Merah Putih yang Abadi

Pidato Politik HUT Partai Golkar ke 46, di Arena Pekan Raya Jakarta, 20 Oktober 2010

Lihat video pidato di sini

Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan Allah atas izin dan berkahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada malam yang berbahagia ini.

Saya ingin mengawali sambutan ini dengan mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada para hadirin, khususnya kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara, serta kepada seluruh tamu, undangan dan sahabat-sahabat Partai Golkar. Saya juga ingin mengucapkan salam hangat kepada simpatisan dan seluruh pemirsa di Tanah Air.

Tidak lupa saya juga ingin mengungkapkan kebanggaan saya kepada seluruh pengurus dan kader-kader Partai Golkar yang berasal dari begitu banyak daerah yang hadir pada malam yang berbahagia ini.

Saya bangga, sebab pengurus dan kader-kader kita telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada Partai, serta dengan upaya yang sungguh-sungguh telah berhasil memenangkan lebih dari separuh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di berbagai daerah dalam setahun terakhi. Langit masih tetap biru, tetapi padi sudah semakin menguning hingga ke pelosok-pelosok desa.

Semua itu membuktikan bahwa Partai Golkar bukan partai masa lalu, tetapi sebuah partai masa depan. Kekuatan Partai Golkar bukan di masa silam, tetapi di tahun-tahun mendatang.

Our best days are yet to come. Hari-hari terbaik kita berada di depan. Saya yakin, dengan semangat kader dan pengurus di berbagai daerah, serta atas izin Allah, segenap potensi Partai Golkar akan makin menyatu, membentuk gelombang besar, yang hasilnya akan tampak nyata dengan kemenangan pemilukada yang makin banyak lagi, serta pada puncaknya kebangkitan Partai Golkar pada Pemilu 2014.

Golkar lahir 46 tahun silam. Golkar lahir dengan membawa semangat pembaharuan, sebuah tekad untuk memberikan karya nyata bagi kemajuan Republik yang kita cintai ini. Golkar lahir sebagai sebuah cita-cita luhur untuk menjaga toleransi dan kebhinnekaan kita, serta mewujudkan kesejahteraan di semua bidang.

Semangat mulia itu tidak pernah boleh pudar. Zaman bergerak, dunia terus berubah. Justru karena itulah semangat dan cita-cita mulia yang melahirkan Partai Golkar harus terus kita rawat, kita terjemahkan menjadi sebuah kekuatan yang menentukan sejarah perjalanan bangsa.

Beberapa hari lalu, dalam acara peringatan HUT Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengimbau serta mengajak partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk bekerja sama lebih erat lagi di masa-masa mendatang.

Ajakan simpatik ini kita sambut dengan tangan terbuka. Bahkan, bagi Partai Golkar, manakala soalnya adalah kepentingan strategis negeri kita, manakala pertaruhannya adalah nasib dan kemajuan anak-anak Indonesia, maka seluruh komponen bangsa harus bersatu merapatkan barusan. Kita harus mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan.

Sejak awal, Partai Golkar sudah bersikap tegas, bahwa jika menyangkut masa depan bangsa dan negara, tidak boleh ada kuning, merah, biru, putih, atau hijau. Yang ada hanyalah Merah Putih. Merah Putih yang gagah. Merah Putih yang menyatukan kita semua, melampaui sekat-sekat politik, partai, suku, agama atau daerah.

Hanya dengan mempersatukan segenap kekuatan, kita dapat memajukan Indonesia. Hanya dengan kebersamaan yang erat, kita sanggup menjadikan politik dan kekuasaan sebagai instrumen pencapaian tujuan-tujuan yang mulia, sebagaimana yang tekandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

We are a great country. Indonesia adalah sebuah bangsa besar dengan beribu potensi. Demi nasib dan masa depan anak-anak kita, jangan sia-siakan potensi besar ini.

Kita jangan terlalu banyak membuang-buang waktu. Indonesia harus bergegas. Cina, India dan Brazil sedang tumbuh dengan fantastis, berkembang menjadi raksasa-raksasa perekonomian dunia. Dengan mengagumkan, mereka melakukan loncatan jauh ke depan, mengadopsi teknologi, mengurangi kemiskinan, mengembangkan pertania, membangun infrastruktur, meningkatkan mutu universitas, dan sebagainya.

Kita juga sanggup. Kita harus mampu mendorong perekonomia Indonesia untuk tumbuh lebih dari 8 dan 9 persen, atau bahkan 10 persen tiap tahun. Pertumbuhan ekonomi 6 sampai 6,5 persen adalah prestasi yang sudah cukup baik. Tetapi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Manusia Indonesia adalah manusia yang tangguh, dengan kekayaan alam yang luar biasa dan posisi geografis yang strategis. Semua itu adalah rahmat bagi kita.

Selain itu, kita juga harus menciptakan sistem pemerintahan yang makin demokratis. Demikian pula, kita harus mampu memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Kita adalah bangsa yang terhormat, sebuah bangsa yang mampu berdiri dengan kaki sendiri, sebuah bangsa yang sanggup mempertahankan kedaulatan dan garus batas wilayahnya dengan penuh wibawa.

Inilah tujuan-tujuan ideal kita. Kita harus berani bermimpi, dan bersama-sama berusaha mewujudkannya.

Itulah tugas kaum pemimpin. Itulah tugas kita semua, di partai mana pun kita berada.

Di kalangan kaum pemikir dikenal ungkapan: to rule is easy, to govern difficult. Berkuasa memang mudah. Tetapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukanlah pekerjaan yang gampang. Dibutuhkan visi, dedikasi, serta keberanian untuk bertindak manakala diperlukan.

Saya percaya, kaum pemimpin di negeri kita, di semua lapisan, sanggup melakukan itu semua, membawa Indonesia menjadi sebuah negeri yang membanggakan kita semua.

Set our course by the stars, not by the lights of every passing ship. Arahkan tujuan kita pada bintang-bintang di langit, bukan pada kerlap-kerlip lampu kapal yang datang dan pergi.

Politik kepentingan, kompetisi partai dan perebutan pengaruh, citra serta posisi pribadi: semua itu memang sesuatu yang niscaya di alam demokrasi. Tetapi kita jangan pernah lupa, bahwa semua itu hanya kerlap-kerlip lampu kapal yang datang dan pergi.

Yang harus tetap dan permanen adalah Indonesia. Yang harus terus kita pegang teguh adalah cita-cita mulia untuk mewujudkan sebuah negeri yang maju dan modern, sebuah negeri yang menjamin kedamaian, keadilan, kebebasan dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Yang harus tetap kita pegang teguh adalah nasionalisme Indonesia, sebuah tekad untuk mempertahankan jatidiri bangsa dalam proses besar pergesekan dan pergaulan internasional.

Insya Allah, sejarah akan mencatat bahwa kita memang memberikan yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita mulia itu.

Insya Allah, sejarah akan mencatat dengan tinta emas bahwa di tahun-tahun mendatang Indonesia akan memperoleh momentum baru untuk bangkit kembali, meneruskan kemajuan yang telah dicapai selama ini dengan lebih sigap dan tangkas, serta menghindari kesalahan dan kelemahan yang tersisa.

Saya ingin menegaskan komitmen Partai Golkar untuk menjaga stabilitas dan mendorong siklus kepemimpinan nasional yang reguler dan terlembaga. Itu adalah tanda kematangan suatu bangsa. Karena itulah, Partai Golkar menegaskan untuk terus mempertahankan mandat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2014.

Saya ingin menegaskan pula komitmen Partai Golkar sebagaimana yang termaksud dalam ungkapan: Suara Golkar, Suara Rakyat. Partai Golkar akan mengemban komitmen ini dengan mengulurkan persahabatan kepada semua kalangan, di dalam dan di luar pemerintahan, di pusat maupun di daerah.

Partai Golkar tidak akan meminta, tetapi memberi. Partai Golkar tidak akan berharap, tetapi membuka harapan akan pola kerja sama produktif antarpartai dan antara berbagai kekuatan riil dalam masyarakat.

Partai Golkar akan memediasi dan melembutkan perbedaan yang ada, mencari jalan tengah, memberi solusi, serta terkadang akan bersikap tegas dan memimpin di depan, manakala memang diperlukan. Tetapi Partai Golkar juga siap dan berbesar hati untuk mendorong dari belakang, memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat kita untuk memimpin di depan.

Di desa dan di kota. Di Jawa dan di luar Jawa. Kaum pinggiran dan kelas menengah. Gurus, pegawai, buruh, petani dan pengusaha kecil: harapan mereka begitu besar pada kita semua. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya.

Golkar mengimbau kepada semua pihak agar segera mewujudkan harapan mulia tersebut. Sekarang saatnya untuk memberi bukti serta kerja nyata yang menuntut ketekunan, dedikasi, keberanian, bahkan pengorbanan. Akan ada beribu tantangan. Akan ada pasang dan surut. Tapi kita harus terus berjalan dengan penuh semangat.

Marilah kita melangkah bersama. Maju terus Partai Golkar. Maju terus negeriku. Maju terus Indonesia.

Siapa Capres Partai Golkar 2014?

Dalam Rapat Pimpinan Nasional I Partai Golkar pada 18-19 Oktober 2010, salah satu wacana yang paling hangat dibicarakan adalah mengenai calon presiden (capres) dari Partai Golkar. Wacana ini ramai menghiasi pemberitaan media massa belakangan ini. Setiap bertemu wartawan, saya atau pemimpin Golkar lain selalu ditanya, siapa capres Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2014 mendatang? Apakah saya siap dan bersedia menjadi capres?

Berita yang muncul beragam. Banyak media massa memuat seolah Partai Golkar sudah pasti akan mencalonkan saya dan saya juga sudah bersedia dicalonkan menjadi capres. Padahal, bukan seperti itu faktanya. Maka, melalui tulisan ini saya akan menjelaskan mengenai hal ini.

Memang benar, sampai saat ini mayoritas kader Partai Golkar menginginkan saya menjadi capres. Hal ini mengemuka dalam pemandangan umum DPD-DPD Partai Golkar saat Rapimnas itu. Dukungan dan permintaan seperti ini sudah sering saya dengar, terutama saat berkunjung ke daerah-daerah.

Tetapi, kepada mereka selama ini, saya selalu konsisten mengatakan agar sebaiknya saat ini kita fokus dulu dalam upaya memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2014. Kita tidak boleh lupa, tujuan kita saat ini membawa Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu 2014. Maka, sebaiknya kita fokus pada hal itu, mari kita fokus membesarkan partai.

Setelah partai kembali berhasil bangkit dan memenangkan Pemilu Legislatif, barulah kita memikirkan strategi Pemilu Presiden. Jika target kemenangan pemilu atau 30 persen suara bisa kita raih, maka insya Allah soal Pemilu Presiden akan menjadi lebih mudah.

Lalu siapa yang nanti akan diusung Partai Golkar? Apakah saya bersedia? Ini pertanyaan yang paling sering ditujukan kepada saya dalam setahun kepemimpinan di partai ini. Setiap saya berkunjung ke daerah selalu ditanya hal itu, baik oleh kader maupun wartawan. Bahkan, pertanyaan itu juga datang dari orang asing, seperti para Peneliti Kementrian Pertahanan Singapura yang berkunjung ke Golkar beberapa waktu lalu.

Sekali lagi, jawaban saya soal ini sebetulnya sudah sering saya katakan, dan selalu sama. Sampai saat ini saya belum memikirkan apakah akan maju sebagai capres atau tidak. Namun, jika nantinya sebagian besar rakyat memang menghendaki saya maju, akan saya pertimbangkan. Tetapi, harus dipastikan dahulu apakah memang sebagian besar rakyat benar-benar menghendakinya dan apakah saya memenuhi syarat.

Hal itu bisa diketahui melalui survei. Dari survei akan ketahuan apakah saya benar-benar didukung rakyat atau tidak. Dari survei juga akan ketahuan apakah popularitas saya memenuhi syarat atau tidak. Saya adalah orang yang sangat realistis.

Mekanisme survei ini sudah diterapkan di Partai Golkar. Dalam menentukan calon pilkada juga menggunakan survei. Jika hasil survei bagus maka dia akan menjadi calon. Jika tidak, meski dia Ketua DPD, maka dia tidak akan menjadi calon. Hal ini terbukti akurat, dan membuat banyak pemilukada berhasil dimenangkan Partai Golkar.

Saya ingin menegaskan satu hal. Siapa pun yang diusung Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2014, dia harus merupakan putra terbaik negeri ini. Golkar berkewajiban mempersembahkan putra terbaiknya untuk menjadi pemimpin yang adil dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Nanti pada waktunya Golkar akan memutuskan dan mengumumkan hal ini. Yang jelas, Partai Golkar akan bersikap matang, terbuka, dan mengambil keputusan tentang hal ini pada saat yang tepat, tidak terlalu cepat tapi tidak juga terlalu terlambat.

Pernyataan Politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2010

Rapat Pimpinan Nasional I Partai Golkar tanggal 17-19 Oktober 2010 di Jakarta, telah berlangsung secara dinamis, bergairah, bersemangat, dan dalam suasana yang demokratis.

Setelah mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan yang sangat dinamis, mendengarkan sambutan/arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, pemandangan umum peserta, berbagai pandangan, aspirasi, dan pikiran yang berkembang dalam sidang-sidang komisi dan sidang pleno, dengan memohon petunjuk dan ridho Allah AWT, Tuhan yang Maha Esa, Rapat Pimpinan Nasional I Partai Golkar merumuskan Pernyataan Politik sebagai berikut:

1. Partai Golkar mencermati adanya gejala kemerosotan atas implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam praktek kehidupan kebangsaan. Hal tersebut antara lain ditandai oleh menguatnya ancaman disharmoni sosial, mengedepannya sentiment primordial, dan pengingkaran atas realita pluralism bangsa yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya, Partai Golkar memandang perlunya penguatan ideologi Pancasila, melalui praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasari oleh aktualisasi nilai-nilai yang ada pada masing-masing sila dalam Pancasila.

Partai Golkar berpandangan bahwa bangsa Indonesia akan kehilangan arah dan haluan pertumbuhannya, apabila jauh dari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa/negara. Karenanya, Partai Golkar memandang perlu adanya rekonsolidasi secara total atas kehidupan kebangsaan Indonesia menuju masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan bersama.

2. Partai Golkar berpandangan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, di mana pembangunan ekonomi bangsa hanya merupakan sarana antara dari pembangunan manusia Indonesia tersebut. Karena itu, Partai Golkar berpendapat bahwa manusia harus dioptimalkan sebagai obyek sekaligus subjek pembangunan.

3. Partai Golkar mencermati bahwa perubahan system politik Indonesia secara mendasar yang ditandai oleh adanya amandemen UUD 1945 dan perubahan-perubahan mendasar serta teknikal dalam UU Bidang Politik masih menyisakan permasalahan actual dalam praktik kehidupan ketatanegaraan kita, antara lain ditandai oleh adanya kerancuan dalam praktik ketatanegaraan di mana di satu sisi konstitusi mengisyaratkan system pemerintahan presidensial, tetapi di sisi lain juga membuka ruang sistem politik multipartai. Padahal secara empirik maupun praktik politik, penguatan system pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang cenderung mangarah pada praktik sistem parlementer, juga adanya disharmoni antar lembaga negara yang berpotensi memunculkan konflik kelembagaan.

Checks and balances seringkali lebih ditempatkan dalam menyelamatkan kepentingan parsial daripada memperkuat fungsi negara, sistem pemilu yang belum menjamin wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi yang tinggi dalam merespon dan memperjuangkan aspirasi rakyat, format koalisi politik dalam sistem presidensial yang belum jelas, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan dilematis dalam praktek politik. Permasalahan-permasalahan tersebut akan memunculkan adanya berbagai tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak kontradiktif dan bersifat permanen.

Partai Golkar juga mencermati bahwa UU Bidang Politik yang ada selama ini belum mencerminkan format yang ideal, karena lahir dalam suatu proses politik yang cenderung mengedepankan kompromi-kompromi politik yang bersifat jangka pendek dan sesaat.

Dalam kerangka itu, Partai Golkar memandang perlu adanya penataan sistem politik dan ketatanegaraan yang ideal serta lebih menjamin terwujudnya demokrasi yang berkualitas sebagai implementasi demokrasi substansial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkait siklus pemerintahan lima tahunan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, Partai Golkar mendukung pemerintahan SBY-Boediono (2009-2014) untuk menjamin adanya stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan nasional bagi kepentingan rakyat.

Terkait dengan revisi UU Bidang Politik, Partai Golkar berpandangan bahwa revisi UU Bidang Politik dilakukan berdasarkan konstitusi yang lebih permanen dan berjangka panjang. Karena itu, penyederhanaan sistem kepartaian perlu dilakukan sebagai konsekuensi logis dari penguatan sistem presidensial sebagaimana disyaratkan dalam konstitusi.

Untuk itu, Partai Golkar berpandangan perlunya dinaikkan ketentuan persyaratan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5%. Hal ini penting dilakukan di samping penataan sistem politik, juga untuk menjamin adanya stabilitas politik, efektivitas kinerja lembaga-lembaga negara, dan tidak terjadi pemborosan dalam proses politik, khususnya di DPR.

4. Partai Golkar mencermati bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum merata dan bahkan belum menyentuh sebagian besar lapisan masyarakat (rakyat di pedesaan), sehingga masih terasa adanya ketimpangan dan kesenjangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang tentu saja sewaktu-waktu dapat memicu adanya onflik sosial dalam masyarakat.

Partai Golkar juga mencermati bahwa pembangunan ekonomi lebih mementingkan pada pertumbuhan tanpa memperhatikan pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam proses pembangunan, sehingga tidak berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Bahkan, membuka peluang bagi hadirnya pengangguran yang semakin bertambah dan kemiskinan yang semakin besar.

Hal demikian, tentu saja membuat masyarakat pedesaan semakin tersisih dalam kehidupan karena tertutupnya berbagai peluang, mengingat sektor ekonomi hanya digerakkan oleh orang-orang tertentu yang berpusat dan tinggal di perkotaan.

Dalam kerangka itu, Partai golkar berpendapat bahwa dalam rangka untuk menjamin adanya percepatan dan pemerataan pembangunan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu adanya kebijakan terobosan dalam pembangunan yang berbasis pedesaan melalui penguatan paradigma pembangunan yang berorientasi pada konsep MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA.

Partai Golkar berpendapat bahwa pembangunan yang berbasis pedesaan, selain dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat desa, juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat sebagian besar warga pedesaan bekerja di sektor pertanian, yang menegaskan Indonesia sebagai negara agraris.

Partai Golkar juga mencatat bahwa dalam sejarah kehidupan bangsa, ekonomi Indonesia pernah tumbuh lebih dari 8%. Karena itulah, Partai Golkar mengharapkan agar sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang menuju pertumbuhan 10% pada tahun 2014. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan revitalisasi industry, ekspor yang tinggi, dan investasi yang menarik. Hal itu penting, agar kesejahteraan rakyat makin cepat tercapai. Di samping itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat diukur hanya dengan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dengan pemerataan hasil pembangunan ekonomi tersebut, serta keterlibatan pelaku-pelaku ekonomi yang lebih besar di daerah-daerah, tetapi juga harus memihak kepada ekonomi kerakyatan.

5. Partai Golkar mencermati bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum yang terjadi selama ini, di samping belum memberikan kepastian hukum, juga belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yang antara lain ditandai oleh masih adanya politisasi hukum, “tebang pilih”, mafia hukum, dan permasalahan internal lembaga penegak hukum yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat.

Partai Golkar berpandangan bahwa Indonesia adalah negara hukum, karena itu hukum harus ditempatkan “sebagai panglima” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga perlu adanya penegakan hukum secara konsisten yang dilakukan tanpa pandang bulu, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta menolak adanya praktik-praktik politisasi hukum, mafia hukum, dan “tebang pilih” dalam penanganan kasus-kasus hukum.

Terkait dengan berbagai kasus pidana actual yang mendapat respon kuat dari masyarakat, seperti kasus Bank Cantury, Partai Golkar berpandangan bahwa perlu adanya penanganan yang lebih serius dan konsisten untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut secara cepat dan tuntas. Sebab, apabila hal tersebut tidak dilakukan, tentu akan mempengaruhi, bahkan merongrong kewibawaan lembaga penegak hukum. Adanya aliran dana kasus Bank Century sebagai salah satu tema yang diperiksa oleh DPR melalui penggunaan hak angket oleh penegak hukum dianggap belum cukup bukti, karena itu diharapkan agar BPK dapat melakukan penyelidikan audit forensik.

6. Partai Golkar mencermati bahwa ancaman dan tantangan yang mengemuka dalam konteks kedaulatan negara dan keamanan nasional semakin kompleks, baik ancaman yang bersifat konvensional maupun non konvensional. Ancaman yang bersifat konvensional berupa intervensi dan invasi dari negara lain terhadap Indonesia, meskipun kecil kemungkinannya, tetapi bukan tidak mungkin dapat terjadi mengingat kecenderungan potensi sengketa wilayah perbatasan antar negara semakin tinggi. Ancaman non konvensional yang bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara (trans nasional), seperti terorisme, gerakan separatism, penyelundupan, illegal fishing, illegal loging, human trafficking. Narkoba, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigran gelap, pembajakan, perampokan, aksi radikalisme, dan konflik komunal cenderung juga semakin meningkat.

Oleh karenannya, Partai Golkar berpandangan bahwa kedaulatan negara dan keamanan nasional adalah segala-galanya, mengingat eksistensi dan survivalitas negara dan bangsa sangat terkait dengan hal tersebut. Apabila kedaulatan negara dan keamanan nasional lemah, maka kemandirian dan kedaulatan negara juga akan lemah, sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang eksploitatif sebagai wujud lain dari neo imperialism. Untuk itu, Partai Golkar memandang perlunya respon secara komprehensif, baik menyangkut hal-hal yang mendasar tentang kehidupan kebangsaan, maupun yang terkait dengan kebijakan dan anggaran.

Beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian antara lain meningkatkan ketahanan nasional yang dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, dengan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah; peningkatan postur kekuatan TNI-Polri, serta profesionalisme TNI sebagai garda depan keamanan nasional; peremajaan dan pemutakhiran alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI dan Polri; pemberdayaan dan pengembangan industry persenjataan strategis, sehingga tidak lahi tergantung pada negara lain, dan bahkan bisa secara mandiri mengembangkan industry persenjataan sesuai dengan kebutuhan yang ada; serta mengefektifkan proses pengambilan keputusan politik yang mengutamakan kepentingan nasional, sehingga persoalan-persoalan kedaulatan negara dan keamanan nasional dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Partai Golkar juga mencermati masih adanya permasalahan-permasalahan krusial di daerah perbatasan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karenanya, Partai Golkar berpandangan bahwa selain memperkuat diplomasi politik, juga memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan nasional secara komprehensif, termasuk dengan peningkatan kualitas persenjataan (alutsista) TNI dan Polri; serta pengelolaan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, sehingga masyarakat di kawasan perbatasan tersebut semakin sejahtera dan memiliki ketahanan diri dari intervensi pihak-pihak asing.

7. Partai Golkar mencermati bahwa pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan fundamental dalam pembangunan millennium (MDGs), karenannya membutuhkan perhatian secara seksama dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan, Partai Golkar berpandangan agar anggaran 20% bidang pendidikan dapat diimplementasikan penggunaannya secara optimal, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Demikian pula di bidang kesehatan, Partai Golkar berpandangan agar pelayanan baik secara kuantitas maupun kualitas ditingkatkan melalui terciptanya pusat-pusat pelayanan kesehatan di desa-desa (seperti Puskesmas dan Posyandu), dengan akses dan biaya kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang mampu diperlukan kebijakan khusus berupa subsidi biaya kesehatan secara gratis.

8. Partai Golkar mencermati pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif belum mendudukkan posisi bangsa dan negara dalam pergaulan internasional sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karenanya, partai Golkar berpandangan bahwa Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam pergaulan internasional dengan mengambil kepeloporan dan pengaruh yang luas, sehingga semakin dihargai di mata dunia.

Partai Golkar juga memandang perlu bahwa optimalisasi pelaksanaan politik bebas aktif juga diabdikan kepada perkembangan perdagangan dan pertahanan nasional, serta diarahkan terciptanya proses demokratisasi hubungan internasional.

Partai Golkar juga menegaskan menjunjung tinggi dan menghormati kedaulatan negara dalam tata hubungan antara bangsa. Partai Golkar menolak praktik-praktik penjajahan di era modern, dan oleh karenannya senantiasa konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya, sebagai negara/bangsa yang berdaulat.

Terkait dengan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri, Partai Golkar berpandangan agar perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), semakin ditingkatkan. Dalam konteks ini, Partai Golkar mendesak agar pemerintah senantiasa proaktif dan professional memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan tenang.

9. Sebagai partai yang menghargai jasa-jasa pahlawan nasional, Partai Golkar memberikan apresiasi positif kepada segenap masyarakat yang telah mengusulkan Bapak H.M. Soeharto (almarhum) dan beberapa nama lainnya kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Selanjutnya Partai Golkar mengharapkan kepada pemerintah untuk segera memproses usulan nama-nama tersebut, secara objektif dan tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi dari berbagai pihak yang karena kepentingan pribadi/kelompok, dengan cara mengingkari jasa dan prestasi putra putri terbaik bangsa tersebut.

Jakarta, 20 Oktober 2010

Unggul di 53 Persen Pemilukada, Menang di Pemilu 2014

Pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 18 Oktober kemarin, saya mendapatkan kabar gembira. Laporan pengurus Partai Golkar dari berbagai daerah menyebutkan Golkar telah memenangkan 260 pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) atau 53 persen pemilukada di seluruh Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir.

Kemenangan itu tersebar merata di seluruh Indonesia. Paling besar, Partai Golkar mendominasi kemenangan di pulau Sumatera. Calon-calon yang diusung atau didukung Partai Golkar juga menguasai pemilukada di seluruh Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah. Demikian juga di Kalimantan dan di Sulawesi Tenggara serta Sulawesi Utara.

Saya gembira karena semula Golkar menargetkan kemenangan sedikitnya 40 persen dari hajatan pesta demokrasi di tingkat lokal itu. Ternyata, target tersebut berhasil dilampaui, bahkan lebih besar. Kemenangan dan keberhasilan itu membuktikan bahwa Golkar merupakan partai dengan jaringan dan jangkauan nasional yang paling luas. Keberhasilan itu merupakan modal besar dan akan membuat Partai Golkar lebih bersemangat untuk merebut kembali kemenangan di Pemilu 2014 nanti. Pemilukada bisa menjadi persiapan dan batu loncatan untuk memenangkan Pemilu 2014.

Atas kemenangan ini kita layak gembira. Namun, saya meminta agar kita tak terlena dengan kemenangan tersebut. Pada kesempatan pembukaan Rapimnas itu, saya tekankan betul hal tersebut. Saya ingatkan bahwa perjuangan masihlah panjang. Kepada yang hadir, saya minta agar seluruh kekuatan partai dikerahkan agar angka kemenangan 53 persen di pilkada itu lebih ditingkatkan lagi dalam rangkaian pemilukada tahun 2011. Sebab, pada tahun-tahun mendatang, masih ada ratusan pemilukada kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang akan dihadapi Golkar.

Jika target maksimal dalam pemilukada yang ditetapkan Partai dapat diraih, saya tidak ragu bahwa Golkar akan dapat merebut kemenangan pada Pemilu 2014. Tentu, ada prasyarat-prasyarat lain yang juga mesti dipenuhi. Misal saja, keterlibatan dan kontribusi nyata kader muda Golkar, dan sebagainya.

Karena itu, saat Golkar mengadakan Seminar Nasional dalam rangka HUT ke-46 Partai Golkar di kantor DPP, Sabtu, 16 Oktober 2010, saya meminta secara khusus kepada kader muda Golkar agar mampu menguasai sekaligus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Saya berpandangan, melalui pemanfaatan teknologi informasi itu, Partai akan makin mudah menjaring kader atau pun pemilih baru.

Sekarang adalah era teknologi informasi, yang merupakan bagian dari kehidupan generasi muda saat ini. Pada 2014 nanti, mereka akan menjadi pemilih baru atau pemilih pemula yang jumlahnya tidak kecil. Potensi tersebut harus dimanfaatkan oleh para kader Golkar, terutama kader-kader muda. Sebab, hanya merekalah yang paling mengerti dan memahami kemauan atau keinginan anak muda. Mereka sendiri yang bisa menyelami aspirasi para pemilih pemula itu, bukan generasi seperti saya yang sudah berusia 64 tahun.

Pada 2014, Partai Golkar mematok target dapat meraih 40 juta pemilih. Dari jumlah tersebut, 10 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang merupakan kalangan muda. Di sini diharapkan kerja keras kader-kader muda Golkar, terutama yang tergabung di ormas semacam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan lain-lain.

Kerja keras dan kontribusi nyata untuk target 40 juta pemilih itu juga diharapkan muncul pada tiap-tiap anggota DPR RI serta anggota DPRD provinsi dan kota/kabupaten dari Partai Golkar. Tiap anggota DPR RI ditargetkan mampu memantapkan 10 ribu kader untuk keanggotaan Partai Golkar di daerah pemilihannya. Sedangkan untuk setiap anggota DPRD provinsi, ditarget mampu menggaet sebanyak 5.000 kader. Dan, untuk tiap anggota DPRD di kota/kabupaten ditargetkan dapat merangkul 2.500 kader. Demikian pula halnya dengan gubernur dan wali kota atau pun bupati yang berasal dari Golkar.

Ikhtiar juga dilakukan dengan menerbitkan kartu tanda anggota (KTA) bagi tiap-tiap anggota Partai Golkar. KTA yang bisa didapatkan dengan hanya membayar Rp 7.500 itu berlaku selama lima tahun. Ia telah terintegrasi dengan asuransi Jiwasraya. Bagi anggota yang meninggal dunia secara biasa/wajar, keluarganya akan menerima santunan Rp2 juta. Sementara, bagi anggota yang meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat total saat kecelakaan, mendapatkan santunan asuransi Rp5 juta.

Semua langkah-langkah dan terobosan yang dibuat tersebut diharapkan dapat membuat Partai ini semakin maju dan unggul. Tidak hanya unggul dalam pemilukada tahun depan, namun juga dalam menyongsong pesta demokrasi, Pemilu 2014 mendatang.

Menjadi Pejabat Pelayan Rakyat

Hari Sabtu 9 Oktober lalu, saya mengumpulkan para kader Partai Golkar yang menjadi kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta. Dalam acara bertajuk “Forum Konsultasi Kader Partai Golkar di Eksekutif dengan DPP Partai Golkar” itu, hadir gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, atau wakil bupati dan walikota dari seluruh Indonesia.

Banyak kepala daerah yang hadir. Ini karena kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada di seluruh Indonesia sejauh ini lebih dari 50 persen. Jika dirinci ada 11 orang gubernur, sembilan orang wakil gubernur, 155 orang bupati/walikota, sedangkan wakil bupati/walikota ada 105 orang. Mereka ini adalah kader-kader militan Golkar di daerah yang akhirnya berhasil menjadi kepala daerah. Kepada mereka saya menyatakan rasa bangga atas capaian yang juga menjadi prestasi Partai Golkar tersebut–tentunya dengan tidak menutup mata atas kegagalan di beberapa wilayah yang harus dijadikan pembelajaran dan perbaikan ke depan.

Saya sengaja mengumpulkan mereka untuk memberikan arahan dan sosialisasi kebijakan DPP. Intinya, Golkar ingin menekankan bahwa para kepala daerah atau eksekutifnya harus bekerja menjadi pejabat yang pro rakyat, pejabat yang melayani rakyat. Terkait hal itu, saya sengaja mengadakan acara tersebut pada akhir pekan, hari Sabtu, hari libur.

Tadinya acara ini akan diadakan pada hari Jumat malam. Namun saya khawatir tugas pemerintahan para kepala daerah ini akan terganggu. Sebab bagi yang tempatnya jauh dari Jakarta pasti akan berangkat lebih awal, dan dengan demikian pasti akan meninggalkan tugas pelayanan kepada rakyat. Akhirnya saya putuskan diadakan Sabtu pagi saja, sehingga relatif tidak akan mengganggu tugas pemerintahan mereka.

Hal ini penting. Rakyat harus diutamakan. Apalagi mereka menjadi pejabat atas pilihan rakyat. Karena itu, mereka harus memegang teguh amanat rakyat. Politik dan pemerintahan sendiri sejatinya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu semboyan Partai Golkar adalah: “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Saya tekankan sekali hal itu kepada para kepala daerah yang hadir. Bahkan saya tegas mengatakan: bila ada kepentingan partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka mereka harus mendahulukan kepentingan rakyat. Karena partai ini ada untuk melayani rakyat, sang pemilik kedaulatan tertinggi.

Dalam pertemuan tersebut tentu saja kami juga membahas isu-isu politik, arah kebijakan partai dan sebagainya. Kita harapkan, kepemimpinan mereka di daerah akan sejalan dengan nafas perjuangan partai. Dengan demikian kebijakan pro rakyat yang diusung Golkar bisa juga terealisasi di bawah dan bukan hanya sekedar wacana elit semata. Misalnya saja mengenai pembangunan desa. Saya meminta para kepala daerah memperjuangkan pembangunan di pedesaan.

Pembangunan desa ini penting karena sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan, namun selama ini agak kurang diperhatikan. Maka, Partai Golkar sekarang juga mengangkat slogan “Membangun Bangsa dari Desa”. Jika desa sejahtera, maka bangsa juga akan sejahtera. Karena itu para kepala derah ini harus bisa membangun desa di daerahnya masing-masing.

Pembangunan desa ini bisa dilakukan dengan cara memperjuangkan anggaran untuk pembangunan desa. Tak hanya para kepala daerah saja, anggota Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar dan Badan Anggaran juga memperjuangkan hal itu masuk APBN. Saat ini masih banyak rakyat di daerah masih mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi desa masih banyak sekali.

Soal infrastruktur, di desa juga belum memadahi, sehingga perlu dilakukan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga masalah pekerjaan. Banyak penduduk desa yang tidak mendapatkan pekerjaan karena minimnya lapangan kerja. Akibatnya mereka pergi ke kota. Ini juga harus diatasi dan dicarikan program yang tepat dan bisa menjadi solusi.

Dalam pertemuan itu, saya juga mendengarkan masukan dari mereka. Saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertukar pengalaman tentang pengelolaan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek. Tujuannya, supaya keberhasilan di satu daerah akan mengilhami daerah lain yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Dengan demikian tak ada masalah daerah yang tak bisa diatasi. Maka pemerintahan dan pembangunan di daerah pun akan terlaksana dengan lancar, dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Insya Allah!

Meneguhkan Nilai Gotong Royong

Pidato pada Pelantikan Pengurus MKGR

Saudara-saudara yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.

Pertama, saya ingin mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada jajaran pimpinan serta seluruh kader Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Priyo Budi Santoso yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP MKGR periode 2010-2015. Saya juga ingin memberi apresiasi dan ucapan selamat kepada segenap pengurus pusat DPP MKGR yang terpilih saat ini.

Besar harapan saya bahwa semua ini akan menjadi momentum bagi organisasi MKGR untuk berbenah diri serta menjadi sebuah organisasi yang lebih solid dan lebih baik lagi di masa mendatang, sehingga MKGR lebih mampu lagi menjadi kekuatan yang turut membesarkan Partai Golkar serta menjadi ujung tombak kemajuan bangsa di masa mendatang.

Saya selalu mendukung dan merasa bangga terhadap organisasi MKGR. Dari namanya saja, yaitu Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, organisasi saudara-saudara ini mengatakan sesuatu yang penting, suatu nilai yang mulia dan harus terus kita junjung tinggi.

Gotong royong yang dilandasi semangat kekeluargaan bukan sebuah ungkapan klise. Ia adalah sebuah nilai dasar, kristalisasi pengalaman satu generasi ke generasi lainnya dari himpunan manusia yang kita sebut manusia dan masyarakat Indonesia. Menurut Bung Karno, gotong royong dan semangat kekeluargaan adalah saripati dari nilai-nilai keindonesiaan, sebuah esensi dari kultur ketimuran yang menjadi fondasi dari kehidupan bersama serta yang menjadi dasar nasionalisme Indonesia. Nilai inilah yang menjadi penopang kebhinekaan kita, tempat kita bisa mengekspresikan perbedaan tetapi pada saat yang sama tetap menjaga persatuan bangsa.

Semua hal tersebut tidak boleh kita lupakan. Justru dengan semakin kompleksnya dunia, justru dengan semakin majunya ekonomi Indonesia, justru dengan semakin mengglobalnya masyarakat kontemporer, nilai-nilai mulia tersebut harus makin dipegang teguh.

Di saat-saat belakangan ini, dengan terjadinya berbagai kericuhan, konflik, dan perselisihan yang kadang memakan korban yang menyedihkan, kita semakin diingatkan untuk kembali merenungkan jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa.

MKGR harus berdiri di garis terdepan untuk berkata: hentikan semua perselisihan itu. Hentikan semua kerusuhan. Darah dan air mata sudah cukup banyak mengalir. MKGR harus mengajak semua anak bangsa untuk kembali menjunjung tinggi semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri yang majemuk, sebuah negeri yang menjunjung tinggi toleransi dan sikap untuk saling menghormati.

Saudara-saudara yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia.

Reformasi, demokratisasi, serta pembangunan politik nasional hanya mungkin berkembang baik jika dibimbing dan diarahkan sebuah nilai dasar yang jelas. Tanpa nilai semacam ini, demokratisasi dan pembangunan politik hanya akan berakhir dengan kegamangan dan fragmentasi politik yang cenderung ekstrem.

Nilai apakah yang paling cocok sebagai dasar pembangunan politik kita? Kalau kembali ke Bung Karno lagi, Sang Proklamator kita, Pancasila dapat dikristalisasikan ke dalam Trisila, dan kemudian dikristalisasikan lagi ke dalam Ekasila, satu sila, yaitu gotong royong.

Gotong royong dan semangat kekeluargaan itulah yang merupakan sebuah nilai yang memungkinkan semua perbedaan berkembang, bagai seribu bunga di pagi hari, tetapi yang tetap menjaga ikatan kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika, sebuah nilai hakiki yang oleh bangsa-bangsa terhormat lainnya juga dijunjung tinggi, misal, di Amerika serikat disebut dengan E Pluribus Unum. Berbeda-beda tetapi satu jua. Berkerja bahu-membahu mencapai tujuan bersama, tanpa mematikan kepentingan dan ciri individual masing-masing.

Dengan dasar semacam ini, kehidupan politik, kehidupan kepartaian, dinamika kepemimpinan dan persaingan para elite, gerakan kemasyarakatan dan civil society: semua dapat berlangsung dan mencari bentuk serta mengejar kepentingan masing-masing. Tetapi semua secara sadar menjunjung kebersamaan, menjauhi sikap yang hanya mementingkan atau mau menang sendiri. Jika hal ini terjadi, maka sistem politik nasional kita akan semakin kokoh, semakin demokratis, di mana pilar-pilarnya mampu memainkan peran yang konstruktif bagi kehidupan bersama.

Saudara-saudara yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia.

Kalau saya berbicara soal nilai-nilai dasar, saya sesungguhnya tidak ingin menafikan sebuah kenyataan, bahwa selain nilai-nilai dasar itu ada berbagai hal yang juga penting untuk diperhatikan.

Salah satu hal penting tersebut adalah integritas serta ketegasan negara dan pemerintah. Negara kita adalah negara hukum, sebuah recht staat, bukan negara kekuasaan atau macht staat. Hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum adalah fondasinya kehidupan bersama.

Tanpa kepatuhan dan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi anarkis, sebuah situasi yang menjadikan manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya.

Karena itulah, negara serta aparat negara, diberi kewenangan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu di semua segi kehidupan, dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan presumption of innocence.

Warga negara harus menghormati pemerintah dan penegak hukum. Tetapi kehormatan itu tidak boleh hanya berasal dari legitimasi formal semata. Negara, pemerintah, serta aparat pemerintah juga harus memperlihatkan bahwa authority goes along with integrity and respect. Otoritas formal akan semakin dihormati dan dipatuhi jika pemerintah serta penegak hukum bersikap dan bertindak penuh suri tauladan. Pemerintah akan semakin dihormati jika memperjuangkan keadilan, kemajuan, dan betul-betul memperlihatkan satunya kata dan perbuatan.

Pemerintah harus adil tetapi juga harus tegas. Pemerintah harus keras namun tetap berada dalam tatanan yang legal. Pemerintah harus berani dan tetap menjunjung tinggi kepatutan dan rasa kemanusiaan.

Dalam konteks seperti itulah, Golkar dapat mengambil peran strategis, sebuah peran yang mendorong keadilan, ketegasan, kepastian hukum serta kemajuan bangsa Indonesia. Jika dalam situasi kebangsaan terjadi guncangan, perbedaan yang tajam, serta disharmoni, maka Golkar harus mampu menjadi a moderating factor, kekuatan yang mempertautkan, bukan yang mempertajam perbedaan yang ada. Golkar juga harus mampu menjadi partai yang memberi solusi, meraih dan merangkul semua elemen bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan besar di masa depan.

Saudara-saudara yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia.

Selain semua nilai-nilai dasar, tatanan negara dan perilaku pemerntahan, kita juga harus memperhatikan masalah pemberdayaan sosial. Pembangunan politik nasional yang kokoh mempersyaratkan elemen-elemen sosial yang juga kokoh. Demokrasi dan sistem politik membutuhkan civil society serta individu-individu di berbagai komunitas yang mampu bertindak dan melakukan berbagai aktivitas secara mandiri, otonom, kreatif serta bertanggung jawab. Inilah elemen pendukung demokrasi yang tak pernah boleh kita lupakan.

Demokrasi bukan sebuah sistem yang berada di ruang hampa. Democracy doesn’t work in a vacuum. Amerika Serikat mampu bertahan dan selama lebih dua abad mengembangkan sistem demokrasi mereka karena adanya prasyarat semacam ini. Kita memang harus membentuk demokrasi dengan ciri khas kita sendiri, sebuah sistem demokrasi yang merupakan pencerminan nilai-nilai kegotongroyongan. Namun dari negeri seperti Amerika Serikat kita bisa belajar, bahwa partisipasi yang mandiri, dedikasi dalam kegiatan kemasyarakatan, keinginan untuk terlibat dalam kehidupan sosial adalah unsur universal yang merupakan the necessary elements for a democracy to flourish.

Saya yakin, perjalanan pembangunan politik nasional kita sudah menuju arah yang benar. Dalam 10 tahun terakhir, sejak masa reformasi, memang muncul berbagai tantangan dan kebimbangan. Namun, Indonesia telah tumbuh makin dewasa, dan sistem politik nasional pun semakin mencerminkan kematangan tersebut.

Tentu saja kita tidak boleh berpuas diri. Gejala konflik dan kerusuhan yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kebangsaan kita harus terus diperkuat dan dirawat dengan baik. Hal ini tidak boleh terus berlanjut. Dan, saya yakin bahwa MKGR, serta keluarga besar Golkar, akan terus mengingatkan, akan terus menjadi pengawal terdepan bagi kebhinnekaan serta kemajuan Indonesia.

Membangun bangsa memang bukanlah pekerjaan satu dua generasi. Tetapi kita harus memastikan bahwa dari satu generasi ke generasi berikutnya, bangsa Indonesia harus terus maju dan berkembang, bukan mundur dan semakin terbelakang.

MKGR, Golkar, serta seluruh komponen strategis bangsa harus mengawal kemajuan bersama. Jangan pernah lengah. Jangan pernah putus asa. Insya Allah, di masa-masa mendatang, Allah terus memberi ridho-Nya kepada kita semua untuk menjadi bangsa yang maju, tangguh, damai dan sejahtera.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengenalkan Golkar dan Indonesia ke Peneliti Singapura

Selasa 28 September lalu saya kedatangan tamu istimewa. Sore itu, rombongan peneliti senior Kementerian Pertahanan Singapura mengunjungi Partai Golkar. Rombongan 20 peneliti itu saya terima bersama pengurus DPP Golkar di Kantor Freedom Institute, Menteng, Jakarta.

Para peneliti yang sebagian besar berusia muda itu, berkunjung ke Golkar karena ingin mengenal lebih dekat dan lebih dalam Partai Golkar. Selama ini mereka telah mempelajari Partai Golkar, dan memutuskan berkunjung untuk memperdalam pengetahuan tentang partai ini. Apalagi sebagai partai besar yang sudah lama berdiri, Golkar mengalami banyak dinamika dan perubahan.

Karena itu, mereka ingin mengenal bagaimana Golkar saat ini. Khususnya bagaimana Golkar di bawah kepemimpinan saya. Misalnya apa kebijakan-kebijakan baru, sumbangsih pemikiran dan karya Partai Golkar ke depan untuk Indonesia, dan tentu saja mereka ingin mendapat penjelasan mengenai kondisi perpolitikan dan ekonomi Indonesia.

Lalu saya memberikan semacam ceramah kepada mereka. Saya menjelaskan banyak hal, mulai soal kondisi politik, sosial, sampai ekonomi Indonesia. Misalnya saya jelaskan kepada mereka bahwa perkembangan perekonomian Indonesia sangat mengagumkan. Saya juga mengatakan bahwa bangsa ini akan memperkuat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Ke depan, Indonesia akan bergerak menjadi subyek pembangunan dunia, bukan obyek semata.

Mengenai Golkar, saya menjelaskan banyak perubahan setelah saya memimpin partai ini. Misalnya saya banyak mengakomodasi anak muda, dan membuat partai ini peduli dengan anak muda. Membuat konsep pembangunan dari desa, melandaskan perjuangan dari suara rakyat, dan lain sebagainya.

Setelah memberikan ceramah, saya mempersilakan mereka mengajukan pertanyaan. Sebab para peneliti ini tentu punya banyak pertanyaan di benak mereka tentang Partai Golkar. Dengan tanya jawab juga akan lebih pas menjelaskan apa yang sebenarnya ingin mereka ketahui. Kemudian mereka bergantian bertanya. Ada yang menanyakan apakah Golkar mengalami hambatan dengan masa lalunya, terutama dengan sosok mantan Presiden Soeharto yang lekat dengan partai ini di masa lalu.

Lalu saya jawab bahwa Partai Golkar saat ini adalah Partai Golkar baru dan tidak tersandera dengan masa lalu. Mengenai sosok Pak Harto saya mengatakan, saya sendiri dulu pernah “menantang” Beliau saat maju menjadi ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Namun saya mengatakan bahwa sosok Pak Harto itu, selain kelemahannya, juga ada sisi baiknya. Tak bisa dipungkiri, banyak juga jasa yang pernah dilakukan Pak Harto. Maka bagi Partai Golkar, figur Pak Harto ini juga begitu, ada positifnya dan ada negatifnya.

Lalu ada pula yang bertanya mengapa Partai Golkar di bawah kepemimpinan saya sangat menonjolkan program anak muda dan mengapa saya begitu tertarik dengan anak muda. Saya jelaskan bahwa saya memang tertarik dengan anak muda karena semangat, militansi, dan kreativitas mereka. Selain itu di partai juga memerlukan regenerasi dan kaderisasi.

Potensi anak muda juga begitu besar. Diperkirakan ada 60 juta anak muda yang memiliki hak pilih. Juga banyak di antara mereka yang potensial menjadi pemilih baru di pemilu mendatang. Nah, jika ingin mendapat dukungan mereka, maka Partai Golkar juga harus mendekati mereka. Untuk mendapatkan mereka maka kita harus mengetahui apa yang dimaui mereka.

Mendekati mereka ini juga berarti mendekati dan menyelami dunia mereka, misalnya lewat Internet atau jejaring sosial dan membuat program-program yang atraktif buat mereka. Hal itulah yang selama ini dilakukan Partai Golkar yang saya pimpin. Rupanya hal ini tidak sia-sia. Sebab beberapa waktu ini banyak anak muda yang masuk Partai Golkar.

Kepada para peneliti Singapura itu saya juga menjelaskan banyak isu tidak benar mengenai Partai Golkar. Misalnya, selama ini sering digembar-gemborkan tidak ada kekompakan dalam tubuh Partai Golkar, ada pemimpin ganda dalam Partai Golkar, dan sebagainya. Mengenai hal ini saya tegaskan bahwa hal itu tidak benar. Tidak ada pemimpin ganda di Partai Golkar, cuma ada satu kepemimpinan. Semua keputusan dan segala sesuatu yang menyangkut partai ada di tangan saya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ada juga tudingan bahwa Golkar partai yang korup atau partai yang melindungi koruptor. Mengenai ini saya katakan, bahwa harus dibedakan antara partai dan orang korup itu sendiri. Saya sendiri dan Partai Golkar sangat concern tentang pemberantasan korupsi.

Di antara peserta ada yang menanyakan visi saya dalam membangun Indonesia. Dia juga menanyakan apakah saya siap menjadi presiden. Saya katakan pada dia bahwa saya adalah orang yang sangat realistis. Karena itu saya belum memutuskan mengenai hal itu. Namun jika nanti rakyat menghendaki saya untuk maju, saya akan pertimbangkan. Tetapi, tentu saya akan melihat dulu surveinya seperti apa. Saya akan melihat apakah rakyat mendukung atau tidak. Di Partai Golkar, survei selalu kita pakai untuk mengukur apakah seseorang layak maju menjadi kandidat atau tidak.

Hal ini kita terapkan dalam berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam semua pilkada yang diikuti Partai Golkar, kandidatnya ditentukan dengan survei. Karena itu hanya sedikit yang meleset. Karena sebelum dicalonkan, sudah kita ukur popularitasnya di mata rakyat. Demikian juga halnya dengan pemilu presiden nanti. Jika nantinya popularitas saya kalah dengan kandidat Golkar yang lain, maka dia yang akan maju. Di Partai Golkar tidak berlaku bahwa pemimpin otomatis menjadi kandidat. Ini karena Partai Golkar akan memberikan kader terbaik untuk negeri ini.

Sedangkan mengenai visi membangun Indonesia, saya mengungkapkan beberapa hal. Pertama bahwa harus ditegakkan hukum. Rule of law itu harus ditegakkan. Hukum harus bisa diterapkan pada semuanya tanpa kecuali. Kedua, masalah infrastruktur harus diperhatikan. Masalah infrastruktur ini sangat penting. Untuk bisa maju, Indonesia harus membangun banyak jalan, listrik, bandara

pelabuhan, dan lain sebagainya. Infrastruktur ini akan menjadi penopang roda perekonomian. Tidak akan ada yang mau investasi tanpa insfrastruktur yang bagus.

Selanjutnya, Indonesia juga harus punya anggaran yang bagus pada kesejahteraan rakyat. Negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Negara harus mengintervensi masalah kesejahteraan rakyat. Intervensi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya wajib dilakukan. Program yang mengarah untuk kesejahteraan rakyat juga harus dibuat. Misalnya saja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini dinilai berhasil dan bahkan akan menjadi ASEAN Project.

Setelah pertemuan, para peneliti itu mengaku mendapat pengetahuan baru tentang Partai Golkar dan Indonesia. Mereka senang bisa berkunjung dan mendapat penjelasan dari saya. Saya sendiri juga senang menerima kunjungan mereka, menjelaskan, dan menyebarluaskan visi dan misi Partai Golkar. Tidak hanya mereka, saya juga akan dengan senang hati mengenalkan dan menjelaskan kepada siapa pun mengenai partai yang saya pimpin ini dan apa yang telah dan akan dilakukannya untuk Indonesia.

Memperjuangkan Anggaran Pro-Rakyat

Akhir-akhir ini, kita banyak membaca dan menonton berita seputar maraknya gangguan keamanan dan terorisme. Para pelaku yang diduga teroris ini terang-terangan merampok bank di siang bolong dengan senjata berat. Mereka juga menyerang kantor polisi dan menewaskan beberapa petugas.

Pemberitaan juga diramaikan soal pengungkapan jaringan teroris yang terus menerus dilakukan Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) 88 Polri. Saya sangat mengapresiasi kerja mereka. Apalagi banyak teroris yang berhasil dibekuk dan diungkap jaringannya. Beberapa rencana teror berhasil digagalkan. Namun kerja mereka tampaknya masih panjang dan berat, karena masih ada jaringan teroris yang harus terus diburu demi menjaga keamanan negara.

Kerja mereka jelas perlu kita dukung. Karena itu, saat DPP Partai Golkar mengadakan rapat dengan rekan-rekan Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar, membicarakan RAPBN 2011, masalah keamanan ini mengemuka. Saya trenyuh mendengar info bahwa dana operasional Densus 88 sangat minim; dari RAPBN hanya Rp9 miliar per tahun. Ini tentu relatif sedikit untuk menyokong kinerja mereka satu tahun penuh. Sedangkan kebutuhan Densus 88 sendiri sebagaimana yang disampaikan Polri adalah Rp60 miliar per tahun. Hal ini tentu harus kita atasi. Karena kalau berbicara soal keamanan negara kita tidak bisa main-main. Jangan sampai pemberantasan terorisme terkendala masalah dana.

Karena itu saya perintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk memperjuangkan penambahan dana Densus 88 dalam APBN 2011. Kita tidak bisa menunggu sampai 2012. Sebab masalah keamanan nasional ini penting. Kalo bicara soal keamanan nasional kita bicara banyak hal–ada masalah ekonomi nasional, pariwisata, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya yang akan terganggu jika keamanan terganggu.

Selain masalah keamanan, akhir-akhir ini kita juga menghadapi masalah pertahanan. Kita sedang menghadapi masalah mempertahankan kedaulatan negara. Kita dengar kabar mengenai masalah Ambalat, masalah perbatasan, masalah pencurian ikan oleh asing, dan lain sebagainya. Sementara itu, dana pertahanan sering dikeluhkan karena dinilai relatif kecil. Saya belum tahu detailnya, namun memang masih kecil dibandingkan kebutuhan pertahanan kita.

Soal pertahanan ini penting karena terkait upaya menjaga kedaulatan. Kalau menyangkut masalah kedaulatan negara, kita tidak boleh ragu-ragu memberikan tambahan dana. Maka saya meminta anggota FPG untuk memperjuangkannya. Anggaran pertahanan harus ditambah baik untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun anggaran bagi personil. Jumlahnya tentu sesuai kebutuhan yang diminta oleh Kementerian Pertahanan atauMarkas Besar TNI.

Dalam membahas anggaran ini tentu tidak hanya masalah keamanan dan pertahanan saja. Juga ada masalah infrastruktur dan dana kesejahteraan rakyat. Hal itu juga pernah saya bahas dalam jumpa pers beberapa bulan lalu. Saya juga pernah menulis blog ini berjudul Politik Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat. Misalnya, pemerintah perlu menambah dana infrastruktur untuk membangun proyek infrastruktur yang tidak dikerjakan swasta tapi penting bagi rakyat dan perekonomian. Juga, pembangunan jalan tol Medan-Binjai yang penting tapi tidak diminati swasta karena dinilai tak menguntungkan, dan banyak hal serupa lainnya.

Anggaran tentang kesejahteraan rakyat itu perlu ditingkatkan, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kita tahu anggaran PNPM tahun ini kurang lebih Rp1,9 miliar per kecamatan. Kalau bisa itu ditingkatkan menjadi Rp2,3-2,4 miliar per kecamatan. Itu akan jadi besar dampaknya pada pembangunan desa. Inilah yang dimaksud Partai Golkar “Membangun Bangsa dari Desa”.

Selain itu, saya juga meminta Fraksi Partai Golkar melobi pemerintah dan memperjuangkan agar Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak naik tahun depan. Saya senang bahwa akhirnya perjuangan ini berhasil. Fraksi Partai Golkar akhirnya berhasil menyakinkan pemerintah bahwa tidak boleh ada kenaikan pada 2011. Saya baca berita bahwa Menteri ESDM telah mengatakan pada tahun 2011 tidak ada kenaikan.

Soal listrik ini, kami melihat apakah efisiensi di PLN bisa ditingkatkan. Saya kira Badan Anggaran ada Panitia Kerja PLN sedang mendalami soal ini. Jika efisiensi dilakukan, itu akan bisa menekan bahkan menghilangkan subsidi dari negara. Kita mengetahui bahwa sebagian besar subsidi itu karena PLN masih banyak memakai pembangkit dengan energi BBM. Ini harus diganti dengan tenaga terbarukan atau energi murah. Banyak sekali pilihannya, ada air, angin, dan sebagainya, yang sudah terbukti sukses digunakan di negara lain.

Partai Golkar melalui Fraksi di DPR akan terus memperjuangkan anggaran pro-rakyat. Kami juga akan mengajak fraksi-fraksi lainnya untuk memperjuangkan hal ini. Alhamdulillah seusai saya jumpa pers soal itu, dan lalu diberitakan secara luas di media massa, banyak fraksi yang menyatakansetuju. Pemerintah tidak perlu ragu menambah anggaran demi kesejahteraan rakyat. Karena, semua ini demi kepentingan rakyat, pemilik kedaulatan tertinggi di negara ini.