Menjadi Bangsa Mandiri dengan PNPM Mandiri
Awal pekan ini, saya mendapat kabar pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sampai 2014. Alasannya: karena dinilai berhasil mengentaskan kemiskinan.
Pemerintah, seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, PNPM masih diperlukan karena masih banyak kantong kemiskinan di Indonesia yang membutuhkan bantuan. Kemiskinan memang salah satu masalah besar yang dihadapi negara berkembang termasuk bangsa Indonesia.
Masalah kemiskinan ini harus ditanggulangi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Masyarakat miskin harus diajarkan cara berusaha agar mendiri dan mampu berusaha mengentaskan diri dari kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan.
Nah, PNPM Mandiri adalah salah satu upaya yang sangat baik dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini diluncurkan pada 30 April 2007 lalu saat saya masih menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Kebetulan saat program ini diperpanjang, akan dilanjutkan oleh Menko Kesra Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, partai yang saya pimpin.
Saya sering mengatakan PNPM ini adalah program terbesar pemerintah untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan pekerjaan dan mengakselerasi target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) dengan memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia.
Sejarah lahirnya PNPM Mandiri diawali dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999-2002, PPK II dilaksanakan pada 2003-2006, PPK III awal 2006-2007. Melihat keberhasilan PPK Pemerintah Pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas; salah satunya dengan menggunakan skema PPK.
Upaya itu diawali dengan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) per 1 September 2006. Program tersebut kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kota Palu, 30 April 2007.
Dalam PNPM Mandiri ini para pengusaha yang menerima pinjaman adalah rakyat miskin yang berusaha di berbagai bidang mikro. Pinjaman mereka akan dikembalikan pada calon penerima kredit berikutnya, sehingga modal akan berputar dan produktif. Dengan demikian, banyak rakyat miskin yang akhirnya tertolong oleh kredit usaha mikro ini. Jadi masyarakat tidak sekedar diberikan bantuan, namun diajari mengelola bantuan, membuat usaha dan membantu masyarakat lainnya. Ibaratnya mereka tidak hanya diberi ikan, namun juga diberi pancing dan diajarkan cara memancing. Jika sukses, mereka akan mengajarkan cara memancing pada yang lainnya. Jadi program ini tidak hanya bersifat charity saja.
Melaui PNPM Mandiri, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam program ini masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007, misalnya, dimulai dengan PPK sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Ini dilakukan peserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi. Juga, ada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Untuk daerah tertinggal ada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).
Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Selain itu, PNPM Mandiri juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah.
Dari data yang ada, PNPM Mandiri mampu menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Angka ini meningkat drastis pada 2008 hingga mencapai 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di Tanah Air. Sementara itu, untuk tahun 2009, jumlah desa yang mendapat kucuran PNPM Mandiri adalah sebanyak 50.201 yang tersebar di 3.908 kecamatan.
Dulu memang PNPM Mandiri rencananya akan dilakukan jangka panjang, sekurang-kurangnya hingga 2015 nanti. Sebab proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun. Hal ini juga sejalan dengan target waktu pencapaian MDGs.
Walaupun PNPM-Mandiri adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia namun pemerintah sangat menyadari pentingnya peranan dan bantuan dari dunia internasional untuk membantu pencapaian target pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selama saya menjadi Menko Kesra Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dan multilateral yang cukup erat dengan agensi donor dan organisasi internasional lainnya.
Fasilitas Dukungan Multidonor akan digunakan terutama untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan berskala besar. Pada Desember 2007 misalnya ada kerjasama dengan Bank Dunia. Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick saat itu dalam pidatonya, antara lain, mengatakan bahwa sesuatu yang spesial dari program ini adalah usaha keras pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bangkit dari kemiskinan. Bank dunia dan negara-negara donor senang sekali bisa membantu karena percaya dengan program ini.
Saya selalu terjun ke lapangan memantau pelaksanaan progam ini. Saya melihat program ini berjalan dengan baik dan sukses. Banyak kisah keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masyarakat semakin antusias menyambut karena merasakan langsung manfaatnya. Macam-macam cara mereka mengelola dan meraih sukses. Misalnya masyarakat Kecamatan Ampel Boyolali, Jawa tengah, mengembangkan peternakan kambing dengan sistem gaduh dan berhasil–dari 61 ekor kambing berkembang menjadi 171 ekor.
Di Blitar, Jawa Timur, lain lagi, masyarakat mengelola program ini dengan bergerak di bidang usaha dagang pakaian jadi, usaha ternak ayam, pengrajin dan pengusaha toko kelontong. Selain itu banyak kisah lain yang menunjukkan bahwa penerima PNPM Mandiri memperlihatkan antusiasme mereka dalam menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Hal ini karena masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola, mengawasi, dan melaksanakan program mereka sendiri. Maka masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program tersebut.
Saya melihat program PNPM Mandiri ini telah terbukti mendorong perekonomian rakyat secara signifikan, sejak program itu digulirkan pada 2007. Program ini secara bertahap telah mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Buktinya, setelah program ini berjalan tampak bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang berarti guna mencapai target MDGs. Target penurunan jumlah penduduk berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS per hari berpeluang tercapai dalam waktu dekat. Jika pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin sekitar 12 persen, 2007 sudah tinggal 6,7 persen.
Indonesia juga telah mencapai sejumlah target dalam pendidikan setara bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Pada 2006, jumlah anak perempuan yang bersekolah lebih banyak dari anak laki-laki di sekolah dasar. Namun, pencapaian itu tidak merata di seluruh penjuru Indonesia. Di sejumlah tempat terutama di Kawasan Timur Indonesia, pencapaian masih jauh dari target.
Karena itu PNPM Mandiri harus terus dilanjutkan. Program ini penting karena membentuk masyarakat kita menjadi bangsa yang mandiri. Pemerintah perlu terus mendukung program ini. Jika program ini terus konsisten dilanjutkan dan berjalan dengan baik, saya optimistis target MDGs di 2015 dapat kita capai.