Akhir-akhir ini Partai Golkar mendapat serangan bertubi-tubi terkait konsep pembangunan desa. Usulan Golkar agar ada dana untuk pembangunan desa telah disalahpahami seolah-olah Golkar ingin mempertebal kantong anggota Dewan dengan Dana Desa dan Dana Aspirasi. Melalui blog ini, saya akan menjelaskan apa sebenarnya konsep Golkar agar tidak terus simpang siur.

Sebenarnya Partai Golkar ingin menawarkan gagasan pembangunan yang dimulai dari daerah. Lebih spesifik lagi pembangunan dimulai dari desa, karena pembangunan desa masih belum berjalan baik dan masih butuh perhatian. Perlu diingat juga sebagaian besar rakyat kita tinggal di desa.

Bagi Golkar kepentingan rakyat paling utama. Karena itu motto Golkar adalah “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Partai ini akan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kita tidak akan menjadi partai yang hanya peduli rakyat saat menjelang pemilu saja. Kepedulian itu akan dilakukan terus menerus.

Karena itu maka saya berpendapat pembangunan di desa perlu segera dilakukan. Partai Golkar menginstruksikan kepada anggota dewan terpilih untuk menampilkan gagasan membangun dari desa ini. Banyak desa yang belum tersentuh pembangunan. Karena itu wakil daerah itu yang ada di parlemen perlu memperjuangkannya. Itu sebenarnya inti gagasannya.

Gagasan ini sudah dikemukakan Fraksi Partai Golkar di parlemen. Saat dilemparkan banyak yang menanggapi. Pada dasarnya saya senang dengan tanggapan itu, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Inilah demokrasi, selalu ada perbedaan pendapat. Tapi kemudian yang berkembang justru substansinya dibelokkan. Dalam wacana dan pemberitaan yang muncul seolah-olah Golkar mengusulkan gagasan itu agar anggota DPR mendapat uang Rp15 miliar.

Lalu berkembanglah wacana dana aspirasi daerah pemilihan yang membuat Golkar di serang dari mana-mana. Padahal gagasan dari Partai Golkar, anggota Dewan hanyalah sebagai penyampai. Dia akan melihat dari daerah yang dia wakili, apa yang dibutuhkan. Apa yang kurang di situ, apa perlu dibangun jembatan, sanitasi, dan sebagainya. Nah, nanti akan kami usulkan ke pemerintah dan dananya dimasukkan ke APBN atau APBD. Jadi dana untuk desa bukan untuk mempertebal kantong anggota dewan seperti yang dituduhkan. Presiden sudah menjelaskan dan saya sudah konsultasi pada Presiden dan menjelaskan hal itu.

Saya gembira bahwa ide memperhatikan daerah bisa diterima oleh semua pihak. Sebenarnya, hanya mekanismenya saja yang masih ada kesalahpahaman, karena ada wacana dan anggapan seolah-olah uangnya diberikan pada anggota Dewan.

Kepada kader Partai Golkar saya mengatakan untuk terus melahirkan berbagai gagasan yang semangatnya adalah untuk membangun masyarakat seperti ini. Saya katakan kepada mereka untuk membiasakan berpolitik dengan beradu gagasan atau ide. Golkar harus berani berkompetisi, menjadi kader yang berkualitas, dan terus muncul menjadi agenda setter.

Dalam bersikap yang penting sikap kita jelas. Jangan takut diserang sana-sini. Dalam politik, berbeda pendapat dan diserang itu biasa. Jangan surut dalam membela rakyat, hanya karena politik insinuatif atau politik fitnah.

Akhir kata, saya mengajak seluruh kader Golkar harus terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan terus belajar melahirkan berbagai konsep serta pemikiran untuk kepentingan rakyat.

Setelah sempat tertunda, diskusi di komunitas Langsat terlaksana, Selasa, 1 Juni 2010, kemarin. Di sana saya berjumpa dan berdiskusi dengan banyak teman yang selama ini aktif di blog, twitter maupun jejaring sosial lain.

Saya datang bersama anak saya, Anin (Anindya Bakrie), untuk berdialog mengenai berbagai isu aktual. Banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari peserta diskusi. Yang menarik, selain disampaikan langsung, ada pula yang bertanya, berkomentar, dan juga mengritik melalui twitter dengan hashtag #obsat yang ditayangkan di layar.

Tanya jawab sangat banyak jika ditulis satu persatu. Karena itu di blog ini saya akan menulis beberapa topik saja yang sering ditanyakan kepada saya. Diskusi yang berlangsung di Rumah Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu dipandu oleh Pemimpin Redaksi detikcom Budiono Darsono dan Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Interaktif Wicaksono atau ndorokakung. Berikut intisarinya.

Golkar dan Capres

Pertanyaan: Sebagai pemain tenis dan pemain politik, Anda seperti sama-sama menikmati kedua bidang itu. Nah, sekarang permainan masih akan berjalan sekian set ke depan sampai 2014. Munculnya ketua umum Partai Demokrat dari kalangan muda ternyata track record-nya belum cukup untuk menjadi calon pemimpin di 2014. Sehingga tokoh yang akan muncul di 2014 dipastikan hanya Pak Ical dan Prabowo. Pertanyaan saya, apakah Bapak menyiapkan diri saat ini untuk fight di 2014 untuk jadi presiden?

Jawab: Menyiapkan diri jadi presiden? Sampai sekarang terpikirkan saja belum. Yang pasti, saya sekarang menyiapkan agar Partai Golkar menjadi pemenang di 2014. Semua upaya Golkar diarahkan ke situ. Partai Golkar memiliki empat catur sukses. Pertama konsolidasi organisasi, kaderisasi, sukses pembangunan nasional, dan keempat adalah pilkada. Jadi berdasarkan itulah maka langkah-langkah yang saya ambil untuk kemenangan Partai Golkar di 2014. Itu yang kami siapkan, bukan menyiapkan saya pribadi untuk jadi presiden. Golkar belum menentukan siapa yang akan menjadi capres dari Partai Golkar di 2014. Tentu, kemenangan partai berarti kemenangan pemilu legislatif dan kemenangan pilpres. Tapi siapa calon presiden dari Partai Golkar belum tahu. Masih terlalu lama.

Pertanyaan: Obama kan lima tahun menyiapkan diri.

Jawab: Itu kalau Obama. Kalau saya belum menyiapkan diri, tuh. Jadi memang belum terpikirkan oleh saya. Belum terpikir sama sekali.

Budiono Darsono: Kalau keinginan nggak ada, Pak? Kalau terpikir mungkin belum, tapi keinginan jadi presiden?

Jawab: President Taxi mungkin iya … hahaha.

Budiono Darsono: Apa yang akan membuat Pak Ical bersedia menjadi calon presiden?

Jawab: Saya selalu mengatakan kenapa saya mau masuk menjadi ketua umum Golkar, karena Golkar waktu itu dalam keadaan terpuruk, kalah pemilu. Waktu jadi Ketua Umum Kadin dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga begitu. Andaikata negara membutuhkan, saya selalu siap. Saat diminta menjadi Menko Perekonomian semula saya katakan kalau jadi penasehat boleh, kalau masuk kabinet nggak mau. Lalu Presiden mengatakan kepada saya kalau berani basah, nyebur sekalian, bantu saya. Jadi itu alurnya. Saya tidak tahu rencana Allah nanti bagaimana. Saya tidak tahu alurnya. Saya selalu percaya Allah yang selalu menentukan saya menjadi apa.

Pertanyaan: Ini pertanyaannya beda, Pak. Tadi kan politik sudah. Saya ingin tanya soal olahraga. Pak Ical dan Bakrie itu kan punya Pelita Jaya, dulu komitmennya ada delapan cabang, sekarang kenapa tinggal dua, sepak bola dan basket. Apa komitmen Bakrie terhadap olahraga sekarang menurun?

Jawab: Duite gak ono (uangnya tidak ada) … hahaha.

Pertanyaan: Bujet Bakrie Untuk Negeri untuk olahraga itu berapa, Pak? Apakah ada rencana untuk membangun klub atau cabang baru?

Jawab: Mengenai masalah Bakrie Untuk Negeri itu ketuanya Anin. Bakrie Untuk Negeri itu bukan hanya olahraga. Sejak 1995 saya mendirikan koperasi untuk orang-orang yang tidak mendapat Jamkesmas. Jadi, operasi mata, pengobatan bayi segala macam itu saya berikan cuma-cuma. Sebanyak 80 persen mahasiswa di Universitas Bakrie adalah orang-orang yang tidak berpunya dan mereka 100 persen dibiayai oleh keluarga Bakrie. Salah satunya, ada anak seorang tukang ojek. Saya ingat karena waktu saya

berkunjung ke Universitas Bakrie, saya bertanya ke seorang mahasiwa, bapaknya kerja apa? Dia bilang ayah saya pengusaha transportasi. Saya tanya lagi, transportasi apa? “Ojek, Pak,” katanya.

Selain itu untuk Bakrie Peduli untuk olahraga. Untuk sepakbola besar sekali budgetnya, Pelita Jaya untuk bulutangkis masih ada tenis juga masih ada. Sepeda tidak ada lagi renang tidak ada lagi. Komitmennya masih. Bakrie untuk negeri itu mesti memilih

yang mana. Sekarang ini tampaknya pada olahraga masih besar tapi untuk masyarakat luas juga banyak.

Soal Sri Mulyani

Pertanyaan: Pak Ical, kalau membaca di twitter dan lainnya Pak Ical ini kok sangat berkuasa sih. Saya pingin tahu sebenarnya bagaimana hubungan Pak Ical dengan Sri Mulyani kok bisa seperti ini?

Jawab: Maksudnya bagaimana?

Pertanyaan: Kalau baca di media kenapa Pak Ical tega banget nguyek-uyek Sri Mulyani yang perempuan, yang tidak punya partai, sehingga sekarang ada juga gerakan yang mendukung Sri Mulyani.

Jawab: Harus dong, dia orang baik.

Pertanyaan: Sebenarnya gimana sih hubungan Pak Ical dengan Sri Mulyani? Apa Pak Ical pernah ditolak cintanya oleh Sri Mulyani? … hahaha

Jawab: Apakah ada ucapan saya di media massa yang mengatakan bahwa saya dengan Sri Mulyani berseberangan? Yang ada Bu Sri sendiri waktu itu membuat pernyataan berseberangan dengan saya seperti dimuat di Wall Street Journal. Waktu itu ada wartawan TV bertanya kepada saya. Pak, apa tidak dengar statement dari Ibu Sri Mulyani di Wall Street Journal? Dia bilang Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa saya tidak suka dia. Jawaban saya waktu itu, “Oh, kalau itu yang dikatakan Bu Sri Mulyani, gimana ya? Dia sudah bersuami dan saya sudah beristri. Jadi bagaimana saya bisa suka? … Hehehe

Saya pribadi dengan Ibu Sri Mulyani tidak ada masalah. Sebagai orang yang lebih muda, setiap Lebaran dia datang ke rumah saya. Perbedaan yang prinsipil adalah cara melihat pembangunan ini. Bu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa keberhasilan ekonomi dinilai dari economic growth. Saya menilai keberhasilan ekonomi, selain dari economic growth, juga tidak kalah pentingnya adalah siapa yang menjalankan perekonomian itu. Kalau perekonomian sepenuhnya dijalankan oleh orang asing atau oleh sebagian kecil atau segelintir masyarakat Indonesia, maka pembangunan ekonomi itu tidak berhasil.

Nah, tadi pagi Presiden bicara mengenai pentingnya intervensi pemerintah. Beliau mengatakan ekonomi kapitalistik dan liberiberalistik sudah ketinggalan, apalagi ekonomi sosialistik. Kita lihat Obama sukses memperjuangan UU Kesehatan yang akan membuat 95 persen rakyatnya diproteksi asuransi kesehatan. Nah, jadi sudah tidak ada lagi ekonomi liberalistik

seperti itu. Intervensi pemerintah selalu diperlukan.

Tentu dalam kabinet selalu ada perdebatan antara intervensi vs non intervensi pemerintah. Itu masalah pokoknya. Jadi, tidak ada masalah pribadi. Hanya soal masalah cara melihat. Yang dianut Bu Sri Mulyani juga baik. Tapi, saya melihat bahwa kalau semua orang bule, kalau semua orang keturunan yang berada di hotel-hotel besar, mal-mal besar, dan masyarakat luas hanya bisa ngiler saja, pembangunan tidak berhasil, walau growth-nya 10 persen.

Karena itu saya mengatakan intervensi pemerintah harus selalu ada. Intervensi pemerintah dalam hal subsidi, pendidikan, intervensi dalam soal jaminan kesehatan, untuk beras masyarakat miskin, dan lainnya. Sekarang ada tiga juta anak yang tidak mampu bersekolah. Terhadap kasus seperti ini, harus ada intervensi pemerintah. Pada waktu ini ditolak, saya merasa kecewa. Ada juga soal orang yang penghasilannya selama tiga tahun berturut-turut hanya Rp700 ribu yang kemudian diberi program Heluarga

Harapan. It’s not enough.

Juga harus ada intervensi pemerintah terhadap masyarakat Papua. Problem di Papua adalah problem kesejahteraan rakyat. Mereka bukan mau merdeka. Mereka merasa dipinggirkan. Di pegunungan harga satu sak semen Rp1,4 juta. Jika pemerintah tak mengintervensi membuat jalan dari pegunungan ke pantai maka Papua akan tetap termarjinalkan. Permintaan saya waktu itu ditolak Bu Sri Mulyani. Kami sudah hitung dibutuhkan dana Rp560 miliar dalam waktu empat tahun untuk Papua. Namun, waktu itu hanya diberi Rp200 miliar.

Ke depan harus ditentukan kita mau memilih yang mana. Apakah kita mau memilih ekonomi yang liberal dan selalu melihat growth saja. Saya mengatakan tidak. Harus ada manusia-manusia Indonesia yang berkulit coklat untuk pembangunan ini. Saya bukan mendikotomikan pribumi-non pribumi. Tidak. Tapi kesempatan yang lebih besar harus diberikan kepada rakyat kita. Jangan yang

kulit coklat hanya Bakrie, Arifin Panigoro dan sebagainya. Kita bentuk yang lebih besar lagi.

Jadi, dengan Bu Sri Mulyani tentu ada perbedaan, tapi hanya perbedaan dalam melihat kebijakan ekonomi saja. Tidak ada masalah pribadi.

Wicaksono membacakan pertanyaan dari twitter: Tadi Bapak mengatakan intervensi pemerintah diperlukan. Apakah Grup Bakrie pernah diuntungkan intervensi pemerintah dalam berbisnis?

Jawab: Tidak ada. Karena grup kami sudah besar, sehingga tidak perlu intervensi dari pemerintah. Tapi perusahaan kecil perlu, terutama perusahaan yang baru mulai, apalagi intervensi pemerintah dalam hal jaminan.

Dana untuk Andi Mallarangeng

Wicaksono membacakan pertanyaan dari twitter: Seberapa besar dana yang dikucurkan Pak Ical untuk Freedom Institute tiap tahun dan berapa besar dana yang kemarin dikucurkan untuk Andi Mallarangeng maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat?

Jawab: Yang kedua jawabnya gampang: tidak ada. Untuk Andi Mallarangeng saya tidak kasih dana apa-apa. Mereka cukup besar dengan adanya perusahaan keluarga mereka, Fox Indonesia. Fox itu cukup besar untuk mendanai kampanye

sendiri.

Soal pertanyaan pertama, Freedom Institute itu kita dirikan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan demokrasi, globalisasi, dan nasionalisme. Saya ini kan orang yang sekolahnya cuma sampai S1, anak saya S2. Saya ingin mengumpulkan orang-orang yang pandai dari berbagai bidang. Waktu itu saya tantang Rizal Mallarangeng untuk membuat lembaga semacam ini. Kami memberikan dana operasional tiap tahun, juga untuk menyekolahkan orang-orang melalui Freedom Institute. Saya tidak tahu berapa persisnya.

Mungkin kira-kira sekitar Rp3-4 miliar tiap tahun. Itu di luar tugas yang diberikan kepada Freedom Institute untuk mengelola Penghargaan Ahmad Bakrie untuk para ilmuwan Indonesia yang berprestasi.

KPC dan Lumpur Sidoarjo

Pertanyaan: Saya penasaran, apa kiat Kaltim Prima Coal (KPC) untuk menang dalam kasus pajak di Mahkamah Agung, Pak? Lalu soal Lumpur Lapindo kapan beresnya ya, Pak?

Jawab: Jawaban untuk yang pertama mudah: bersih menjalankan suatu pekerjaan. Kalau kita bersih, kita lurus, maka percayalah hukum akan membela yang bersih dan yang lurus. Itu saja. Bersih, lurus, dan berani fight. Yang lain nggak berani fight. Kalau KPC, mereka berani fight kalau mereka lurus dan benar. Saya hanya bisa menjelaskan. Saya sudah lama tidak di bisnis, tapi kalau mereka mau fight, saya hargai.

Biasanya pengusaha kalau pemerintah menerapkan kekuasaannya, meski tanpa wewenang, dia ikut saja karena takut. Bahwa KPC berani fight saya gembira sekali. Saya laki-laki, saya berani fight untuk apa yang saya yakini benar.

Yang kedua soal Lapindo. Lumpur Sidoarjo itu terjadi empat tahun yang lalu. Semburan itu tidak terjadi di tempat pengeboran dia, tapi berada kurang lebih 200 meter dari tempat pengeboran. Dan kalau kita lihat masalah gunung lumpur dan semburan lumpur seperti ini di dunia ada 700 titik. Yang terbesar di Azerbaijan. Di Indonesia sendiri, semburan lumpur terjadi berbagai macam.

Yang terakhir di Porong tidak bisa dilihat siapa yang menyebabkannya, karena itu memang fenomena alam.

Menurut para ahli dari daerah Purworejo sampai Madura itu memang ada sesar patahan. Namanya sesar Watu Kosek. Sesar ini, di daerah Jawa Tengah masih ada, yaitu Bledug Kuwu. Itu masih ada, masih hidup, dan sudah 60 tahun lamanya. Ini fenomena alam. Ini pertama kali dikemukakan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan kemudian oleh BPPT. Di Kalimantan kita lihat ada lumpur keluar dari tanah, di Indramayu, Jawa Barat, keluar besar sekali, juga di Sumatra Selatan terjadi seperti itu. Berapa lama lagi lumpur

Sidoarjo? Menurut teori 31 tahun akan berjalan seperti itu. Kalau di Azerbaijan tempat itu diambil alih oleh pemerintah dan kemudian pemerintah menyatakannya sebagai daerah berbahaya.

Lapindo itu perusahaan kecil. Bagi keluarga Bakrie, mustinya gampang sekali. Perusahaan kecil dituntut ya bangkrut dan tidak ada kewajiban lagi. Misalnya dikatakan itu karena kelalaian manusia, ya dinyatakan saja salah penanggung jawab pengeborannya. Tapi apa yang dilakukan? Ini faktor ibu saya. Ibu saya memerintahkan kepada saya, “Silakan ke pengadilan. Tapi terlepas kamu kalah

atau menang, kamu harus bantu semua, karena kamu rejekinya banyak.” Maka itu yang kami lakukan waktu itu.

Saya tidak mau mengatakan saya bersalah. Saya tidak mau mengatakan ganti rugi, yang ada adalah jual beli antara masyarakat dengan Lapindo. Dari mana duitnya? Dari kantong keluarga Bakrie. Keluarga kami melakukannya karena perintah dari Ibunda. Bagi saya, perintah Ibunda adalah titah.

Kami membeli tanah di wilayah tanggul dengan harga 20 kali NJOP. Jadi, kemarin ada pengajian di Sidoarjo, warga datang menyatakan syukur pada Allah SWT. Karena dengan konpensasi sebegitu besar mereka juga mendapat lebih besar. Mereka bisa naik haji, rumahnya bagus, dan sebagainya.

Yang diliput media kan ada 200 orang, dari total 12 ribu orang, di wilayah peta terdampak yang belum mendapatkan pembayaran dari pembelian seperti itu. Itu karena mereka tidak mau, dan hanya 200 dari 12 ribu warga. Tapi pembayaran untuk 11.800 warga lainnya sudah selesai, sesuai terminnya.

Pada waktu Lapindo diputus pengadilan tidak bersalah Ibu saya mendengar hal itu dan mengatakan, “Saya tidak peduli kalah atau menang. Jual beli itu laksanakan agar rakyat bisa hidup dengan baik.”

Budiono Darsono: Pak, 200 orang yang belum selesai itu masalahnya apa?

Jawab: Mereka tidak mau dengan skema itu. Di era sekarang, kalau 11.800 warga sudah setuju, apakah yang 200 orang harus ikut yang 11.800 atau bagaimana? Dia tidak boleh jadi tirani minoritas, dong.

Budiono Darsono: Berapa duit yang sudah dikeluarkan dari kantong keluarga Bakrie, Pak Ical?

Jawab: Rp7,8 triliun. Itu didapat dengan cara menjual saham keluarga. Apa boleh buat. Saham kami tinggal kecil sekali di beberapa perusahaan. Tidak ada saham keluarga Bakrie yang mayoritas. Di Bumi Resources, saham Bakrie and Brothers sebagai perusahaan. Keluarga Bakrie hanya punya 25 persen. Di Bakrie and Brothers itu keluarga Bakrie hanya punya 40 persen. Jadi berapa kepemilikan keluarga Bakrie di Bumi Resources jawabannya 40 persen x 22 persen, jadi hanya 8,8 persen. Selebihnya punya masyarakat. Ada masyarakat asing dan dalam negeri. Bumi Resources ini julukannya saham sejuta umat karena banyak yang punya saham di sana. Wartawan juga banyak yang punya saham di sana. Tapi untuk menyerang kami, itu tetap dikatakan milik keluarga

Bakrie. Padahal, masyarakat memiliki 91,2 persen.

Saya merasa kalau saya waktu itu tidak berada di dalam kabinet dan saat ini saya tidak menjadi Ketua Umum Partai Golkar, apalagi tidak menjadi ketua harian koalisi, serangan itu akan kecil.

Soal Sekretariat Gabungan Koalisi

Pertanyaan (Metro TV): Bagaimana menghadapi kegigihan Dirjen Pajak yang masih memperjuangkan selisih tunggakan pajak KPC. Apakah kemenangan di MA karena intervensi dan keberadaan Pak Ical di Sekretariat Gabungan Koalisi?

Jawab: Orang yang mengucapkan begitu seperti orang kalah main tenis. Kalau tidak bilang akibat wasitnya yang curang, dia akan bilang dia kalah karena bolanya gepeng. Saya hadapi saja. Ini jelas politik. Ada 15 perusahaan dalam daftar perkara MA, tapi yang disorot hanya KPC. Ini kan semata karena ada Aburizal Bakrie.

Soal Setgab, kesepakatan koalisi pada 15 Oktober 2009 itu adalah landasannya. Golkar masuk koalisi diputuskan sebelum 15 Oktober. Dalam konteks ini kita sepakat menginginkan pembangunan berhasil. Koalisi diperbolehkan untuk memberikan kritik pada pemerintah. Koalisi itu untuk pertukaran ide, tidak untuk mengambil alih kebijakan pemerintah. Dulu format koalisi adalah seperti pemadam kebakaran atas kebijakan pemerintah. Sekarang, diikutsertakan di mana Presiden sebagai Ketua Koalisi memberitahukan kebijakan yang akan diambil dan arah kebijakan itu. Dengan demikian partai koalisi mengerti apa yang harus dibela.

Jadi, dalam koalisi ini tidak ada intervensi hukum apalagi untuk membuat kekuatan untuk menekan rakyat. Baiknya, ada juga forum oposisi yang berisi partai-partai yang tak terlibat dalam koalisi pemerintah, sehingga di parlemen ada dua forum: koalisi pemerintah dan oposisi.

Ada satu sabda Nabi yang saya ingat: kita akan mendapat pahala dan dosa kita berpindah ke orang lain, apabila kita difitnah, dicaci, dan kita menerimanya.

Pidato Kebangkitan Nasional dan pembukaan Munas SOKSI, Bogor, 20 Mei 2010

Pertama-tama saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Besar. Bangsa Indonesia telah diberi rahmat dan hidayah, sehingga pada hari ini, 20 Mei 2010, kita dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-102.

Kita juga patut bersyukur bahwa Munas SOKSI ke-9 dirayakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hal ini mengisyaratkan bahwa di hari-hari mendatang SOKSI akan melangkah semakin maju, meneruskan proses regenerasi, serta memberikan kontribusi maksimal kepada bangsa.

Saya berharap agar SOKSI, sebagai bagian penting dari kekuatan Partai Golkar, akan terus melangkah bersama dengan kekuatan lain di partai kita, untuk merebut kejayaan di masa depan, bagi SOKSI, bagi Golkar, serta bagi Indonesia sebagai negeri yang membanggakan kita semua.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang berbahagia

Satu abad yang silam, tokoh-tokoh besar dalam sejarah kebangsaan kita, seperti dr. Tjipto Mangunkusumo, dr. Sutomo, dr. Wahidin Sudirohusodo, HOS Tjokroaminoto, serta Douwes Dekker, merumuskan sebuah ide, yang kemudian ternyata menjadi sebuah gagasan yang revolusioner. Secara perlahan tapi pasti, gagasan ini menggerakkan pemuda dan elemen masyarakat di Hindia Belanda, salah satunya dengan membentuk organisasi Budi Oetomo. Mereka bergerak mencapai sebuah tujuan besar yang sama, yaitu pembentukan sebuah bangsa yang satu dan merdeka di tanah jajahan Belanda.

Generasi dr. Tjipto telah mempersembahkan kepada kita sebuah kemungkinan baru, sebuah aspirasi untuk mempersatukan begitu banyak suku, adat, daerah, dan kerajaan yang ada di Nusantara dalam sebuah semangat kebangsaan yang sama.

Aspirasi baru ini kemudian diteruskan oleh generasi yang lebih muda di tahun 1920an, yang mencapai titik kulminasi pada 28 Oktober 1928, dengan dicanangkannya Sumpah Pemuda: satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Di ujung proses panjang ini, setelah perjuangan politik, perjuangan bersenjata, serta kiat diplomasi dunia yang brillian dari the founding fathers, Indonesia akhirnya merebut kemerdekaan pada 1945, dan memulai dua hal sekaligus, yaitu pembangunan nation dan penguatan state.

Itulah sebuah kerja raksasa, nation-state building, pembangunan negara-bangsa Indonesia yang sampai hari ini pun masih harus terus kita lanjutkan, kita perkuat, serta kita kembangkan sesuai dengan tantangan zaman.

Kita bersyukur bahwa generasi dr. Tjipto, dr. Sutomo, dr. Wahidin dan HOS Tjokroaminoto telah mengawali sebuah kerja besar, tonggak sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Kita harus terus merawat warisan mulia ini. Indonesia harus terus mewarisi semangat, tekad, dan kehendak untuk bersatu, untuk bangkit menjadi sebuah bangsa yang mandiri, sebuah bangsa yang merdeka, maju, toleran dan modern.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Setiap generasi harus bertanya, apa yang dapat mereka sumbangkan kepada generasi penerus. Dr. Tjipto dan kawan-kawan telah mengawali dengan sebuah konsepsi kebangsaan, generasi Sukarno-Hatta telah mewujudkan konsepsi itu menjadi sebuah kenyataan, serta generasi Soeharto telah mewariskan — betapapun berisi banyak kelemahan – sebuah Indonesia dengan pemerintahan dan ekonomi yang mulai menguat.

Kini kita sekarang bertanya, generasi kepemimpinan Indonesia saat ini, apa yang dapat kita sumbangkan bagi generasi penerus? Apa karya dan kerja kita yang akan terus dikenang dengan penuh syukur dan rasa hormat? Indonesia 100 tahun ke depan harus menjadi sebuah negeri yang jauh lebih baik, dan semua itu terjadi karena kerja dan karya yang kita lakukan saat ini.

Karena itu semua, saya mengajak setiap lapisan kepemimpinan sekarang untuk berkerjasama, bahu membahu, membangun Indonesia yang lebih baik. Marilah kita letakkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Jika pertaruhannya adalah kepentingan dan masa depan Indonesia, maka kotak-kotak kepentingan politik harus melebur menjadi satu kesatuan yang saling membantu, satu kesatuan untuk mencapai cita-cita dan harapan yang sama.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya hormati

Salah satu pencapaian kita yang patut dibanggakan adalah fakta bahwa betapapun sulit dan kompleksnya, Indonesia telah menjadi sebuah negara demokratis – negara demokrasi ke-4 terbesar di dunia, setelah AS, Rusia, India. Hal ini telah membuat Indonesia mendapat apresiasi dan pengakuan dari berbagai belahan dunia.

Tantangan terbesar sekarang adalah merawat demokrasi kita, serta menunjukkan kepada segenap masyarakat — yang kaya dan yang miskin, yang kuat maupun yang lemah, yang hidup di Jawa maupun yang tersebar di begitu banyak daerah dan kepulauan – bahwa demokrasi sanggup mengangkat kesejahteraan mereka. Kita harus membuktikan bahwa democracy delivers the golden eggs, bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem politik mampu membuka kemungkinan bagi pencapaian kemajuan, bagi tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bagi pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta bagi peningkatan taraf hidup yang dirasakan oleh segenap kalangan di semua wilayah Indonesia.

Itulah tugas pokok kita, dan semua itu bukanlah hal yang mudah. Di dunia kepartaian dan lembaga parlemen, demokratisasi telah memunculkan kembali gejala lama yang menjadi karakteristik politik tahun 1950an, yaitu fragmentasi politik yang agak ekstrem. Representasi politik terbagi dalam spektrum yang terlalu luas, sehingga di parlemen tidak satu pun kekuatan atau partai yang ada mampu menjadi kekuatan mayoritas. Partai dengan pencapaian suara terbesar hanya memperoleh 21 persen, sementara 5 partai lainnya tersebar dalam pembagian kecil di bawah 10 persen dukungan suara.

Kita menerima fragmentasi tersebut sebagai cerminan pluralisme pilihan rakyat. Tetapi di lain pihak, fragmentasi ekstrem tersebut sangat menyulitkan dan menjadi beban yang menghambat jalannya pemerintahan yang efektif. Proses perumusan dan eksekusi kebijakan menjadi tidak pasti, terlalu kompleks, dengan begitu banyaknya percabangan serta permutasi kepentingan yang bersifat ad hoc, seketika, temporer, yang terjadi lebih ditentukan oleh issues of the day, naik turunnya opini publik, maju mundurnya demonstrasi di berbagai kota, serta peristiwa-peristiwa yang muncul secara dadakan.

Politik adalah masalah pengelolaan kekuasaan. Demokrasi membutuhkan power yang memadai agar efektif. Karena itu jika tidak terjadi penyatuan-penyatuan kekuatan yang memadai, maka demokrasi cenderung menjadi panggung yang ramai tetapi tanpa alunan musik yang jelas.

Semua serba mengalir, dan kadang memanas serta bergemuruh, tetapi semua ini tanpa arah yang pasti, tanpa pertautan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang riil.

Kalau dibiarkan, hal ini akan mengikis legitimasi demokrasi serta menjadikan pemerintahan yang dipilih rakyat terus terombang ambing tanpa terobosan kebijakan yang diperlukan bagi percepatan kemajuan dan peningkatan kemaslahatan bersama. Pertaruhannya adalah masa depan Indonesia, masa depan anak-anak kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Inisiatif baru diperlukan, berupa kiat politik baru untuk merapatkan barisan, menggabungkan kekuatan, agar tercapai dua hal sekaligus, yaitu kepastian dan pola yang stabil di parlemen, serta perumusan maupun eksekusi kebijakan yang tepat dan cepat di dunia eksekutif.

Itulah salah satu alasan mengapa koalisi partai yang mendukung pemerintah sekarang diberi semangat, pelembagaan dan metode kerja baru. Kekuatan harus disatukan. Power harus digabungkan sedemikian rupa sehingga memadai sebagai the functioning majority, sebuah kekuatan riil yang mengatur dan mengelola dinamika di lembaga-lembaga politik kita.

Penguatan ini koalisi bukan untuk mencampuri urusan internal eksekutif, sebagaimana yang selama ini dituduhkan berbagai pihak, melainkan untuk memobilisasi kekuatan bersama, memperluas ownership bagi berbagai kebijakan strategis, tanpa mencampuri karakteristik, rencana, serta kepentingan internal kekuatan-kekuatan politik yang berada di dalamnya.

Kekuatan politik riil yang sebenarnya sudah bergabung, kini dibangkitkan, dibuat lebih pro-aktif, bukan hanya bekerja manakala ada kebakaran, manakala ada persoalan yang mendesak. Selama ini koalisi politik hanya berfungsi pada power preservation (pelanggengan kekuasan). Sekarang semua itu diubah menjadi policy enhancement (penguatan kebijakan) dan stabilisasi sistem politik.

Berbagai kebijakan dapat dibicarakan dan dikonsultasikan dalam lembaga baru ini, yang sekarang dikenal sebagai Sekertariat Gabungan (Setgab). Salah satu isu mendesak yang pasti akan dibahas adalah arah kebijakan pembangunan Indonesia. Secara khusus, di sini Partai Golkar akan mengajak semua partner koalisi untuk lebih memajukan kemandirian ekonomi Indonesia, kebijakan yang langsung mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat, terutama mereka yang masih tertinggal. Kita akan mencari rumusan yang tepat untuk mempertautkan kepentingan nasional dengan globalisasi ekonomi dunia, keseimbangan yang produktif antara kebijakan domestik dan ekonomi internasional yang terus bergerak cepat.

Dalam hal ini nasionalisme Indonesia harus terus kita hidupkan. Nasionalisme Indonesia jangan pernah kita lupakan. Penjabarannya harus dimasukkan dan menjadi rohnya strategi pembangunan kita. Tanpa terjebak pada dikotomi lama tentang pribumi dan non-pribumi, kita harus memperhatikan, membantu, memajukan, serta memberi fokus yang jelas pada pelaku-pelaku ekonomi riil yang membuka lapangan kerja. Kita juga harus membangun basis produksi domestik dengan sungguh-sungguh, berdasarkan konsep nilai tambah, bukan semata menggantungkan pada arus impor dari berbagai negara.

Isu strategis lain yang dapat dibicarakan dalam koalisi adalah gejala yang berhubungan dengan wibawa negara dan kepatuhan hukum. Supermasi hukum dan wibawa aparat pelaksana negara harus dijunjung setinggi mungkin. Kita tidak boleh membiarkan tindakan civil disobedience yang banyak terjadi sekarang tanpa respon yang tegas dan terukur. Setiap negara dibangun berdasarkan hukum dan kepatuhan pada hukum. Jika hukum dan aparat penegak hukum tidak lagi memiliki wibawa, maka negara berada diambang kehancuran. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi.

Yang harus kita upayakan adalah peningkatan partisipasi sosial, keikutsertaan aktif dari setiap warga negara untuk memberi kontribusi, dengan cara masing-masing, kepada bangsa dan negara kita.

Selain semua itu, Partai Golkar — dan pasti partai-partai yang menjadi sahabat kita dalam koalisi juga akan setuju – akan membicarakan mengenai satu soal penting, yaitu jatidiri bangsa. Zaman memang terus bergerak, tetapi ke-Indonesia-an harus terus abadi sampai kapanpun. Kebanggaan pada bangsa, kecintaan pada Tanah Air, serta pengabdiaan kita untuk menjaga kebhinekaan, untuk mengawal Pancasila, NKRI, dan UUD45 harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Masa lalu, masa kini, serta masa depan harus terus bersambung, dipertalikan oleh jatidiri kita sebagai sebuah bangsa dengan cita-cita dan harapan yang sama.

Saudara-saudara yang saya muliakan

Hadirin yang saya muliakan

Demikianlah konsepsi yang menjadi dasar inisiatif baru penguatan koalisi partai yang tergabung dalam Setgab. Namun di atas segala-galanya, di balik semua upaya baru ini adalah munculnya sebuah tekad untuk mengejar kepentingan bangsa, kepentingan yang lebih besar, meleburkan kepentingan politik jangka pendek ke dalam kerja bersama yang lebih bersahabat, lebih efektif, serta lebih result-oriented.

Dengan itu semualah kita memberi makna yang kongkret pada momentum kebangkitan bangsa yang sekarang kita rayakan kembali. Generasi dr. Tjipto dan generasi Sukarno telah memberi kontribusi masing-masing sesuai konteks dan kehendak zamannya. Semoga generasi kepemimpinan kita sekarang mampu meneruskan warisan mereka, dan melakukan hal yang sama dalam semangat dan konteks abad ke-21 ini.

Saya pribadi yakin bahwa jika kita yakin bahwa kita bisa, jika kita tahu bahwa kita benar, maka insya Allah, atas rahmat Tuhan yang mahabesar, kita akan mencapai cita-cita dan harapan kita bersama. If there is a will, there is a way, jika ada kemauan, pasti akan ada jalan yang terbuka.

Optimisme semacam inilah yang menjadi kunci bagi kemajuan bangsa kita. Jangan terus mengeluh. Jangan hanya sanggup mengeritik. Jangan terus melihat kejelekan dan kekurangan di sekitar kita. Jangan kutuk malam, tetapi nyalakan lilin untuk menerangi malam.

Marilah kita melangkah bersama untuk membangun negeri kita tercinta. Marilah kita melangkah bersama demi kejayaan Indonesia, sekarang dan di masa-masa mendatang.

Khususnya kepada teman-teman di SOKSI, saya ucapkan selamat. Semoga Munas ke-9 ini menjadi momentum untuk membangun organisasi serta memberikan kontribusi positif bagi kita semua.

Pemberitaan mengenai penunjukan saya sebagai Ketua Harian Sekretariat Habungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sedang hangat di media. Banyak pertanyaan ditujukan kepada saya mengenai posisi ini. Melalui blog ini, saya akan menjelaskan mengenai Setgab Partai Koalisi dan apa yang akan dilakukan ke depan, serta menjawab berbagai isu yang beredar seputar forum ini.

Forum Setgab Partai Koalisi adalah format baru koalisi partai-partai pendukung pemerintahan SBY – Boediono. Format baru ini dibuat dengan mengambil pelajaran dari jalannya koalisi selama ini. Pelajaran kasus Century menunjukkan format koalisi yang lama, di mana partai-partai pendukung hanya membela kebijakan pemerintah, ternyata sulit. Karena itu, Presiden SBY sebagai ketua koalisi menetapkan format baru yakni Setgab Partai Koalisi.

Format forum ini, partai peserta koalisi akan mengetahui kebijakan dari awal dan bisa ikut memberikan masukan di dalamnya. Antar partai peserta koalisi juga bisa berdebat dan berbeda pendapat, namun tujuannya satu, mensukseskan pemerintahan dan pembangunan untuk rakyat.

Lalu muncul pertanyaan kepada saya, apakah ini artinya Golkar mengubah sikap dan akan ikut partai lain atau pemerintah? Jawabannya tentu tidak. Kesamaan pendapat hanya untuk masalah masalah prinsipil saja, di luar itu kita bisa berbeda pendapat. Golkar tetap memiliki pendapat sendiri.

Masalah prinsipil itu misalnya, APBN harus selesai tepat waktu. Itu prinsipil. Sehingga yang kita lakukan saat pembahasan RAPBN-P kemarin, kita berdebat dan berbeda pendapat mengenai apa isinya. Kita berbeda pendapat dan memperdebatkan mana yang mau diperbaiki, harusnya seperti apa, dan lain sebagainya. Namun masalah prinsipil bahwa APBN harus tepat waktu itu semua partai koalisi sepakat dan tidak berbeda pendapat.

Format koalisi yang sekarang, berbeda dengan format koalisi lama atau yang selama ini berjalan. Kalau dulu, partai peserta koalisi hanya diminta menjalankan kebijakan pemerintah tanpa mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil. Partai koalisi juga tidak mengetahui untuk apa kebijakan-kebijakan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dengan format yang baru, pemerintah akan menjelaskan terlebih dahulu format kebijakan pada partai koalisi, untuk kemudian mendapat masukan dari partai koalisi dan kemudian barulah dijalankan program-program itu.

Dalam Setgab Partai Koalisi ada tiga tingkatan rapat sebelum kebijakan diambil. Rapat tingkat pertama merupakan tingkatan tertinggi, dipimpin oleh presiden selaku Ketua Koalisi. Di tingkat ini, rapat dilakukan dengan pimpinan partai.

Di tingkat kedua, rapat dipimpin oleh Ketua Harian yang kebetulan saya jabat. Rapat ini membahas agenda yang telah dibahas dalam rapat tingkat pertama dengan presiden. Setelah itu, akan ada rapat di tingkat ketiga yang dipimpin oleh Sekretaris Setgab Partai Koalisi yang dijabat oleh Syarief Hasan dari Partai Demokrat. Rapat dilakukan dengan para pimpinan fraksi untuk membahas seperti apa teknisnya dan bagaimana cara melaksanakannya.

Dengan format seperti ini, partai koalisi memiliki hak dan kesempatan memberikan masukan pada pemerintah atas kebijakan yang akan diambil. Dengan begitu, partai koalisi akan tahu dari awal kebijakan itu untuk apa, dasarnya apa, dan budgetnya berapa. Setelah itu, barulah kita bisa melakukan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah itu.

Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk penyamarataan pedapat dan ide dari partai-partai koalisi. Karena penyamarataan dan penyeragaman pendapat akan memberangus demokrasi itu sendiri. Presiden sebagai ketua Setgab Partai Koalisi juga mengatakan demikian, dan menegaskan tidak ada penyeragaman pendapat.

Partai koalisi bisa menyuarakan pendapatnya masing-masing. Kita bisa berbeda pendapat satu sama lain. Kita berkelahi di dalam, tapi memastikan kebijakan dan pembangunan untuk rakyat jalan terus.

Rencana format ini akan mulai diterapkan efektif tahun 2011. Untuk kebijakan di tahun itu dan seterusnya sampai 2014, kita partai koalisi sepakat arah kebijakannya lebih nasionalistik. Itu yang akan kita ambil. Presiden juga mengatakan tidak boleh terlalu liberal, tapi juga tidak boleh terlalu sosialis. Dia berada di tengah. Yang penting kita desain pembangunan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Dengan demikian koalisi akan semakin solid dan tahu apa yang akan dibela. Partai-partai yang mewakili rakyat akan tahu arah pembangunan dan bisa menjelaskan ke akar rumput. Kita harapkan dengan format ini koalisi akan permanen terus dan kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Saya rasa format baru itu cukup baik dan itulah mengapa ketika saya diminta menjadi ketua harian saya menerima tugas ini. Semata-mata untuk kepentingan bangsa ke depan. Bergabung dan mendukung pemerintah bukan hal yang jelek.

Tidaklah terlalu tepat jika ada yang mengatakan hantam terus pemerintah agar kita populer. Atau mengatakan biarkan pemerintahnya jatuh, dan kita makin populer. Golkar tidak seperti itu, Golkar tidak ingin menang di atas kesengsaraan rakyat. Kalau pun akan mengejar kemenangan, kita yakin menang dengan kemampuan kita.

Dalam kesempatan ini saya juga perlu tegaskan dipilihnya saya jadi ketua harian juga tidak ada kaitannya dengan sikap Golkar atas masalah Century. Setgab koalisi partai tidak akan bisa mengubah sikap Golkar atas kasus Century. Masalah Century jalan terus dan kini sudah masuk ranah hukum. Proses hukum harus terus dilanjutkan. Tidak mungkin proses hukum itu kita stop karena ada Setgab Partai Koalisi. Forum ini juga tidak mempunyai kewenangan menghentikan proses hukum.

Karena itu, proses hukum dan hal yang melandasi kasus Century harus terus diawasi oleh Tim Pengawas Kasus Century agar semua rekomendasinya dijalankan. Banyak rekomendasi Pansus Century yang harus dilaksanakan pemerintah. Dalam pembicaraan saya dengan Presiden, beliau mengatakan akan melaksanakan rekomenadasi Pansus Century.

Semua itu perlu saya katakan dan jelaskan supaya jelas bagi kader Golkar dan masyarakat semua. Sebab beredar isu menyebutkan terpilihnya saya menjadi Ketua Harian Setgab Partai Koalisi adalah sebuah deal politik di mana Ibu Sri Mulyani pindah, kemudian direkrut Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian. Itu tidak benar dan tidak ada seperti itu.

Bahwa beliau pergi ke Washington menjabat sebagai Managing Director World Bank buat saya adalah suatu pilihan pribadi pada tempat yang menarik. Bagi saya juga, kalau ada orang Indonesia menempati tempat seperti itu, patut kita hargai.

Tapi tentu saja proses hukum harus jalan terus. Tidak bisa proses hukum dihentikan. Penempatan seseorang tidak bisa menyebabkan proses hukum itu berhenti. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjelaskan, di mana saja beliau berada tetap bisa diperiksa. Karena beliau tetap WNI. Hal yang sama juga saya harapkan pada proses hukum lainnya.

Sekali lagi semua penjelasan ini saya buat supaya semua jelas. Bagi kader Golkar, kita seperti biasa saja, tetap menyuarakan yang benar. Apapun yang terjadi, Partai Golkar tetap saja akan menyuarakan suara rakyat.