of our nations can play constructive roles in promoting world peace and cooperation. Through various efforts, you have also helped increase mutual understanding between our societies.

For all your positive contributions, I thank you and encourage your continuing efforts in the coming years.

Honorable guests

Ladies and Gentlemen:

I know I am expected to discuss with you the coming 2014 election in Indonesia and how we are positioning the Golkar Party to win the election. I also know that I am expected to share my view regarding the future, post-SBY leadership. This seems to be a timely and a very interesting issue, wildly speculated, not only in Jakarta, but apparently also in Washington DC.

In Jakarta, I guess I understand the reason why. But in Washington DC., honestly, I am quite perplexed. I heard rumors about my intention to visit this town. Let me assure all of you, although I am a former businessman, I do not come to this town to help Donald Trump shoring up the Gingrich campaign. The reason why I come here is because I want to make sure Ambassador Dino Djalal behaves really well in defending the interests of our Indonesia.

Ambassador Dino Djalal is one of our young rising star diplomat. This reminds me of another young and handsome ambassador, also a young rising star, an intellectual republican and a very popular American in Jakarta, who was sent by President Ronald Reagan to introduce political openness in Suharto’s Indonesia more than 20 years ago. (Professor Wolfowitz, thank you).

I am sure Ambassador Djalal will have a long career. My only hope is that in the future, if he decides to become politician, he will join the Golkar Party, not the Democratic Party.

Now, about the 2014 election, Golkar and post-SBY leadership: I will certainly discuss these important and interesting issues. But before that, let me talk a little bit about Indonesia in general, to give you a kind of progress report about our journey so far.

As you all know, Indonesia has been a democracy now for more than a decade. Democratic transitions are always difficult, especially for a large and plural society like Indonesia. But I think we have passed the most difficult tests, when the country was on the verge of breaking apart in the early years of the transition, or when the most severe effects of the 1998 financial crisis brought the country’s economy almost to its knees.

That was a period of growing pains, of maturing as a nation when the challenges were at their greatest. Fortunately, because of the resilience of our people, we held on and survived. The trials and tribulations of that period made us stronger. Today, we are now a proud democratic nation, the third biggest in the world, moving forward to realize our dreams and fulfill our destiny.

Among the biggest gains we have made so far is the growing consensus among our people that we are not turning back. Freedom, democracy, open and more accountable government, protection of basic rights: these are now part of the Indonesian grand narrative which we are going to protect and transfer to the next generation and beyond.

Furthermore, we have managed to maintain our moderation and our religious tolerance while expanding the sphere of free discussion. Many of you here know very well that this has not been easy. From time to time setbacks and terrible things have occurred, like the bombing in Bali and the bloody conflict in Ambon and Poso. It was a test to our commitments and to our political will to ensure social and religious harmony, so dearly held by our constitution and so deeply embedded in our philosophy of Bhineka Tunggal Ika, or E Pluribus Unum, as you call it here in America.

But overall, given the complexity of our society, we have dealt with the problem quite well, while learning to exercise power in proportion to our need.

We have also demonstrated to ourselves and to the world that Islam is compatible with democracy and modernization. The Islamic parties have played a major role in renewing our commitment to social justice. These parties, supported fully by Islamic social organizations, have also contributed in our effort to stop terrorism and to minimize the influence of religious demagogues and religious fanatics.

Another area in which Indonesia has also exceeded expectation has been the empowerment and revival of the regions, particularly in Sumatra, Kalimantan and in the major islands of Eastern Indonesia. Decentralization of power has resulted in a silent revolution: directly-elected governors, mayors and local representatives are now playing a more important role in shaping the policies and delivering basic services to people around the country.

Successful local leadership in the regions is one of the key factors that explains why the rates of economic growth in regions outside Java have been consistently higher than those of the major areas in Java. In the coming years this will result in a big transformation in which the country’s engines of growth and progress will no longer be primarily in Jakarta, Surabaya or Bandung, but also in Balikpapan, Palembang, Makassar, and Jayapura. The future lies in our thriving regions, and Indonesia will become a stronger country because of it.

This progressive trend in the regions is also the reason why, while we were transforming our politics, our national economy grew surprisingly strong, over 6 percent per year, joining the ranks of other high-achievers in the developing world like China, India, Chile and Brazil. In the depth of the 1998-1999 financial crises, and again in the 2008 mini-crisis, it was in fact our regional economies that saved us, helped by the booms in the world’s commodities and energy sectors.

In about one decade, if this trend continues, Indonesia will join the ranks of the so-called upper middle-income countries, which means that our middle class will become significantly greater in number and more dispersed in geographic location, which in turn should help strengthen the foundations of our democracy.

Now, by painting this rosy scenario, I am not saying that our journey will be easy. With all its progress, the Indonesian economy has not realized its full potential due to a range of some structural problems, many of which are related to our infrastructure.

If you go to Jakarta, after you have arrived at Sukarno-Hatta Airport in Cengkareng and you are in a car heading to your hotel, it is easy to understand this problem. The airport is aging, with rapidly increasing number of flights, even more than that of the Changi Airport, Singapore. The traffic jam is just terrible as you make your way along the only toll road, which was built more than 20 years ago. This toll road is the only freeway passing through the heart of Jakarta. There have been many plans to improve Jakarta’s traffic and build new freeways. But so far, we have not been very successful in catching up with the city’s rapid growth.

This problem happens not only in Jakarta, but in fact in many of our major cities. And I am not talking only about roads and freeways, but also, sadly, about many other public facilities, like power plants, ports and airports, public hospitals, and the like. It has created bottlenecks in many areas which are slowing us down.

The irony is that such bottlenecks have occurred not because we could not afford to pay for better infrastructure. This year we will spend more than 25 billion US dollars for fuel and other misdirected subsidies, the biggest expenditure of the government, even more than our expenditure for education. This is a terrible waste of limited resources. And yet we do it every year and there seems to be no alternative in sight. This, I think, is among the greatest public policy problems that we will have to deal with in the coming years.

If we can solve the subsidy and the infrastructure problems, and if we can also push for breakthroughs in poverty alleviation programs and create a more healthy business environment for our millions of small scale enterprises, I am sure Indonesia will move even faster.

We have to do all this while keeping the management of our macro-economy prudent and keep improving our investment climate.

In short, by dealing directly with the problems we are facing with better policies, I am sure it will be possible for Indonesia to speed up its rate of growth, increasing to 8 to 9 percent per year, or even better.

Other pressing issues that we have to face are related to the rule of law and the institutions of justice. The weakness of these institutions is the reason why we seem to be unable to fight corruption significantly. The establishment of the KPK (the Corruption Eradication Commission) is a move in the right direction. But this independent body can never do it alone.

Without reforming our formal institutions of law and justice, and without reforming the way we govern the economy, I fear that we are fighting corruption only in the most superficial way.

There are also some important problems regarding the excessive fragmentation in our parliament and the weakness of our politicians. I am the Chairman of the Golkar Party, but I have to be frank with you that, in most opinion surveys released in Jakarta lately, the numbers have hit new lows in regard to trust in government and political institutions in general.

I understand that here in the US you have only two parties, and yet it seems to be very difficult to ask your politicians to agree on anything or to get something done quickly. Now, just imagine, Indonesia has 9 political parties in our legislature. They are lively and full of passion. So you know what we are dealing with.

We have to find realistic solution to this problem, otherwise the public is increasingly skeptical. Skepticism in politics might be quite healthy in a democratic society. But beyond a certain degree, it will become dangerous, because it will erode the legitimacy of democracy itself.

There are many other problems in the future, but let me mention just another one, which is related to the stability of our regions and the integrity of our country. We have basically solved the problem of peace in Aceh — and Aceh now, even after the tsunami several years ago, is a thriving place, with a working local democracy. It is not yet perfect, but it is working.

After Aceh, we are now dealing with an apparently growing separatist movement in Papua. We have to deal with this problem with care, sympathy and sincerity.

Let me say it clearly in no uncertain terms: for us, the breaking apart of Indonesia is not an option. Abraham Lincoln once said, “a house divided against itself cannot stand.” Lincoln was willing to compromise and offered his hands of friendship. But he set up a certain limit, beyond which nothing was acceptable if the unity of America was threatened.

In Indonesia, we also believe in such principle. The solution to Papua is not political independence, but peace, rule of law, respect, moderation and, above all, social welfare and broad-based economic development. Concerning the latter, we have to acknowledge that while other regions in our country are moving fast, some significant parts of Papua are being left behind, especially in the Jayawijaya mountain region where about 60 percent of the local people live.

The coastal areas of Papua are basically improving quite rapidly, but the region in the mountain, because of its extreme isolation, suffers greatly from what economists call a land-locked problem. They are being trapped in the mountain, without easy access to outside areas. We have to acknowledge this problem and break up the isolation as far as possible.

I had a long personal experience dealing with Papua, when I was the coordination minister for social welfare from 2005 to 2009. Our programs then dealt directly with the issue of social welfare in the mountain region. We brought hundreds of doctors, agricultural tools and experts, teachers and schools, communication tools, solar panels for electricity, clean water, and many more.

The local people loved it and asked the central government to do much more. Quite a significant number of armed separatists literally handed their weapons to me. While we were implementing our programs from 2005 to 2009, there were no single incident of protests and conflicts of any kind. From this personal experience, I learned an important lesson that if we truly and sincerely fight for their welfare, the people of Papua were very friendly and peaceful.

So, if we can manage the issue of Papua well, and truly develop the area with dignity and sympathy, there is no question in my mind that 10 years from now Papua will become one of the brighter stars in eastern Indonesia.

Honorable guests

Ladies and Gentlemen:

Now, finally I will talk about the Golkar Party and the coming 2014 election. Let me begin by stating the obvious: Golkar is the oldest party in Indonesia, with long experience in power. When the country changed and we entered the period of democratization, Golkar quickly responded by repositioning and reforming itself.

We truly embraced the new democratic spirit while maintaining our basic identity as a party which fights for development, social welfare, stability, and strong but responsible government.

Although we were in the second position in the 2009 election, it is not an exaggeration to say that Golkar is the party with the most extensive regional network and membership. Today, more than 50 percent of all governors and mayors who have won local elections are members or candidates supported by Golkar.

This puts us in a good strategic position to win the 2014 election. I expect Golkar to win somewhere around 30 to 35 percent of the national vote. This is respectable, but it will not be enough: we will have to form a coalition with other parties to control the parliament.

We are also aiming at the presidency. The last thing Indonesia needs is political deadlocks and the executive body is unable to launch major policy breakthroughs. Golkar wants to avoid this by winning both the presidency and leading the majority coalition in the legislature.

I know, it will not be easy, but we have to try, because the solutions to our problems as I described earlier, require not only experienced hands, but also coordinated and concerted actions led by a strong and decisive president who is supported by a broad party coalition.

In democracy, good policies require strong but accountable exercise of power. This is what Golkar is offering to Indonesia. In our history, we have proven that Golkar can deliver: major reduction of poverty rates throughout the 1970s and 1980s, building hundreds of thousands of schools in the counties and villages, local health centers, family planning programs, modernization of agriculture, the move toward industrialization, and much more.

It was then the golden time of economic development when Indonesia was regarded by the world as one of the miracles in the developing country.

We want to repeat this success in the new context of democracy and openness. As the party chairman, it is my job to get the message across to the people of Indonesia. We are fighting for their trust and we want to earn their support.

As for myself, whether to run or not to run for the presidency, I surrender my fate to God the Almighty – and also, of course, to the members of my party. The presidency is not an end in itself. It is a very honorable position to service the nation, to make a difference, and to do something useful for others.

But honestly, before I take any steps to convince the nation about my candidacy, I will have to convince my wife and my three children, not to mention my mother, two brothers and one sister. Their signals so far, perhaps like the conditions of the world economy, are still uncertain. I guess I will just have to work harder.

But whatever decisions are made in the months ahead, I look forward to continuing this dialogue with the US-Indonesia society. And again, I thank each and every one of you for your friendship and support to the people of Indonesia

Thank you.